Menilik Algoritma Media Digital dan Gerakan 'Darurat Demokrasi'

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan PolGov UGM menyelenggarakan Diskusi Publik Darurat Demokrasi. Diskusi ini mengambil tajuk 'Darurat Demokrasi: Apakah Batas Etika Publik Sudah Dilampaui?'.

Diskusi yang diadakan pada Jumat (6/9/2024) tersebut, mengajak khalayak publik melihat kembali peristiwa demonstrasi pada 22 Agustus 2024, yang menuntut revisi Undang-Undang Pemilihan Daerah.

Selama momen itu, penggunaan media digital -salah satunya media sosial- dinilai menjadi platform yang kuat untuk menyalurkan aspirasi publik dan memungkinkan aktivisme berkembang dalam bentuk baru yang lebih luas.

Meski demikian, media sosial juga nyatanya dapat menjadi media bagi manipulasi informasi, penyebaran kontra-narasi yang terorganisir, dan upaya-upaya tersembunyi untuk membentuk opini publik secara tidak etis.

Peneliti CfDS UGM, Perdana Karim, menyoroti isu-isu personal dapat menjadi pintu masuk bagi para aktivis untuk terlibat dalam peristiwa Darurat Demokrasi.

Melalui riset yang dilakukan oleh CfDS, terlihat bahwa perhatian masyarakat terhadap isu-isu personal yang melibatkan tokoh publik, seperti gaya hidup mewah atau kebiasaan mengkonsumsi makanan mahal, mampu menarik partisipasi luas.

Hal ini terjadi ketika perilaku tokoh publik dianggap melanggar norma atau moral yang dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan.

"Ketika isu personal menjadi sorotan; ada norma atau moral yang dilanggar oleh tokoh publik dan mencederai perasaan publik secara luas, saat itulah masyarakat mulai banyak tertarik dan berpartisipasi secara masif pada isu kelembagaan," kata dia, dalam diskusi yang berlangsung di BRI Work Fisipol UGM itu, dikutip Selasa (10/9/2024).

Perdana menambahkan, keterlibatan masif masyarakat dalam mengawal isu Darurat Demokrasi ini juga mendapat pengaruh yang signifikan dari perkembangan teknologi digital.

Media digital, seperti media sosial, melalui berbagai fitur dan sistem algoritmanya memainkan peran dalam membentuk narasi publik, membangun solidaritas dari berbagai elemen masyarakat, hingga menciptakan efek bola salju yang memobilisasi massa lebih luas.

Sementara itu, Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM, Dian Fatmawati, berpendapat bahwa bentuk demonstrasi masyarakat pada isu ini merupakan akumulasi keresahan sekaligus kegelisahan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Menurut dia, berbagai peristiwa yang dianggap mencederai hak-hak rakyat, seperti isu ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan hukum, hingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi berkembang menjadi sinisme yang memicu mobilisasi massa yang lebih besar untuk mengawal isu Darurat Demokrasi.

"Sinisme yang berkembang ini adalah refleksi dari kekecewaan mendalam masyarakat yang akhirnya membentuk kemarahan publik secara kolektif," demikian pandangan Dian.

Dian juga melihat, transformasi digital memberikan peluang dan tantangan baru bagi dinamika demokrasi di Indonesia.

Di satu sisi, kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam berbagai isu politik dan kebijakan publik. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi juga membawa risiko, di mana masyarakat dapat terjebak dalam penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks.

"Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima di internet maupun media sosial. Sikap kritis terhadap berita yang tersebar di jagat digital menjadi kunci dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia," tandasnya.

Mewakili sivitas mahasiswa dan BEM KM UGM, Pratiwi Yudha Miranti, menekankan bahwa mahasiswa memegang peranan yang penting sebagai katalisator untuk mengerahkan massa yang lebih besar dalam mengawal isu ini.

Sebagai generasi yang melek teknologi dan memiliki akses luas terhadap informasi, mahasiswa dapat menjadi penggerak utama dalam menyebarkan kesadaran akan isu-isu demokrasi penting. Tidak terkecuali melawan informasi hoaks dan menciptakan ruang diskusi digital yang lebih inklusif dan dinamis.

"Mahasiswa perlu untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan demokrasi dan etika publik, karena ini berkaitan dengan masalah sistematik yang tidak bisa diabaikan demi masa depan demokrasi itu sendiri," tegas dia.