Pemerintah Irak Mencabut Blokir Telegram

Pemerintah Irak mengakhiri penangguhan terhadap aplikasi pesan Telegram, Minggu (13/8/2023). Aplikasi yang berada di bawah pimpinan Pavel Durov itu diblokir selama sepekan karena masalah 'keamanan nasional'. Aplikasi itu mulai dapat kembali diakses pada hari yang sama, tanpa memerlukan jaringan pribadi virtual (VPN), kata wartawan AFP di Baghdad.

Telegram sangat populer di Irak, dan terutama digunakan sebagai platform propaganda untuk kelompok yang terkait dengan faksi bersenjata dan partai politik pro-Iran. Demikian dilaporkan oleh VoA yang dilansir Selasa (15/8/2023).

Sebuah koalisi partai-partai Muslim Syiah yang terkait dengan Iran mendominasi parlemen Irak dan mendukung Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani.

Ketika menangguhkan aplikasi, pemerintah mengatakan Telegram 'tidak menanggapi' permintaan berulang kali dari pihak kementerian, untuk mengatasi masalah kebocoran data dari lembaga negara dan individu, yang mengancam keamanan nasional dan perdamaian sosial.

Dalam pernyataan barunya, kementerian telekomunikasi Irak mengatakan, pengelola aplikasi telah menanggapi permintaan pihak berwenang. Mereka mendeteksi orang yang membocorkan data warga, dan dengan menyatakan ketersediaan penuh untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang terkait.

Saat pemblokiran masih dilangsungkan, muncul kritik dari saluran Telegram Irak bahwa, penangguhan itu adalah pembatasan kebebasan berbicara. Namun kementerian setempat membantah itu dan mengatakan: Kementerian tidak menentang kebebasan berekspresi. Namun, mengundang pengelola aplikasi untuk menghormati hukum, keamanan, dan data pengguna.

Sementara itu dari laman Reuters dilaporkan, anggota tim pers Telegram mengatakan, memposting data pribadi tanpa persetujuan dilarang oleh ketentuan layanan Telegram dan konten semacam itu secara rutin dihapus oleh moderator mereka.

"Kami dapat mengonfirmasi, moderator kami menghapus beberapa saluran yang berbagi data pribadi. Namun, kami juga dapat mengonfirmasi bahwa, tidak ada data pengguna pribadi yang diminta dari Telegram dan tidak ada yang dibagikan," ungkap Telegram.

Iraqi News menyebut bahwa aplikasi ini banyak digunakan di Irak untuk mengirim pesan, tetapi juga sebagai sumber berita dan berbagi konten. Beberapa saluran berisi data pribadi dalam jumlah besar, termasuk nama, alamat, dan ikatan keluarga warga Irak.

Terkait adanya penangguhan maupun pencabutan kembali blokir atas Telegram ini, Kemenkominfo Irak menegaskan kembali bahwa mereka menghormati hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, tetapi tanpa mengorbankan keamanan negara atau institusi pemerintahan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi Irak memblokir Telegram tepat pada Minggu (6/8/2023); pesan baru tidak ditampilkan untuk pengguna di Baghdad. Meski demikian, selama penangguhan, Telegram masih dapat diakses oleh pengguna yang terhubung menggunakan VPN.

Telegram sebelumnya telah diblokir di beberapa negara termasuk Azerbaijan, China, dan Kuba.

LKBN Antara memberitakan, pemblokiran itu dilakukan karena Telegram berulang kali tidak mematuhi aturan di negara itu. Antara lain Telegram tidak memblokir akun yang menyebarkan misinformasi, dan ada dugaan Telegram menyebarkan data pengguna kepada gerakan neo-Nazi yang aktif di grup percakapan telegram.