Kominfo Gandeng ABI, Upbit Dukung Pembangunan Ekosistem Blockchain

Techverse.asia - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) guna mendukung penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, informasi hingga sumber daya dalam ekosistem blockchain di Tanah Air.

Pun untuk mengembangkan standar dan kebijakan untuk memfasilitasi keperluan industri, peningkatan literasi masyarakat terkait dengan teknologi blockchain, serta berbagai program kolaboratif lainnya.

Penyusunan kajian Peta Ekosistem Industri Teknologi Blockchain di Indonesia telah dilaksanakan dan kajian ini dipaparkan oleh Profesor Meyliana selaku Profesor Sistem Informasi di Universitas Binus yang bekerja sama dengan Kominfo dan ABI dalam acara focus group discussion (FGD) bertajuk “Blockchain Frontier: Navigating Chalenges, Reinforcing Regulation” pada Selasa (20/2/2024) bersama Upbit Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Upbit Indonesia Putra Nugraha menyampaikan, ia percaya bahwa kolaborasi tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika industri blockchain lokal.

"Kami sangat bangga bisa berkontribusi dan menjadi bagian dalam mempromosikan inovasi yang berkelanjutan serta menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk pertumbuhan ekosistem teknologi blockchain di Indonesia," ujar Putra pada Jumat (23/2/2024).

Menurut dia, dengan kerjasama ini, pihaknya berharap kajian tersebut bakal menjadi landasan yang kokoh bagi kebijakan publik yang memadai sehingga bisa melindungi dari sisi keamanan berbasis blockchain dan diharapkan pemerintah lebih mendukung pengembangan project-project lokal.

"Kami pun mengharapkan inisiatif dari sektor pendidikan yang bisa mengarahkan terciptanya lapangan kerja di industri blockchain sehingga dapat memperkuat infrastruktur blockchain dengan menciptakan tenaga ahli (developer) yang tentunya berkualitas," ujarnya.

Chief Operation Officer Upbit Indonesia Resna Raniadi menambahkan bahwa perusahaannya juga mengharapkan peluang pengembangan teknologi dan investasi di Industri blockchain diperluas dan dapat difasilitasi dari sisi pemerintah sebagai regulator untuk dapat bersinergi memperkuat kerangka peraturan ke depannya.

"Selain dari sisi pemerintah, kami mengharapkan setidaknya dapat menarik perhatian dari conventional ventures untuk dapat mendanai industri dan project blockchain yang memiliki peluang besar di masa yang akan datang," terangnya.

Resna yang turut hadir dalam acara FGD At The Table kemarin, menyambut baik kerjasama dari Kominfo dan juga ABI dengan harapan penuh ABI dapat memfasilitasi para stakeholder terkait sebagai jembatan penghubung yang cepat dan tanggap dalam mengikuti dinamika teknologi blockchain yang progresif.

GRC

Lanskap bisnis yang saat ini semakin kompleks, membuat perusahaan-perusahaan menghadapi berbagai tantangan kaitannya dengan tata kelola, risiko, dan kepatuhan atau biasa dikenal sebagai Governance, Risk, and Compliance (GRC).

GRC sendiri adalah suatu model koordinasi yang ditetapkan guna membantu perusahaan dalam menerapkan prinsip kerja seperti meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko serta pembocoran pada perusahaan.

Dengan menerapkan kerangka GRC yang kuat, bisnis bisa meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mitigasi potensi risiko, hingga mempertahankan keunggulan kompetitif. Penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan GRC juga sangat dirasakan manfaatnya pada industri blockchain.

Chief Compliance Officer (COO) Upbit Indonesia Andi Novi menyampaikan bahwa implementasi tata kelola, risiko, dan kepatuhan perusahaan yang baik (GRC) menghadirkan beberapa manfaat krusial.

"Dengan memprioritaskan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, perusahaan bisa mengamankan fondasi operasional mereka, memitigasi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. GRC sendiri memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam ekosistem blockchain di Tanah Air," kata dia.