General Data Protection Regulation (GDPR) adalah undang-undang privasi Uni Eropa yang menggantikan 95/46/EC Directive tentang Perlindungan Data tanggal 24 Oktober 1995. Disepakati Parlemen Uni Eropa 27 April 2016, GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018.
GDPR mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak manapun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. Obyek pengaturan GDPR mencakup orang, perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi semua orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa.
Baca Juga: Demi Keselamatanmu, Jangan Tunda Ganti Wiper Mobil Kalau Kondisinya Sudah Begini
Sementara itu kita ketahui, pemerintahan Inggris bukan lagi bagian dari Uni Eropa sejak 2020, namun hingga saat ini negara tersebut masih mengadopsi GDPR dalam aktivitas jejaring internet mereka.
Mulai menggaungkan pembahasan draft kebijakan data pribadi terbaru mereka sejak Juli 2022, pemerintah negara tersebut baru-baru ini mengkonfirmasi diambilnya masa jeda dalam tahap perancangan undang-undang digital, di bawah perombakan kabinet perdana menteri baru Elizabeth Truss.
Kebijakan Baru Ini Akan Menggantikan GDPR
Sekretaris negara untuk digital, Michelle Donelan mengatakan, peraturan yang sedang dibahas itu akan 'menggantikan' GDPR. Yakni undang-undang perlindungan data pribadi 'warisan' dari Uni Eropa.
Sebagai gantinya, pemerintah akan memasang apa yang menurutnya sebagai sistem perlindungan data Inggris yang ramah konsumen dan bisnis domestik.
Baca Juga: Makanan, Mitos, Dan Malnutrisi Di Indonesia
RUU reformasi data itu telah diperkenalkan dan pembahasannya ditunda sementara, sembari Lizz meminta para menteri mengkaji kembali. RUU yang dijeda berisi paket amandemen terhadap kebijakan perlindungan data Inggris.
Amandemen termasuk juga mengubah aturan untuk pemrosesan data pribadi di bidang-bidang seperti persetujuan untuk pelacakan online, data untuk penelitian ilmiah, penggunaan dan berbagi data sektor publik, dan melonggarkan peraturan tertentu untuk usaha kecil.
Pemerintah setempat memproyeksikan dengan adanya perubahan kebijakan regulasi data ini, nantinya akan menghasilkan penghematan untuk bisnis lebih dari £1 miliar selama sepuluh tahun.
Namun reformasi ini sekarang terhenti, karena pemerintah yang dipimpin Truss memikirkan kembali rencana ini.
Baca Juga: Indonesia Rancang UU Perlindungan Data Pribadi, Ini UU PDP Di Sejumlah Negara ASEAN
Mengatur Denda Untuk Panggilan dan SMS Yang Mengganggu
Sementara itu, menilik laman UK Parliament, secara singkat laman menjelaskan bahwa pemerintah Inggris menyusun RUU tersebut dimaksudkan untuk memperbarui dan menyederhanakan kerangka perlindungan data Inggris. Untuk mengurangi beban organisasi sambil mempertahankan standar perlindungan data yang tinggi.
Setelah pengaturan data pribadi ini diubah, maka struktur tata kelola dan wewenang Information Commissioner’s Office (regulator) akan direformasi dan dipindahkan ke badan baru, Information Commission.
RUU ini juga menetapkan kerangka kerja untuk penyediaan layanan verifikasi digital, agar identitas digital dapat digunakan dengan keyakinan yang sama seperti dokumen kertas. Kemudian, meningkatkan denda untuk panggilan dan pesan singkat yang mengganggu, di bawah Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik (PECR).
Peraturan yang baru akan memfasilitasi aliran dan penggunaan data pribadi untuk penegakan hukum dan tujuan keamanan nasional. Serta menciptakan dasar hukum yang lebih jelas bagi partai politik dan perwakilan terpilih, untuk memproses data pribadi untuk tujuan keterlibatan demokratis.
Janji Pemerintah Bila Kebijakan Baru Disahkan
Dalam laporan Techcrunch, Michelle Donelan mengungkap, bahwa kebijakan perlindungan data Inggris selanjutnya akan membantu membuka pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keuntungan bisnis. Pihaknya berjanji, isi UU ini akan menjaga dan melindungi privasi konsumen maupun privasi data.
Baca Juga: Alasan Orang Tidak Mengecat Ulang Kendaraan, Lebih Orisinal
“Rencana kami akan melindungi privasi konsumen dan menjaga keamanan data mereka, sambil mempertahankan kecukupan data kami. Sehingga bisnis tentu saja dapat berdagang dengan bebas,” kata dia, dikutip pada Selasa (4/10/2022).
“Rencana perlindungan data baru kami akan fokus pada pertumbuhan dan akal sehat, membantu mencegah kerugian dari serangan dunia maya dan pelanggaran data, sekaligus melindungi privasi data,” lanjut dia.
