Techverse.asia - Kanada telah memerintahkan penutupan operasi ByteDance di negaranya - khususnya kantor TikTok Technology Canada, Inc. - dengan alasan risiko keamanan nasional. Dengan langkah tersebut, maka TikTok akan dipaksa untuk 'menutup' semua bisnis di negara tersebut, meskipun Pemerintah Kanada tidak melarang aplikasi tersebut tetap beroperasi.

Dengan begitu pun para penggunanya masih dapat mengunduh, menggunakan, dan membuat konten untuk TikTok, dan bisnis masih dapat beriklan di aplikasi ini.

"Kami mengambil tindakan untuk mengatasi risiko keamanan nasional tertentu yang terkait dengan operasi ByteDance di Kanada melalui pendirian TikTok Technology Canada, Inc," ungkap Menteri Inovasi, Sains, dan Industri Kanada François-Philippe Champagne dalam sebuah pernyataan resmi disadur pada Selasa (12/11/2024).

Baca Juga: Samsung ViewFinity S9 Hadir dengan Resolusi 5K, Cek Spek dan Harganya

Champagne menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada informasi dan bukti yang telah dikumpulkan selama peninjauan dan atas saran dari komunitas keamanan dan intelijen Kanada serta mitra pemerintah lainnya.

Kendati demikian, temuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang risiko keamanan nasional. Namun, TikTok sendiri telah diawasi selama bertahun-tahun atas cara menangani data pengguna di platform tersebut.

Kritikus menuduh secara beragam bahwa data pengguna TikTok dipanen oleh Pemerintah China dan dengan cara yang tidak dapat diaudit sepenuhnya. TikTok pun telah berulang kali membantah bahwa hal ini benar.

Penutupan TikTok tersebut akan berdampak pada 'ratusan' pekerjaan di Kanada, sehingga TikTok berencana untuk mengajukan banding di pengadilan atas keputusan tersebut. "Menutup kantor TikTok di Kanada dan menghancurkan ratusan pekerjaan lokal yang bergaji tinggi bukanlah kepentingan terbaik siapa pun, dan perintah penutupan ini akan menyebabkan hal itu," kata juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: TikTok Menambahkan 4 Fitur Keamanan Baru untuk Melawan Misinformasi

"Kami akan menentang perintah ini di pengadilan. Platform TikTok akan tetap tersedia bagi para kreator untuk menemukan audiens, mengeksplorasi minat baru, dan agar bisnis dapat berkembang pesat," lanjut bunyi pernyataan tersebut.

TikTok baru-baru ini merekrut puluhan posisi di bidang operasi, teknik, dan pemasaran di berbagai lokasi di negara tersebut.

Menurut salah satu perkiraan, TikTok memiliki sekitar 15 juta pengguna terdaftar di Kanada, yang berarti penetrasinya mencapai sekitar 41 persen dari populasi. Sejalan dengan penggunaannya di tempat lain, di antara orang dewasa, mereka yang berusia 18 hingga 24 tahun lebih terlibat, menurut eMarketer.

Tapi, penelitian tersebut tidak mencakup anak-anak, yang seperti orang ketahui juga menyukai aplikasi TikTok. Hal ini merupakan masalah kontroversial karena kekhawatiran atas kesehatan mental anak-anak.

Baca Juga: TikTok Bakal Dilarang di Montana

Meskipun sangat populer, TikTok telah lama menjadi bahan perdebatan di Kanada. Perkembangan terbaru ini merupakan hasil dari tinjauan keamanan nasional berdasarkan UU Investasi di Kanada. Tinjauan tersebut dilakukan setelah Kanada melarang penggunaan TikTok di semua perangkat pemerintah pada Februari 2023. Larangan tersebut tetap berlaku hingga kini.

Situasi perusahaan yang tidak menentu di negara tersebut mungkin juga berdampak pada cara TikTok dalam mengembangkan layanan lebih lanjut di sana.

TikTok Shop, platform e-commerce dalam aplikasi milik perusahaan tersebut untuk menjual dan membeli barang, diharapkan akan diluncurkan di Kanada pada akhir tahun lalu, tetapi hal itu belum terjadi. Creator Rewards Program, untuk kreator yang membayar, juga belum diluncurkan di sana.

Baca Juga: Pemerintah Texas Menggugat TikTok Karena Dianggap Melanggar Privasi Data Anak

Kanada bukanlah satu-satunya negara yang berupaya mengendalikan TikTok.

Selain masalah yang dihadapi TikTok secara khusus di negara lain, aplikasi tersebut juga terjerat dalam penilaian ulang yang lebih luas terhadap media sosial secara umum. Baru kemarin, Pemerintah Australia mengumumkan usulan untuk melarang semua media sosial bagi pengguna yang berusia di bawah 16 tahun.