Pemerintah Inggris telah mencoba untuk menumbuhkan citra dirinya sebagai pendorong dan penggerak internasional; khususnya dalam bidang keamanan Artificial Intelligence (AI) yang baru lahir dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Inggris mengumumkan tentang pertemuan yang akan datang tentang topik tersebut bulan lalu. Itu bersamaan dengan janji akan menghabiskan £ 100 juta untuk satuan tugas percontohan, yang akan melakukan penelitian keamanan AI yang canggih.
Namun, pemerintah yang sama, yang dipimpin oleh perdana menteri Inggris dan penggemar berat Silicon Valley, Rishi Sunak, telah menghindari kebutuhan atas pengesahan undang-undang domestik baru untuk mengatur aplikasi AI.
Baca Juga: 3 Kondisi Kesehatan yang Harus Diwaspadai Saat Cuaca Panas, Termasuk Potensi Diabetes
Inggris juga tengah meloloskan reformasi deregulasi kerangka kerja perlindungan data nasional yang berisiko merugikan keamanan AI.
Yang terakhir disebut adalah rekomendasi salah satu dari beberapa kesimpulan yang dibuat oleh Ada Lovelace Institute, yang berfokus pada penelitian independen, bagian dari yayasan amal Nuffield Foundation. Diketahui lewat sebuah laporan baru yang membahas pendekatan Inggris dalam mengatur AI; yang terdengar diplomatis, tetapi terkadang cukup membingungkan bagi para menteri.
Laporan ini berisi 18 rekomendasi lengkap untuk meningkatkan kebijakan/kredibilitas pemerintah di bidang ini,yaitu jika Inggris ingin dianggap serius dalam topik ini.
Ada Lovelace Institute mengadvokasi definisi keamanan AI yang mahal, mencerminkan berbagai macam bahaya yang muncul ketika sistem AI 'menjadi lebih mampu dan tertanam dalam masyarakat', kata mereka.
"Jadi, laporan ini membahas tentang bagaimana mengatur 'bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sistem AI saat ini." Sebut saja bahaya AI di dunia nyata," tulis TechCrunch, dilansir Selasa (18/7/2023).
Media ini seraya menyatakan, yang dimaksud dalam definisi nyata adalah benar-benar riil. Bukan dengan teori yang terinspirasi dari fiksi ilmiah tentang kemungkinan risiko di masa depan, yang telah digembar-gemborkan oleh tokoh-tokoh terkenal di industri teknologi akhir-akhir ini, yang tampaknya bertujuan untuk menarik perhatian para pembuat kebijakan.
Baca Juga: Oppo Reno10 Seri Lengkap Dipastikan Masuk ke Indonesia, Ini Situs Pendaftaran Minatnya
Untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa pendekatan pemerintah Sunak dalam mengatur keamanan AI (di dunia nyata) sangat kontradiktif. Ia banyak menggunakan pernyataan yang mencolok dan dipimpin oleh pelaku industri.
"Mereka-mereka ini kerap mengatakan ingin memperjuangkan keamanan. Namun tidak ada kebijakan yang jelas dalam menetapkan aturan substantif, untuk melindungi diri dari berbagai risiko dan bahaya, yang kita tahu dapat mengalir dari penggunaan dunia virtual yang tidak tepat," lapor laman itu.
Awal tahun ini, pemerintah Britania Raya menerbitkan pendekatan yang lebih disukai untuk mengatur AI di dalam negeri. Yakni, dengan mengatakan bahwa mereka tidak melihat perlunya undang-undang baru atau badan pengawas pada tahap ini.
Dokumen pemerintah tersebut menawarkan lima prinsip-prinsip fleksibel yang disarankan oleh pemerintah. Tujuannya agar regulator yang sudah ada -yang spesifik untuk sektor tertentu (dan/atau lintas sektor)- harus 'menafsirkan dan menerapkannya pada AI sesuai dengan kewenangannya', tulis pernyataan tersebut.
Hanya saja, tanpa kekuatan hukum baru atau pendanaan tambahan untuk mengawasi penggunaan AI yang baru.
Untuk diketabui, lima prinsip yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut adalah: Keselamatan, keamanan, dan ketahanan; Transparansi dan penjelasan yang tepat; Keadilan; Akuntabilitas dan tata kelola; Kontestabilitas dan ganti rugi.
"Semuanya terdengar bagus di atas kertas, tetapi kertas saja jelas tidak akan cukup untuk mengatur keamanan AI," demikian kritik TechCrunch.
