CEO Telegram Pavel Durov Ditangkap Polisi di Prancis, Penahanannya Diperpanjang

Kepala eksekutif Telegram, Pavel Durov, telah ditangkap oleh polisi Prancis di bandara France’s Le Bourget, utara Paris, Sabtu (24/8/2024). Penangkapan dan penahanan Durov dilakukan setelah jet pribadinya mendarat di bandara.

Menurut pejabat, miliarder berusia 39 tahun itu ditangkap berdasarkan surat perintah atas pelanggaran yang terkait dengan aplikasi pengiriman pesan populer tersebut.

Investigasi yang diakses lewat laporan BBC itu mengungkap kurangnya moderasi dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Durov. Dan Durov dituduh gagal mengambil langkah-langkah untuk mengekang penggunaan Telegram secara kriminal.

"Aplikasi tersebut dituduh gagal bekerja sama dengan penegak hukum terkait perdagangan narkoba, konten seksual anak, dan penipuan," demikian juga berita sejumlah media.

Telegram sebelumnya membantah memiliki moderasi yang tidak memadai.

Pavel Durov lahir di Rusia dan sekarang tinggal di Dubai, tempat Telegram berkantor pusat. Ia memegang kewarganegaraan ganda Uni Emirat Arab dan Prancis.

Telegram sangat populer di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Ia meninggalkan Rusia pada 2014, setelah menolak mematuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VKontakte miliknya, yang ia jual.

Aplikasi tersebut pernah dilarang di Rusia pada 2018, setelah sebelumnya mereka menolak untuk menyerahkan data pengguna. Larangan tersebut kemudian dicabut pada 2021.

Telegram yang didirikan pada 2013 itu kini menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Wechat.

Pada Minggu (25/8/2024), Kedutaan Besar Rusia di Prancis menulis di Facebook bahwa mereka berusaha untuk 'mengklarifikasi alasan penahanan dan untuk memberikan perlindungan hak-hak Durov serta memfasilitasi akses konsuler'.

Postingan tersebut menambahkan bahwa, otoritas Prancis tidak bekerja sama dengan pejabat Rusia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memposting di Telegram dan menanyakan apakah LSM hak asasi manusia Barat akan bungkam atas penangkapan Durov, setelah mereka mengkritik keputusan Rusia untuk 'menciptakan hambatan' bagi kerja Telegram di Rusia pada 2018.

"Beberapa pejabat Rusia mengutuk penangkapan pengusaha tersebut, dengan mengatakan hal itu menunjukkan Barat memiliki standar ganda dalam hal kebebasan berbicara dan demokrasi," kata laporan yang sama.

Sementara itu, dikabarkan The Guardian bahwa otoritas peradilan Prancis memutuskan untuk memperpanjang penahanan Pavel Durov.

Penahanan CEO berusia 39 tahun itu diperpanjang oleh hakim investigasi yang menangani kasus tersebut, menurut sumber yang dekat dengan penyelidikan tersebut.

"Sudah cukup impunitas Telegram," kata seorang penyidik, yang menyatakan keterkejutannya bahwa Durov terbang ke Paris dengan mengetahui bahwa dirinya adalah buronan.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, yang bisa dilihal pula lewat akun X mereka, Telegram menuliskan sebuah keterangan pendek:

"Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital - moderasinya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan.

CEO Telegram Pavel Durov tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa.

Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan [yang dilakukan oleh pengguna] platform tersebut.

Kami sedang menunggu penyelesaian segera dari situasi ini. Telegram bersama kalian semua," tulis perusahaan diiringi emoticon bergambar hati.

Telegram, yang didirikan Pavel Durov, telah berkembang menjadi salah satu alat komunikasi daring terbesar di dunia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di negara-negara seperti Rusia, Ukraina, dan India untuk bertukar pesan, mendapatkan berita independen, dan bertukar pandangan.

The New York Post menilai, pertumbuhan perusahaan tersebut — yang kini memiliki lebih dari 900 juta pengguna — sebagian didorong oleh komitmen terhadap kebebasan berbicara.

Pengawasan Telegram yang longgar terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan orang di platform tersebut, telah membantu orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan otoriter untuk berkomunikasi dan berorganisasi.

"Namun, hal itu juga menjadikan aplikasi tersebut sebagai surga bagi disinformasi, ekstremisme sayap kanan, dan konten berbahaya lainnya," demikian tulis NY Post.