Pemerintah negara Irak, dalam hal ini Kementerian Telekomunikasi, mengatakan bahwa mereka telah memblokir aplikasi perpesanan Telegram. Langkah itu dijelaskan sebagai bentuk penanganan masalah keamanan nasional, dan untuk menjaga integritas data pengguna; yang menurut mereka telah salah ditangani oleh Telegram.
Pemerintah Irak menyebut, mereka telah meminta Telegram untuk menutup 'platform yang membocorkan data lembaga resmi negara dan data pribadi warga negara, tetapi perusahaan tidak menanggapi dan tidak berinteraksi dengan permintaan tersebut.'
"Kementerian Komunikasi menegaskan penghormatannya terhadap hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, tanpa mengurangi keamanan negara dan institusinya," tambah pernyataan itu, kami lansir dari WION News, Senin (7/8/2023).
Aplikasi Telegram banyak digunakan di Irak untuk pengiriman pesan, tetapi juga sebagai sumber berita dan untuk berbagi konten. Namun, beberapa saluran berisi data pribadi dalam jumlah besar termasuk nama, alamat, dan ikatan keluarga warga.
Baca Juga: Bisa On/Off, SafeSearch di Google Aktif Bukan Hanya untuk Pengguna Berusia di Bawah 18 Tahun
Baca Juga: Menkes Bertemu dengan Elon Musk, Ajak Bangun Akses Internet Untuk Puskesmas Daerah Terpencil
Pemerintah Irak mengatakan, kebijakan mereka menangguhkan aplikasi pesan Telegram dengan alasan 'keamanan nasional' itu, menuai kritik di saluran yang dekat dengan faksi pro-Iran.
Layanan itu secara efektif diblokir pada tengah hari pada Minggu (6/8/2023), dengan pesan baru tidak dimuat untuk pengguna di Baghdad. Aplikasi tersebut masih dapat diakses oleh pengguna yang terhubung menggunakan VPN.
Kementerian komunikasi Irak membenarkan kabar keputusan tersebut, dan mengutipnya sebagai 'arahan dari otoritas yang lebih tinggi terkait dengan keamanan nasional'.
Kementerian juga mengatakan penangguhan itu diperlukan untuk .melindungi data pribadi warga negara, yang dilanggar oleh aplikasi'.
Pemerintah mengatakan, Telegram tidak menanggapi permintaan berulang kali untuk 'mengatasi masalah kebocoran data dari lembaga negara dan individu, yang mengancam keamanan nasional dan perdamaian sosial'.
Telegram sangat populer di Irak, dan terutama digunakan sebagai platform propaganda, untuk kelompok yang terkait dengan faksi bersenjata dan partai politik pro-Iran.
Baca Juga: Meta Akan Melakukan Pembaruan Threads Versi Web, Ini Tambahan Fitur Barunya
Baca Juga: Asus Rilis ROG Strix SCAR 17 X3D, Laptop Gaming dengan AMD Ryzen 9 Pertama di Dunia
Salah satu saluran tersebut mengkritik keputusan Irak untuk menangguhkan Telegram, dengan mengatakan bahwa itu sama saja dengan 'mencekik' mereka.
Saluran tersebut, yang memiliki lebih dari 330.000 pelanggan, juga menuduh pemerintah Irak yang didukung oleh partai-partai pro-Iran itu 'menyita kebebasan'.
Setelah beberapa dekade konflik, Irak relatif stabil, tetapi pihak berwenang secara teratur dikritik oleh LSM dan aktivis karena merongrong kebebasan berekspresi.
Telegram sebelumnya telah diblokir di beberapa negara termasuk Azerbaijan, China, dan Kuba.
LKBN Antara memberitakan, pemblokiran itu dilakukan karena Telegram berulang kali tidak memathui aturan di negara itu. Antara lain memblokir akun yang menyebarkan misinformasi, dan ada dugaan Telegram menyebarkan data pengguna kepada gerakan neo-Nazi yang aktif di grup percakapan telegram.
Kemudian, regulasi pemblokiran kemudian dicabut, karena aplikasi pesan instan berlogo pesawat kertas berwarna biru tersebut selanjutnya 'menyatakan kepatuhan penuh'.
Terkait pemblokiran yang sebelumnya terjadi itu, Pendiri Telegram, Pavel Durov, meminta maaf atas kelalaian yang ditunjukkan aplikasinya. Pavel Durov juga menyatakan untuk mematuhi perintah pengadilan negara setempat. Telegram juga menunjuk Alan Campos Elias Thomaz sebagai perwakilan di Brazil, untuk memenuhi salah satu permintaan utama pengadilan.
