Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Prancis bertemu hari ini tadi, melanjutkan pembahasan mengenai proyek kerja sama yang terdapat dalam pipeline transformasi digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate bersama Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Daya Saing Ekonomi Prancis, Olivier Becht mendiskusikan perkembangan SATRIA-I, digitalisasi penyiaran dan pusat data nasional.
Johnny mengatakan, mereka mendiskusikan beragam proyek yang sudah ada dalam pipeline Indonesia yang berkaitan dengan transformasi digital. Diskusi pertama terkait perkembangan Proyek SATRIA-I yang dibiayai Pemerintah Perancis dan disuplai teknologi Prancis yaitu Thales Alenia.
Baca Juga: Tren Serba Digital Begini, Pilih Baca Buku Cetak Atau Buku Elektronik?
Ia mengungkap, kedua negara juga membahas potensi pengadaan kebutuhan satelit berikutnya seperti 2A, 2B atau 3A, 3B. Menurut Johnny, dari kebutuhan satelit Indonesia sebesar 1 Tbps, saat ini baru tersedia 230 Gbps dari dua satelit dengan total kapasitas 300 Gbps.
“Saat ini Indonesia masih membutuhkan lebih dari 700 Gbps. Pemerintah Prancis sangat ingin memberikan dukungan untuk pengadaan layanan satelit untuk kebutuhan transformasi digital, secara khusus infrastruktur digital Indonesia,” jelasnya, Rabu (21/9/2022).
Pembahasan selanjutnya, mengenai tindak lanjut rencana pembangunan digitalisasi pertelevisian atau digital broadcasting. Menurut dia, pembiayaan Pemerintah Prancis yang didukung oleh teknologi Prancis saat ini masuk ke tahap akhir diskusi-diskusi teknis menyangkut kontrak.
“Proyek kami untuk TVRI yang disebut dengan Digital Broadcasting (DBS) Project. Kami juga harapkan segera dapat dimulai karena pembiayaan dari porsi Rupiah juga sudah tersedia,” tuturnya.
Pemerintah Prancis menyampaikan ketertarikan untuk membiayai pembangunan government cloud atau pusat data nasional.
“PDN ini dibiayai Pemerintah Prancis dengan kontraktor dari Prancis, Ellipse. Saat ini memasuki tahap akhir pembahasan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat mengawali konstruksi atau ground breaking,” ungkapnya.
Kerjasama lainnya, lanjut Johnny, yakni tentang pembiayaan dan memberikan dorongan serta dukungan untuk konsep dan implementasi program transformasi digital di Indonesia. Termasuk jenis sektor transisi energi dan kebutuhan konektivitas seperti bandara.
"Ada beberapa perusahaan Prancis yang sudah lama berada di sini seperti Aéroports de Paris (ADP) dan sudah banyak membangun sini,” jelasnya.
Kedua belah pihak juga membahas mengenai keamanan siber. Pemerintah Prancis menyatakan ketertarikan kerja sama di sektor keamanan siber, karena sudah terdaftar di Green Book atau Blue Book Bappenas. Mereka sangat tertarik untuk membiayai proyek tersebut. Meski keamanan siber ini sektornya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), namun kedua pihak juga mendiskusikan hal tersebut.
"Karena Prancis mempunyai teknologi keamanan siber yang bagus. Saya tentu akan meneruskan ini ke Kepala BSSN,” ungkapnya.
Kedua negara juga mendiskusikan peluang bagi perusahaan Prancis agar bisa ikut ambil bagian dalam transformasi digital Indonesia terutama dalam sisi platform seperti e-commerce, fintech dan modal ventura (capital venture).
Sebelumnya, diketahui pemerintah Indonesia menyatakan serius untuk menyelesaikan pengembangan jaringan 4G. Sampai saat ini, pemerintah sudah mengatur anggaran untuk pipeline 7.482 BTS di 7.482 desa.
Kominfo mencatat, ada dua peluncuran satelit penyedia layanan internet yang akan dilakukan pada 2023, yaitu Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dan Hot Backup Satellite (HBS).
Satelit Satria-1 merupakan satelit pemerintah Indonesia, berkapasitas sebesar 150 Gbps untuk mengkoneksikan 150 ribu titik, mulai dari 93.900 titik pendidikan, 47.900 titik pemerintah daerah, 3.900 titik pertahanan dan keamanan, dan 3.700 titik kesehatan.
