Techverse.asia - Pelantar Bybit mulai saat ini resmi beroperasi di Indonesia setelah rampungnya akuisisi mayoritas dari PT Enkripsi Teknologi Handal. Dengan demikian, menjadikan Bybit Indonesia sebagai entitas lokal yang telah diatur di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Bybit Beri Modal Seri A ke Hata Sebesar US$8 Juta, Ini 3 Fokus Utamanya

Langkah tersebut membuktikan strategi ekspansi mereka yang mengutamakan kepatuhan akan regulasi yang berlaku, di mana perusahaan memasuki pasar anyar lewat struktur yang tunduk pada aturan lokal, entitas berlisensi, hingga keterlibatan jangka panjang dengan otoritas regulator.

"Kami menilai Indonesia sebagai pasar strategis jangka panjang, buka cuma peluang pertumbuhan untuk jangka pendek," papar Direktur Utama Bybit Indonesia Lawrence Samantha lewat keterangan resminya kami lansir pada Kamis (16/7/2026).

Lawrence menyampaikan, di fase awal perilisannya, perusahaan bakal mengumumkan produk serta layanannya secara bertahap, dimulai dengan lebih dari 500 pasang atau pairs aset kripto. Pelantar ini diklaim akan beroperasi dengan likuiditas tingkat institusional, sistem pengawasan pasar, dan pengendalian risiko yang berkelindan dengan persyaratan lokal serta standar lokal Bybit.

Baca Juga: Joyroom Podix PR70 Resmi Rilis, Dibekali 2 Layar Pintar TFT

Bybit Indonesia pun bakal dipimpin sepenuhnya oleh tim manajemen lokal untuk memastikan kepatuhan akan peraturan yang ada dan pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar Indonesia. Selain Lawrence yang menjabat sebagai Dirut, ada juga Chief Operation Officer (COO) yang dipimpin oleh Dionisius Evan.

Mereka berdua sebelumnya pernah menjabat sebagai bagian dari tim manajemen senior Nobi, bersama dengan Chief Marketing Officer (CMO) Bybit Steven Gotama. Lawrence menambahkan, akuisisi terhadap Nobi itu memungkinkan pihaknya untuk memadukan kapabilitas globalnya dengan tim lokal yang sudah berpengalaman dan paham sekali mengenai pasar maupun lanskap regulasi di Nusantara.

"Fokus kami yaitu pada operasional yang disiplin, komunikasi yang jelas, dan transisi yang terencana bagi pengguna Nobi," ujar dia.

Bybit Indonesia ingin mengenalkan produk secara bertahap, sesuai dengan peraturan OJK, dan menjadikan penerapan tanggung jawab serta transparansi dalam melayani pengguna di Indonesia sebagai tolok ukur keberhasilan mereka.

Baca Juga: OJK: Transaksi Kripto di Indonesia Mencapai Rp482 Triliun Sepanjang 2025

Di samping itu, Pendiri sekaligus Dirut Bybit Ben Zhou menerangkan bahwa Indonesia mewakili peluang yang signifikan bagi industri aset digital, tetapi pertumbuhan yang berkelanjutan cuma bisa terealisasi lewat penyelarasan regulasi dan operasional yang bertanggung jawab.

"Bybit Indonesia mencerminkan komitmen kami dalam berkolaborasi secara konstruktif dengan otoritas lokal, menghormati kerangka regulasi nasional, dan membangun pelantar yang mengedepankan perlindungan pengguna, transparansi, dan integritas pasar dalam jangka panjang," kata Ben.

Bybit Indonesia akan berkomitmen dalam berbagai inisiatif literasi di Indonesia, dimulai dengan Bybit Learn, supaya mendorong partisipasi yang sehat dan terinformasi, dan penggunaan layanan aset digital yang bertanggung

Baca Juga: Mantle, Bybit, dan Fluxion Bawa Tokenisasi Ekuitas xStocks ke Standar Institusional

jawab.

Baca Juga: Kurangi Risiko Trading Derivatif Kripto, Ini 5 Fitur Unggulan Pintu Futures

"Semua komitmen ini kami lakukan untuk memadukan standar internasional dengan pemahaman dan konteks lokal, sehingga pengguna di Indonesia dapat menavigasi ekosistem aset digital dengan lebih percaya diri," kata Lawrence.

Sementara itu, Bybit belum lama ini juga telah berkolaborasi dengan Western Union di aman pengguna mereka kini dapat mengakses USDPT, stablecoin berdenominasi dolar AS yang diterbitkan oleh Anchorage Digital Bank, N.A. di blockchain Solana, melalui saluran fiat Bybit.

Integrasi ini menjadikan Bybit sebagai bursa kripto utama pertama yang bergabung dengan jaringan USDPT global Western Union. Melalui peluncuran ini, kedua perusahaan membangun fondasi untuk integrasi aset digital yang lebih dalam, lebih cepat, dan lebih sesuai peraturan ke dalam sistem keuangan yang lebih luas.