Lawan Penyebaran Hoaks Pemilu 2024, TikTok Indonesia Bakal Luncurkan Election Hub

Techverse.asia - Platfrom video pendek yang saat ini populer, TikTok bekerja sama dengan mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan datang. Menurut Dewan Keamanan TikTok wilayah Asia Tenggara, Anita Wahid berharap adanya usaha memperkuat perlindungan keamanan, khususnya jelang Pemilu 2024.

"Peningkatan pemakaian platform digital di tengah masyarakat perlu diimbangi juga dengan peningkatan literasi digital, utamanya menjelang pesta demokrasi pada tahun depan," ujarnya saat menggelar jumpa pers di Jakarta pada Senin (16/10/2023) kemarin.

Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antar platform, organisasi pemeriksa fakta, pemerintah, media, lembaga riset, dan masyarakat dalam memerangi disinformasi. Dia juga menandaskan bahwa setiap pihak punya tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif.

"Untuk itu, TikTok berupaya menggandeng beberapa pihak untuk memberikan wawasan kepada pengguna media sosial," ujarnya.

Sejumlah pihak yang digandeng oleh TikTok Indonesia, mencakup Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia. "Kami percaya kalau menciptakan lingkungan digital yang positif dan aman adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok," kata Outreach and Partnerships, Trust and Safety di TikTok Indonesia, Anbar Jayadi.

Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, perusahaan teknologi milik ByteDance yang berbasis di China itu ingin memperketat penyebaran konten-konten seputar Pemilu. Sebab, selama kurun waktu dari Januari sampai September 2023, telah ditemukan sekitar 1.700 konten bermuatan hoaks, dan 54 diantaranya merupakan isu politik.

Sehingga, Mafindo dan Perludem menciptakan inisiasi koalisi lawan disinformasi Pemilu dengan menggabungkan berbagai pihak cek fakta atau organisasi non-profit guna memantapkan tugas mereka. Jawatannya juga sudah bekerja sama dengan TikTok, salah satunya melalui program Creator Safety Workshop yang memberikan wawasan tentang disinformasi dan misinformasi kepada konten kreator.

Lebih jauh menindaklanjuti kolaborasi ini, TikTok akan membuat sebuah laman khusus pemilu yang disebut dengan Election Hub. Ke depannya, di laman tersebut pengguna akan menemukan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Election Hub bakal diluncurkan jelang kampanye, ini akan memberikan pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) dan juga Mafindo sebagai sumber utama dalam menyampaikan fakta dan melawan hoaks di paltform tersebut.

Itu adalah bentuk refleksi dan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu pada 2019 lalu. Saat itu, pihak cek fakta beranggapan bahwa konten cek fakta masih tertimbun oleh derasnya arus informasi hoaks. Oleh karena itu, penting untuk adanya moderasi khusus agar hal tersebut tidak kembali terulang lagi.

Selain itu, TikTok juga bakal melarang iklan yang bermuatan politik eksplisit di platform mereka. Para akun politisi ataupun partai politik (parpol) nantinya tetap bisa membuat konten, akan tapi tidak akan dapat melakukan promosi lewat iklan.

TikTok pun meningkatkan pedoman komunitas, utamanya pada bagian originalitas konten untuk mengurangi upaya curang para akun politik dalam mengkampanyekan konten-konten mereka, termasuk melarang adanya pembelian likes serta endorse.

Tidak berhenti di situ, pengguna nantinya juga bisa melaporkan konten yang mungkin dapat diasosiasikan dengan kampanye gelap atau terselubung sebuah akun politik. Nantinya, pihak moderator akan memberikan konten itu buat ditelisik lebih lanjut oleh pihak cek fakta. Setelah itu, TikTok akan menindak tegas konten dan akun yang secara sengaja melanggar pedoman komunitas mereka.