Pemerintah Belanda mengatakan akan berhenti menggunakan Facebook, setelah ada peringatan dari regulator perlindungan data di negaranya, tentang risiko data privasi di platform media sosial milik Meta tersebut.

Laporan CNBC mengungkap, Otoritas Perlindungan Data Belanda (DPA) mengeluarkan pernyataan yang menyarankan Kementerian Dalam Negeri Belanda agar tidak bergantung pada laman Facebook untuk berkomunikasi dengan warga negara, jika mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana Facebook menggunakan data pribadi orang-orang yang mengunjungi halaman pemerintah.

"Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah meminta DPA untuk memberikan nasihat mengenai apakah pemerintah dapat menggunakan halaman Facebook dengan cara yang sesuai," kata laporan itu, seperti diakses Minggu (21/4/2024).

Baca Juga: Selama Ramadan dan Idulfitri 2024, Aktivitas Mobile Gaming Melonjak Sampai 78%

Menteri Digitalisasi Belanda, Alexandra van Huffelen, dalam sebuah pernyataannya menyebut, pemerintah menginginkan kejelasan dari Meta sesegera mungkin, paling lambat sebelum reses musim panas, tentang bagaimana mereka mengatasi kekhawatiran mereka.

"Jika tidak, sesuai dengan saran DPA, kami terpaksa menghentikan aktivitas kami di halaman Facebook," tambahnya.

Ketua DPA Belanda, Aleid Wolfsen, menyatakan bahwa .orang-orang yang mengunjungi halaman pemerintah percaya bahwa, informasi pribadi dan sensitif mereka berada di tangan yang aman.'

"Fakta bahwa hal ini juga dapat melibatkan informasi tentang anak-anak dan remaja, menjadikan hal ini semakin penting. Mereka rentan saat online dan membutuhkan perlindungan ekstra," kata Wolfsen.

Seorang juru bicara Meta mengatakan kepada CNBC, bahwa mereka pada dasarnya tidak setuju dengan penilaian yang mendasari saran ini. Menurutnya, itu adalah fakta yang salah dan menunjukkan kesalahpahaman mendasar mengenai cara kerja produk Meta.

Baca Juga: WhatsApp dan Threads Dihapus dari AppsStore di Pasar China

Baca Juga: Video Streaming di Twitch Hadir dengan Tampilan Vertikal

"Kami meninjau semua produk Meta, untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang di wilayah tempat kami menawarkan layanan kami. Selain itu, akan terus berhubungan dengan pemerintah dalam memastikan mereka dapat menggunakan media sosial, untuk berkomunikasi dengan masyarakat," tambah juru bicara Meta.

Saran DPA menjadi bukti lebih lanjut dari meningkatnya ketidakpercayaan antara regulator Eropa dan Meta. Hal ini diungkap oleh Matthew Holman, mitra teknologi, privasi, dan AI di firma hukum Cripps, kepada CNBC melalui email.

Holman mengatakan,kekhawatiran regulator Belanda kemungkinan besar adalah data pengguna yang dibagikan dalam laman departemen pemerintah di platform Meta. Ini dapat menjadi masalah keamanan, risiko pemantauan, atau akses oleh lembaga federal Amerika Serikat.

Baca Juga: Pemerintah RI Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Data Protection Authority pemerintah Belanda sejak akhir 2014 memang telah menyasar Facebook, terkait dugaan penyalahgunaan data.

Laporan The Telegraph kala itu mengungkap, Belanda menentukan langkah tersebut usai mendenda Google dengan alasan sama, kerahasiaan data.

Pemerintah Belanda menilai Google melanggar ketentuan Penggunaan Privasi Google dari UU Perlindungan Data karena telah menggunakan informasi pengguna seperti data-data yang sudah dicari, data lokasi, video yang sudah ditonton, dan e-mail.

Baca Juga: Begini Cara Melawan Pornografi di Indonesia

Sementara pada 2023, Pengadilan Belanda mendengarkan gugatan class action kepada Facebook Irlandia, anak perusahaan Meta di Eropa, perihal adanya penyalahgunaan data pribadi Belanda atara 2010 dan 2020

Otoritas hukum Belanda mengatakan, pemrosesan data pribadi untuk tujuan periklanan adalah hal yang tidak diperbolehkan

Bukan hanya di Belanda. Di tahun sama, Meta juga pernah dilarang menjalankan periklanan di Facebook dan Instagram di Norwegia, kecuali jika mendapat persetujuan pengguna untuk pemrosesan.

Baca Juga: Pendidikan Gender dan Seksisme dari Orang Tua, Bisa Mencegah Anak Terjebak Konten Porno

Langkah ini mengikuti keputusan pengadilan Eropa yang melarang Meta mengambil data pengguna seperti lokasi, perilaku, dan lainnya untuk iklan.