Brand Marketing Manager Google Indonesia, Mauriel Makarim, menyebut ada dua kampanye yang dilakukan oleh platform mereka dalam mencegah sebaran misinformasi selama Pemilihan Umum Indonesia 2024.

Keduanya merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, Kemenkominfo, Cek Fakta, Jigsaw, Mooshot, SAIL (Safer Internet Lab), dan masih banyak lagi.

Program-program kampanye pencegahan misinformasi tersebut antara lain:

1. Recheck Sebelum Kegocek

Program utamanya adalah pre-bunking, memoderasi konten dengan membantu pemilih mendeteksi ciri informasi yang perlu diwaspadai.

Inisiatif ini diadakan untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya pemilih muda, agar dapat lebih mendeteksi misinformasi. Terutama, misinformasi seputar Pemilu 2024 yang akan digelar sebentar

"Inisiatif ini telah berhasil menjangkau 57 juta masyarakat Indonesia, sebanyak 74 persen di antaranya adalah kelompok usia Gen Z dan Millenials," ungkap Google, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (1/2/2024).

Baca Juga: Koleksi Terbatas DAJLIEN dari IKEA, Hadirkan Suasana Work Out di Rumah Tetap Bergaya

Menurut Google, Gen Z yang menonton inisiatif ini dapat lebih mengenali manipulasi gambar dan video, dibandingkan mereka yang tidak menonton video tersebut.

Selain memiliki kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi misinformasi di seluruh produk, Google menekankan, mereka terus berupaya untuk menghubungkan masyarakat Indonesia ke informasi otoritatif atau tepercaya dan kredibel.

Salah satunya, ditunjukkan apabila pengguna internet melakukan penelusuran dengan kata kunci Pemilu di Google Search (Penelusuran Google). Pengguna internet akan melihat tautan video debat resmi dari beragam sumber di beranda, tahapan, dan jadwal pemilu langsung di halaman pertama.

Baca Juga: 4 Kiat Utama Membangun Startup

Selain itu di beranda YouTube, secara berkala, akan ditampilkan informasi soal Pemilu yang akan mengarah ke situs KPU.

Lalu mulai sekarang, Google akan menyajikan informasi dari sumber otoritatif dan media nasional untuk mencari informasi kandidat peserta pemilu menggunakan kata kunci seperti cara memilih.

Country Marketing Manager Google Indonesia, Muriel Makarim, mengapresiasi kolaborasi yang baik dari berbagai mitra, untuk terus bersama memerangi misinformasi.

"Memastikan bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan akses informasi kredibel yang tepat waktu, mewujudkan lingkungan online yang inklusif dan aman untuk semua," ujarnya.

2. Pause Dulu

Kampanye yang satu ini, mengajak para pengguna YouTube untuk mem-pause konten yang ditonton sebelum melakukan share ke orang lain. Kemudian, mencari tahu terlebih dahulu, kredibel tidaknya sumber konten yang kita tonton.

"Kita pause dulu, kita pikir dulu, ini kira-kira kredibel atau bukan sebelum kita share ke semua orang," ucap Muriel.

Dengan mencari tahu dan memastikan sumber informasi, dapat menekan angka persebaran konten misinformasi dan hoaks mengenai Pemilu 2024.

3. Kontrol Atas Penyebaran Konten AI

Terkait sebaran konten berbasis kecerdasan buatan (AI), Muriel Makarim menyatakan bahwa Google menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas konten disinformasi AI dengan membuat fitur pendeteksi AI.

Salah satu fitur yang Muriel perkenalkan adalah alat pembuat watermark (tanda air) bagi foto yang dihasilkan AI.

Baca Juga: Universal Music Akan Menarik Musik Mereka dari Platform TikTok, Dipicu AI dan Masalah Kompensasi Artis

"Jadi, supaya masyarakat tahu apabila melihat sebuah image (gambar), ini image dibuat oleh AI atau image beneran," terangnya lebih lanjut.

Selain penyematan tanda air, Google juga memiliki alat pendeteksi SynthID. Perangkat lunak ini bisa membantu masyarakat dalam membedakan gambar yang diciptakan oleh AI. Fitur ini dianggap sangat berguna untuk memberantas konten disinformasi dengan tenaga AI.

Baca Juga: Industri Data Center di Indonesia Dilirik Uni Emirat Arab

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, meminta kepada pemangku kepentingan untuk berperan aktif menekan penyebaran konten negatif di ruang digital. Termasuk konten yang berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024.

Budi menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun, hoaks terkait Pemilu mengalami kenaikan pada kurun waktu 1 Juli 2023 sampai 27 Januari 2024, mencapai total 2.852 konten, tersebar di berbagai platform.

Dari hasil pantauan Tim AIS Kementerian Kominfo, penyebaran konten negatif di platform Facebook sebanyak 1.224 konten, di X ada 953 konten, TikTok 411, Instagram 198, YouTube 36 dan Snack Video 30 konten.

Menjaga ruang digital adalah langkah penting di tengah tahapan Pemilu. Dengan demikian, informasi penting tentang Pemilihan Umum 2024 yang menyebar di berbagai platform, dapat menjadikan masyarakat mendukung pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, aman dan kondusif.