Pemblokiran Gim Online Masih Membutuhkan Kajian Mendalam

Meski telah mendapat desakan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memblokir gim yang memiliki konten mengandung kekerasan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) masih belum bisa melakukannya.

Menteri Kominfo RI, Budi Arie Setiadi, mengatakan keputusan pemerintah untuk memblokir sebuah gim online perlu mempertimbangkan ekosistem yang terdampak.

"Sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk pengambilan keputusan," ujarnya, ketika diakses dari Antara, Jumat (3/5/2024).

Ia menambahkan, Kominfo berencana memanggil para pengembang gim online khususnya yang berbau kekerasan, untuk melakukan sosialisasi membahas dampak dari gim yang dikembangkan para pengembang tersebut.

"Masih kami kaji, mungkin kami akan sosialisasikan ke mereka (pengembang gim), menjelaskan dampaknya, karena gim ini sudah ada di seluruh dunia dan Indonesia juga. Perlu dipertimbangkan karena kami harus menjaga ekosistemnya," kata Budi.

Membahas ketaatan pengembang gim, menurut Budi, sebenarnya saat ini para pengembang gim online yang terdaftar secara regulasi dan dapat dimainkan di Indonesia semuanya sudah memenuhi aturan untuk mencantumkan rating atau pemeringkatan gim. Termasuk gim-gim online berbau kekerasan, sudah dicantumkan pula keterangan rating usia dan bahwa gim tersebut berbau kekerasan.

Meski begitu, Budi memastikan pihaknya tetap berkoordinasi agar bisa mendapatkan kajian yang tepat termasuk berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, Sandiaga Uno.

"Koordinasi ini ada ya, kami kaji terus. Tapi ini kan mereka memenuhi perundang-undangan di Indonesia. Gini loh, jangan cuma melihat dampak. Masa kayak film kamu karena nonton 'Siksa Kubur' terus takut, terus mau blokir film ini kan enggak kan? Sama juga seperti gim dan pengaruhnya," imbuhnya.

Kementerian Kominfo diketahui sedang mengatur pertemuan dengan perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk meminta saran guna menindaklanjuti keluhan soal gim online yang dinilai mengandung unsur kekerasan dan dapat berdampak buruk pada anak.

Diskusi dengan perwakilan KPAI merupakan bagian dari upaya Kemenkominfo untuk melengkapi kajian sebelum membuat keputusan tersebut.

Sebelumnya, pihak Kominfo juga sudah meminta orang tua aktif memperhatikan dan memantau rating atau klasifikasi gim, yang dimainkan oleh para buah hati mereka. Hal ini bertujuan agar gim yang dimainkan tersebut sesuai dengan usia anak.

Untuk diketahui, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah agar menindak tegas terhadap peredaran gim online yang terbukti memiliki dampak tidak baik terhadap anak-anak.

Komisioner KPAI, Kawiyan, beranggapan sudah banyak kasus yang terjadi akibat gim online ke anak-anak. Mulai dari kasus pornografi di Bandara Soekarno-Hatta dalam perkembangannya juga disangkakan sebagai kejahatan perdagangan orang, ini bermula dari gim online.

"Selain kasus di Soetta itu, ada kasus anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri, lagi-lagi cuma gegara gim online. Dan masih banyak lagi kasus-kasus kriminal dampak dari gim online," kata dia.

Kawiyan menegaskan bahwa Kominfo harus tegas, memblokir, atau membatasi gim online. Selain itu, dibutuhkan juga peran dari keluarga dan sekolah harus ditingkatkan, orang tua harus ketat mengawasi anak-anaknya ketika main gim online.

"Gim-gim online yang beredar saat ini seperti gim perang-perangan. Banyak dampak negatif untuk anak-anak, sekarang ini banyak anak yang berbicara kasar, seperti mampus, sialan karena kalah dan menang permainan gim online. Sungguh sangat berbahaya gim online untuk anak-anak," terangnya.

KPAI pun meminta perusahaan gim tersebut ikut bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang ditimbulkan kepada anak-anak lantaran memainkan gim-gim itu. Perusahaan gim juga perlu tanggung jawab.

"Dampak buruknya sudah luar biasa, jadi pemerintah dan kita semua jangan menganggap enteng persoalan ini, ini sudah sangat serius dan pemerintah harus membuat kebijakan khusus soal gim-gim online itu," katanya.