Meta Melarang Media Milik Rusia di Facebook dan Instagram, Ada Apa?

Techverse.asia - Meta menyatakan akan melarang perusahaan media pemerintah Rusia termasuk RT dan Rossiya Segodnya untuk memposting di platform mereka, yang meliputi Facebook, Threads, dan Instagram. Pelarangan ini diharapkan mulai berlaku dalam beberapa hari ke depan.

"Setelah pertimbangan secara cermat, kami memperluas penegakan hukum yang sedang berlangsung terhadap outlet media pemerintah Rusia. Rossiya Segodnya, RT, serta entitas terkait lainnya sekarang dilarang dari aplikasi kami secara global karena aktivitas campur tangan asing," kata juru bicara Meta dalam pernyataan tertulis dinukil Techverse.asia, Rabu (18/9/2024).

Sebelum larangan tersebut, RT memiliki 7,2 juta pengikut (followers) di Facebook dan 1 juta di Instagram, dan an 139 ribu pengikut di Threads.

"Lucu sekali bagaimana ada persaingan di Barat - siapa yang dapat mencoba memukul RT paling keras, untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik. Meta/Facebook telah memblokir RT di (benua) Eropa dua tahun lalu, sekarang mereka menyensor arus informasi (kami) ke seluruh dunia," kata juru bicara RT dalam sebuah pernyataan resmi mereka.

Langkah untuk melarang media milik pemerintah Rusia tersebut dilakukan hanya beberapa hari setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap perusahaan induk RT, Rossiya Segodnya dan TV-Novosti.

Pada pekan kemarin, pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi baru kepada media pemerintah Rusia, menuduh RT telah bertindak sebagai bagian dari badan mata-mata Moskow dengan terlibat dalam operasi perang informasi rahasia di seluruh dunia.

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan pada pekan lalu bahwa RT digunakan oleh pemerintah Rusia untuk operasi intelijen siber dan pengaruh rahasia.

"(Perusahaan-perusahaan Rusia) tidak lagi sekadar 'selang pemadam kebakaran' propaganda dan disinformasi Rusia. Mereka terlibat dalam aktivitas pengaruh rahasia yang bertujuan untuk merusak pemilu dan demokrasi di negara kami, berfungsi seperti bagian de facto dari aparat intelijen Rusia," katanya.

Blinken mengidentifikasi mereka sebagai pihak yang saat ini ikut campur dalam pemilu bulan depan di Moldova dan membantu pengadaan senjata untuk perang Rusia di Ukraina.

Hal senada dikatakan oleh Koordinator Pusat Keterlibatan Global Departemen Luar Negeri AS James Rubin menyebut RT sebagai 'anggota penuh aparat intelijen dan operasi pemerintah Rusia' untuk perang di Ukraina.

Entitas media Rusia telah lama menghadapi tuduhan berupaya memengaruhi politik Barat. Perang Rusia di Ukraina juga telah menyediakan jalan baru bagi disinformasi Rusia untuk berkembang di Negeri Paman Sam, yakni pada faksi sayap kanan.

Hal ini juga terjadi beberapa hari setelah Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap dua staf RT. Mereka dituduh menyalurkan sekitar US$10 juta ke Tenet Media, sebuah perusahaan yang berbasis di Tennessee yang membuat dan menyebarkan konten pro-Rusia di YouTube, X/Twitter, TikTok, dan Instagram.

"Kami tidak akan menoleransi upaya rezim otoriter untuk mengeksploitasi kebebasan bertukar ide di negara kami untuk secara diam-diam mendukung upaya propagandanya sendiri," kata Jaksa Agung Merrick Garland saat itu.

Sementara itu, seorang pejabat intelijen AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa media RT mencoba mempengaruhi pemilih guna mendukung mantan Presiden AS Donald Trump menjelang pemilu November 2024 dengan menggunakan influencer Barat.

"Dengan tindakan ini, Meta mendiskreditkan dirinya sendiri. Ini mempersulit prospek untuk menormalisasi hubungan kami dengan Meta," kata juru bicara Kremlin.

Langkah baru Meta ini bukanlah yang pertama bagi perusahaan tersebut. Raksasa teknologi ini sebleumnya mengumumkan pembatasan pada RT dan Sputnik pada 2022, sebagai tanggapan atas permintaan dari pemerintah Uni Eropa (UE).

Pembatasan tersebut meliputi larangan beriklan dan menurunkan peringkat unggahan media pemerintah Rusia. Youtube juga telah melarang media pemerintah Rusia pada tahun yang sama.