Techverse.asia - Privy menutup tahun 2025 dengan pencapaian positif dan siap menyongsong 2026 dengan visi yang lebih kuat yakni menciptakan ekosistem digital trust yang aman, terpercaya, dan terjamin. Marshall Pribadi selaku CEO Privy mengatakan, Privy menjadi satu-satunya institusi di Indonesia yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga jaminan atas keaslian dokumen digital.
“Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk ke Komdigi, Privy memberikan Certificate Warranty hingga Rp1 miliar untuk melindungi pengguna dari kerugian akibat dokumen yang ditandatangani dengan sertifikat Privy yang terbukti tidak asli. Dengan begitu, setiap transaksi digital menjadi lebih aman dan sah secara hukum,” ungkapnya, Rabu (7/1/2026).
Baca Juga: Komdigi Gagas Program Garuda Spark Innovation Hub Bandung: Jaring 10 Startup
Terlebih, di tengah maraknya penipuan daring dan teknologi deepfake AI, Privy hadir sebagai solusi untuk memastikan identitas pihak yang bertransaksi. “Cukup meminta mereka menandatangani dokumen melalui Privy atau berkomunikasi lewat Privy Chat, maka identitas mereka dijamin keasliannya,” katanya.
Sepanjang 2025, lanjutnya, Privy telah berhasil mendeteksi dan mencegah lebih dari 122 juta upaya kecurangan digital atau fraud, termasuk pemalsuan identitas berbasis AI dan rekayasa dokumen elektronik.
Pertumbuhan pesat di 2025: Indonesia dan Australia
Selain memastikan keamanan transaksi digital dengan jaminan, Privy juga turut mencatat pencapaian signifikan di tahun lalu. Terdapat 71 juta pengguna individu terverifikasi dan 167 ribu organisasi dan institusi menggunakan layanan Privy. Ekspansi ke Australia menjadikan Privy perusahaan Indonesia pertama yang mengekspor jasa berteknologi tinggi ke pasar internasional.
“Pencapaian ini menegaskan peran kami sebagai fondasi keamanan transaksi digital, baik untuk korporasi, UMKM, maupun individu,” imbuh Marshall. Memasuki tahun 2026, Privy juga terus memperkuat ekosistem Digital Trust mereka.
Baca Juga: Layanan Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Privy di Aplikasi Coretax Kini Gratis
Privy berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Sebab, Privy hadir bukan hanya sebagai teknologi, tetapi sebuah jaminan kepercayaan bagi masyarakat dan dunia usahatambahnya.
“Kami akan mengakselerasi pengembangan fitur Digital ID untuk akses lintas pelantar, Privy Chat untuk komunikasi terverifikasi, serta tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk dokumen perpajakan yang lebih canggih. Semua ini mendukung transformasi digital Indonesia dan memperkuat posisi Privy di pasar global,” tambahnya.
Informasi, berdiri pada 2016, Privy adalah penyedia layanan digital trust yang menyediakan layanan identitas dan tanda tangan digital. Pada 2018, Privy menjadi lembaga non-Pemerintah pertama yang mendapat lisensi Certificate Authority (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia.
Saat ini, tercatat 68 juta pengguna terverifikasi dan lebih dari 155 ribu bisnis dan perusahaan menggunakan layanan Privy. Pada 2023, Privy menjadi perusahaan asal Indonesia pertama yang mengekspor jasa berteknologi tinggi ke Australia.
Baca Juga: 5 Startup Terbaik BSC 2024 Ikut Validation Trip ke Australia
Sebagai perusahaan Indonesia pertama yang bergabung dengan FIDO Alliance, sebuah Asosiasi Industri Internasional yang memiliki misi menciptakan standar autentikasi global yang aman dan mudah digunakan, Privy juga telah lolos sertifikasi WebTrust for CA sejak 2021. Selain itu, Privy juga telah mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang sistem manajemen privasi untuk data pribadi.
Privy terdaftar di Forbes Asia 100 to Watch 2021 dan juga merupakan penyedia E-KYC pertama yang secara resmi tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta satu-satunya penyedia digital trust yang lolos dari regulatory sandbox Bank Indonesia (BI).
Sejak 2019, Privy pun telah memperoleh persetujuan resmi untuk mengakses data identitas nasional dan biometrik wajah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia untuk memverifikasi identitas penggunanya dengan akurasi tertinggi.
