Techverse.asia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang ditujukan untuk memulihkan layanan TikTok di negaranya. Perintah ini menginstruksikan lembaga pemerintah terkait guna mengejar resolusi yang 'melindungi keamanan nasional' sekaligus 'menyelamatkan TikTok.'
Melalui perintah tersebut, Trump menginstruksikan Jaksa Agung AS untuk tidak mengambil tindakan apa pun selama 75 hari untuk menegakkan UU Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing (PAFACA), UU yang secara efektif melarang TikTok di AS pada Minggu (19/1/2025) kemarin.
"Selama periode ini, Departemen Kehakiman AS tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk menegakkan UU tersebut atau menjatuhkan hukuman apa pun terhadap entitas mana pun atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang tersebut," bunyi perintah eksekutif tersebut kami kutip, Selasa (21/1/2025).
Cara lain untuk 'menyelamatkan TikTok' agar tidak dilarang di Negeri Paman Sam, Trump mengusulkan usaha patungan (joint venture) di mana pemerintah AS memiliki 50 persen saham TikTok.
Baca Juga: Edits: Aplikasi Edit Video yang Fiturnya Banyak Mirip CapCut
Namun, hal itu menimbulkan sejumlah masalah Amandemen Pertama tersendiri karena moderasi konten apa pun dapat dianggap sebagai tindakan pemerintah, dan Konstitusi AS melarang pemerintah (bukan perusahaan swasta) melanggar kebebasan berbicara.
Sehingga tidak sepenuhnya jelas bagaimana Trump membayangkan semua ini akan terjadi, tetapi dia mengatakan, pada dasarnya, bahwa TikTok akan memiliki 'mitra' di pemerintah AS, dan mereka akan memiliki banyak penawar dan pihaknya akan melakukan apa yang mereka sebut usaha patungan.
Trump mengklaim tidak ada risiko bagi AS karena mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Yang dilakukan hanyalah memberi mereka persetujuan yang tanpanya mereka tidak memiliki apa pun. "Jadi, saya tidak tahu, kedengarannya itu (akan) berhasil," kata Trump.
Trump juga menegaskan gagasan bahwa seluruh alasan dia menyukai TikTok adalah karena dia pikir itu membantu kampanyenya. Dia memuji stafnya yang berusia 21 tahun, yang dijuluki TikTok Jack, karena membantunya menggunakan aplikasi yang membantunya memenangkan hati pemilih muda.
Baca Juga: Donald Trump Meminta Mahkamah Agung AS untuk Menunda Pelarangan TikTok
Di sisi lain, apa pun yang tertulis dalam pesan pop-up pujian TikTok, Donald Trump tidak bisa begitu saja mengumumkan perpanjangan batas waktu pelarangan TikTok dan melindungi perusahaan-perusahaan AS yang mendukungnya dari denda miliaran dolar.
Dengan mengabaikan larangan tersebut dapat membuat toko aplikasi Apple dan Google, serta penyedia layanan Akamai dan Oracle, didenda dengan potensi denda US$850 miliar.
Terlepas dari semua itu, Trump dilaporkan telah meyakinkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka tidak akan menghadapi denda ini jika mereka membiarkan TikTok tetap beroperasi.
Sekarang, pertanyaannya adalah: akankah perusahaan-perusahaan yang pro-Trump mengambil risiko melanggar hukum untuk membuat presiden senang?
Baca Juga: Khawatir Aplikasinya Dilarang di AS, CEO TikTok Bertemu Donald Trump
Meskipun Trump berjanji akan memperpanjang batas waktu, memberi tahu perusahaan-perusahaan bahwa mereka tidak akan menghadapi denda dan TikTok segera kembali online dengan ucapan terima kasih kepada Presiden terpilih. Masalahnya adalah tidak jelas apakah Trump dapat melakukan apa yang dijanjikannya.
Sebelumnya, Kongres AS meloloskan UU yang secara langsung menuntut TikTok melepaskan diri dari perusahaan induk ByteDance atau menghadapi larangan. Termasuk opsi bagi bekas Presiden Joe Biden untuk memperpanjang batas waktu selama 90 hari jika kesepakatan diumumkan; Biden menolak untuk menggunakannya.
Hanya ada beberapa opsi bagi TikTok untuk tetap beroperasi secara legal sekarang. Aplikasi tersebut dapat dijual dan kembali dengan kepemilikan yang berbeda. Kongres AS juga dapat meloloskan UU baru yang memperpanjang batas waktu atau mengakhiri larangan.
Atau Trump dapat mencoba memperpanjangnya dengan mengesahkan kesepakatan untuk mengubah kepemilikan TikTok - tetapi sayangnya baginya, ia tidak dapat begitu saja menandatangani perintah yang menyatakan bahwa UU tersebut tidak berlaku lagi.
Baca Juga: Diminta Menggambar 'Presiden Amerika Serikat', Midjourney Munculkan Wajah Donald Trump
