Techverse.asia - Pemerintah Rusia telah melarang penambangan kripto di 10 wilayah selama enam tahun ke depan, menurut laporan kantor berita milik negara Tass. Rusia telah mengutip tingkat konsumsi daya yang tinggi dari industri tersebut sebagai alasan utama di balik larangan tersebut.
Ya, seperti diketahui bahwa kripto memang sangat boros daya, karena operasi penambangan telah menghabiskan hampir 2,5 persen dari penggunaan energi di Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Laporan IEA: AI dan Penambangan Kripto Menyumbang Emisi Gas Rumah Kaca
Larangan tersebut baru akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dan berlangsung hingga 15 Maret 2031. Dewan Menteri negara tersebut juga telah menyatakan bahwa larangan tambahan mungkin diperlukan di wilayah lain selama periode permintaan energi puncak.
Namun, bisa juga sebaliknya. Larangan tersebut dapat dicabut sementara atau diubah di wilayah tertentu jika komisi pemerintah memeriksa perubahan dalam permintaan energi dan menganggapnya perlu.
Penambangan mata uang kripto baru sepenuhnya legal di Rusia sejak 1 November 2024, karena negara tersebut memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan praktik tersebut. Para penambang kripto pun harus terlebih dahulu mendaftar ke Kementerian Pengembangan Digital dan batasan konsumsi energi terus dipantau.
Baca Juga: MediaTek Luncurkan Dimensity 8400, Chipset Besar Pertama untuk Smartphone Flagship
Negara tersebut melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah pada 2022, tetapi mengizinkan pembayaran lintas batas. Hal tersebut sebagian besar dilihat sebagai upaya Rusia untuk menghindari sanksi setelah invasi Ukraina.
Rusia bukan satu-satunya negara yang melarang penambangan kripto karena permintaan energi yang sangat besar dari industri tersebut. Kosovo sebelumnya melarang praktik tersebut pada 2022 lalu untuk menghemat listrik selama krisis energi. Angola melakukan hal yang sama pada April 2024.
Hukum negara tersebut melangkah lebih jauh dan mengkriminalisasi penambangan kripto. Beberapa negara di Uni Eropa, seperti Islandia dan Norwegia, telah mulai mengatur industri tersebut secara ketat karena kekurangan energi.
Baca Juga: Google Gunakan Energi Nuklir Sebagai Daya di Pusat Data AI
Skenario Bitcoin jika habis ditambang
Bitcoin dilaporkan hanya memiliki jumlah pasokan sebanyak 21 juta, sehingga jika ditambang oleh banyak orang, maka sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan. Padahal setiap harinya Bitcoin terus ditambang oleh para penambang atau miner yang akan memperoleh reward.
Blockchain Bitcoin yang dirancang dengan prinsip pasokan yang terkontrol, yang mana hanya maksimal cuma 21 juta koin yagn bisa ditambang dan diedarkan di pasar sekarang ini. Kekinian, miner mendapatkan 3,125BTC untuk setiap blok yang mereka verifikasi.
Tapi setiap empat tahun sekali, imbalan Bitcoin tersebut bakal berkurang setengahnya lewat proses yang dikenal dengan istilah 'halving' dan Bitcoin pun diperkirakan bakal habis ditambang sekitar tahun 2140.
Baca Juga: Investor Kripto Naik Hampir 100% Dibandingkan Bull-Run Sebelumnya
Dinukil dari Pintu Academy, terdapat sejumlah kejadian yang terjadi kala semua Bitcoin telah habis ditambang. Yang pertama ialah imbalan berupa biaya transaksi di mana setelah seluruh Bitcoin ditambang, penambang akan memperoleh imbalan cuma dari biaya transaksi.
Ketika harga Bitcoin mengalami peningkatan, biaya transaksi pun bakal naik, yang memastikan pendapatan bagi para penambang tetap ada.
Kedua adalah adanya perubahan peran dari Bitcoin. Peran pertama dimungkinkan untuk menjadi sebuah alat pembayaran dunia ataupun jadi aset cadangan seperti emas. Ketiga, inovasi penambangan inovasi dalam teknologi penambangan juga terus berkembang, dari pemakaian komputer biasa sampai mesin ASIC yang dinilai lebih efisien.
Di masa yang mendatang, diharapkan akan ada mesin yang bisa lebih hemat energi, dan penemuan sumber energi murah serta yang terbarukan guna mendukung kegiatan penambangan.
Baca Juga: Reku Dapat Lisensi PFAK dari Bappebti, Siap Genjot Pertumbuhan Industri Kripto Indonesia
Keempat adanya kekhawatiran mengenai deflasi. Bitcoin yang cenderung deflasioner membuat beberapa para pakar ekonomi khawatir akan penggunaannya dalam sistem finansial.
