Pemerintah Gagal Hubungkan Pendidikan dengan Sektor Industri, Pengangguran Berpendidikan Semakin Banyak

Techverse.asia - Kondisi perekonomian saat ini yang melemah mempengaruhi sejumlah sektor, khususnya di industri jasa dan manufaktur sehingga penyerapan tenaga kerja pun semakin menurun yang mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah.

Bahkan jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi yang tak memiliki pekerjaan juga semakin banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat pengangguran per Februari 2025 tercatat ada 7,28 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen.

Angka tersebut meningkat sebanyak 83 ribu orang dibanding tahun lalu. Bila ditengok berdasarkan tingkat pendidikan, mulai dari lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi menduduki peringkat teratas dalam jumlah pengangguran. Ini artinya, populasi angkatan kerja muda tak terserap dengan baik oleh lapangan kerja yang tersedia.

Pakar dan pemerhati bidang ketenagakerjaan Tadjuddin Noer Effendi menyampaikan, tingginya jumlah pengangguran dari kelompok berpendidikan itu disebabkan oleh jumlah angkatan kerja semakin bertambah di tengan minimnya lapangan kerja.

"Selain itu, juga ada ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan sumber daya yang ada," ungkapnya.

Dia beranggapan bahwa dalam hal ini pemerintah gagal menjembatani sektor pendidikan dengan industri. "Cita-cita Indonesia Emas itu mungkin hanya impian belaka karena kita kehilangan tenaga potensial untuk membangun Indonesia. Bagaimana kita mewujudkan hal ini tanpa melibatkan mereka lewat serapan tenaga kerja," ujarnya.

Tingginya angka pengangguran tanpa ada solusi jitu dan tepat sasaran dapat berpotensi memunculkan serangkaian persoalan sosial, seperti meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, hingga melemahkan kompetensi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus berusaha untuk menciptakan peluang lapangan kerja terdidik yang dapat menampung sebagian besar angkatan kerja. Misalnya, pemerintah dapat mendorong upaya pelatihan kompetensi dan pembangunan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Hal yang paling penting menurut saya karena banyaknya tenaga kerja berpendidikan maka harus ada revitalisasi pendidiknya, khususnya dalam hal pelatihan vokasi," katanya.

Pendidikan terapan perlu memperoleh dukungan lebih supaya dapat tersalurkan langsung di sektor industri. Di samping itu, pengembangan pelatihan berbasis digital juga harus ditingkatkan mengingat tantangan teknologi baru bakal terus bermunculan.

Jika pemerintah belum dapat menyediakan lapangan kerja yang memadai. Ia mengusulkan agar pemerintah juga dapat melihat peluang pengentasan pengangguran lewat ekspor tenaga kerja ke luar negeri.

Mengingat kebutuhan tenaga kerja di negara lain cukup tinggi, sementara di Indonesia punya kelebihan jumlah tenaga kerja. Dengan menyalurkan tenaga kerja bisa menjadi salah satu solusi. Namun dengan catatan, pemerintah juga perlu menjamin keamanan dan perlindungan mereka dengan menyalurkannya secara Goverment to Government.

Di berharap agar pemerintah Indonesia bisa membuat strategi yang efektif dalam mengatasi pengangguran dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kalau tidak diatasi, risiko terburuknya adalah bakal berdampak terhadap beragam masalah sosial lainnya.

"Sebab, ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu faktor utama jumlah pengangguran di dalam negeri tambah banyak," papar dia.

Dikatakannya, lambatnya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air membuat banyak perusahaan mengalami krisis sehingga mau tak mau mereka harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Gabungan antara pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengangguran usia muda berpendidikan inilah yang membuat angka pengangguran meningkat.

"Oleh karena itu, pemerintah kita harus membuat kebijakan guna dapat menyelesaikan masalah tersebut," tambahnya.