Peneliti Bilang Sistem Ekonomi Restoratif Cocok untuk Diterapkan di Indonesia

Techverse.asia - Sejak Indonesia merdeka, sudah banyak sistem perekonomian yang digunakan, mulai dari imaji ekonomi warisan UUD yang sangat sosialis hingga ke upaya membuka keran besar bagi pemodal asing. Namun, belum ada sistem ekonomi yang sanggup merealisasikan pemerataan dan kemakmuran bagi warganya.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira, sekarang sudah saatnya Indonesia menemukan kekuatannya sendiri tanpa perlu mengikuti model ekonomi arus utama.

Model ekonomi Indonesia yang sudah terbukti berhasil tahan terhadap krisis seperti krisis moneter 1998 dan pandemi Covid-19, ialah ekonomi yang tumbuh dari usaha masyarakat lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Itu adalah wujud ekonomi yang enggak cuma memeratakan kesejahteraan, namun juga memulihkan alam sebab menghindari upaya-upaya ekstraksi secara masif seperti penambangan dan perkebunan monokultur," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Dikatakannya, sistem ekonomi restoratif memberikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi serta lingkungan. Dalam studinya, CELIOS mendefinisikan ekonomi restoratif sebagai model ekonomi yang memiliki tujuan memulihkan sistem ekonomi terdegradasi guna memperoleh lagi fungsi ekologis serta menyediakan barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat.

"Jika pemerintah mengakui model ekonomi restoratif sebagai sistem yang telah terbukti dan cocok bagi Indonesia, maka ini adalah suatu kerugian," ujarnya.

Ia turut mempertanyakan model ekonomi ekstraktif yang dinilai solutif oleh sebagian pihak. Berdasarkan hasil penelitian CELIOS, desa yang punya basis pendapatan ekstraktif dari penambangan misalnya, lebih cenderung sulit memperoleh fasilitas kesehatan serta pendidikan.

"Yang lebih parah lagi, ketergantungan pada komoditas seperti batubara dan nikel, yang harganya naik turun dan cenderung terus anjlok, membuat ekonomi kita rentan terhadap pengendalian dari pihak luar," katanya.

Ekonomi ekstraktif, lanjutnya, tidak hanya bersifat merusak lingkungan, tapi juga merusak dan mengancam kesehatan masyarakat, utamanya yang tinggal tak jauh dari lokasi perkebunan ataupun pertambangan.

Sementara itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Ully Artha Siagian menyoroti pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara manusia, ekonomi, dan lingkungan. Demi membangun ekonomi restoratif serta ekonomi yang berkelanjutan, perlu mengkritisi model ekonomi ekstraktif serta kapitalistik yang berlaku kekinian.

"Menurut studi yang telah kami lakukan pada periode 2019-2020, masyarakat tetap kuat saat lingkungannya terjaga, termasuk di kawasan gambut, datarang tinggi, sampai pesisir," terangnya.

Koordinator Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari Ristika Putri Istanti menyoroti upaya transformasi di level kabupaten yang sudah dimulai sejak tujuh tahun lalu, dengan sejumlah daerah secara sukarela bergerak menuju ekonomi yang sustainable.

"Peristiwa kebakaran hutan masif pada 2019 dan banjir besar di Pulau Kalimantan pada 2021 menjadi faktor pendorong bagi asosiasi guna mendorong transformasi kebijakan di tingkat kabupaten. Tapi, tantangan besarnya tetap ada, mengingat luas dan beragamnya kondisi Tanah Air," ujar Putri.

Oleh karenanya, dia berpesan agar ekstraksi sumber daya dan perkebunan monokultur harus ditahan. Indonesia harus mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab serta pengembangan komoditas yang beragam.

"Ekonomi restoratif tak hanya tentang memulihkan hutan, namun juga mengenai perbaikan model ekonomi yang enggak merata. Negara juga punya ambang batas yang jelas terkait dengan kapan harus membuka, memperluas, atau menyetop kegiatan ekonomi," paparnya.

Pengamat ekonomi Harryadin Mahardika menjelaskan, dilema Indonesia memilih model ekonomi. Indonesia ingin industrialisasi, tetapi kenyataannya tidak mudah karena sudah tertinggal dari efisiensi industri China, India atau Vietnam.

Untuk itu, Indonesia saat ini tampak mengejar kekayaan dengan strategi ekstraksi sumber daya dan hilirisasi. Menurut dia, ini adalah langkah pragmatis tapi realistis dari pemerintahan Joko Widodo yang telah berlalu.

"Di Indonesia, kebijakan ekonomi yang ada saat ini belum berhasil menciptakan efek trickle-down atau mendistribusikan kekayaan secara merata kepada rakyat seperti yang diharapkan," ujar Mahardika.