TikTok di Amerika Serikat Terancam Dijual, Pengguna Diminta Bujuk Senator

TikTok meminta penggunanya di Amerika Serikat untuk membujuk senator mereka, sehari setelah rancangan undang-undang pelarangan TikTok disahkan oleh senat negara setempat.

Perusahaan tersebut menggandakan strateginya dalam mendesak pengguna untuk menghubungi anggota parlemen.

"Aplikasi ini mulai mengirimkan pesan dalam aplikasi baru kepada pengguna yang meminta mereka untuk 'memberi tahu Senator Anda betapa pentingnya TikTok bagi Anda' dan 'meminta mereka untuk tidak memilih larangan TikTok'," demikian diberitakan oleh Engadget hari ini, Jumat (15/3/2024).

CEO TikTok, Shou Chew, dikabarkan telah mengajukan permohonan langsung kepada pengguna, meminta mereka untuk 'melindungi hak konstitusional Anda' dan berjanji bahwa perusahaan akan 'melakukan semua yang kami bisa termasuk menggunakan hak hukum kami untuk melindungi platform luar biasa ini.'

Peringatan baru ini adalah pesan kedua yang disampaikan TikTok kepada pengguna tentang RUU tersebut. Sebelum pemungutan suara di dewan perwakilan Amerika Serikat, perusahaan meminta pengguna untuk memanggil perwakilan mereka di DPR.

Analisis Engadget mengatakan langkah tersebut mungkin menjadi bumerang, karena anggota parlemen menuduh perusahaan tersebut mencoba 'mengintervensi' proses legislatif. Selain itu, kantor Kongres dilaporkan kewalahan menerima telepon, yang banyak di antaranya berasal dari remaja yang kebingungan.

"Dewan Perwakilan Rakyat baru saja memutuskan untuk melarang TikTok, yang berdampak pada 170 juta orang Amerika seperti Anda,” kata TikTok dalam unggahannya.

"Sekarang, jika Senat memberikan suara, masa depan kreativitas dan komunitas yang Anda cintai di TikTok bisa ditutup," lanjut pengumuman itu.

ByteDance adalah induk perusahaan TikTok yang berbasis di China. Dan jika disahkan, ByteDance punya waktu enam bulan untuk menjual TikTok, jika tidak ingin platform media tersebut dilarang di Amerika Serikat.

Kemudian, Presiden Joe Biden mengatakan dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China lewat juru bicara kementerian, Wang Wenbin, mengkritik RUU pelarangan atau pemaksaan untuk menjual TikTok. Pemerintah China menyebut upaya tersebut tidak adil.

"RUU ini menentang prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan peraturan perdagangan internasional. Jika alasan keamanan nasional digunakan untuk dengan sengaja menekan perusahaan-perusahaan unggulan negara lain, maka tidak ada keadilan," kata Wang, seperti dikutip dari Reuters.

Menurut dia, dengan adanya RUU ini, maka dunia dapat melihat dengan jelas, apakah persaingan berbasis aturan yang dikampanyekan Amerika Serikat bermanfaat bagi dunia atau hanya menguntungkan mereka sendiri.

TikTok dimiliki ByteDance yang berbasis di China. Aplikasi video pendek tersebut memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS.

Sementara itu, dalam artikel yang diunggah ABC News, jika ByteDance memutuskan untuk menjual TikTok ke perusahaan teknologi Amerika Serikat, diperkirakan sudah ada banyak nama perusahaan masuk daftar calon pembeli TikTok.

Meta

Meta merupakan salah satu calon pembeli potensial karena sama-sama berkecimpung di sektor media sosial. Tetapi pembelian ini bisa terganjal kebijakan anti monopoli di Amerika Serikat.

Google

Google saat ini memiliki YouTube yang bisnisnya mirip dengan TikTok. Namun, pembelian oleh Google juga mungkin tidak disetujui otoritas anti-monopoli di AS.