Parlemen Eropa Setujui UU AI: Seimbangkan Inovasi Teknologi dengan Hak Dasar Manusia

Techverse.asia - Parlemen Eropa telah menyetujui perjanjian politik penting mengenai kecerdasan buatan pada 13 Maret 2024. Parlemen Eropa menyetujui Undang-Undang Kecerdasan Buatan, dengan 523 suara mendukung, 46 menentang, dan 49 abstain.

“Eropa sekarang menjadi penentu standar global dalam AI (kecerdasan buatan). Kami melakukan regulasi sesedikit mungkin, namun sebanyak yang diperlukan!” tulis Thierry Breton sebagai Komisaris Pasar Internal Eropa di platform X/Twitter dikutip Techverse.asia, Senin (18/3/2024).

Ini merupakan upaya pertama untuk menghapus kendali AI yang dilakukan oleh regulator besar untuk melindungi warganya dari potensi risiko teknologi. Negara-negara lain, termasuk China, telah menerapkan peraturan seputar penggunaan AI secara spesifik.

Sebagai rangkaian peraturan besar pertama di dunia yang mengatur kecerdasan buatan, UU AI memberikan kerangka hukum untuk pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan di Benua Biru, menyerukan transparansi yang lebih besar serta menetapkan parameter untuk AI yang berisiko tinggi.

Para pejabat Uni Eropa telah mencapai kesepakatan sementara pada Desember tahun lalu setelah perdebatan selama 37 jam. RUU tersebut membagi teknologi ke dalam kategori risiko dan menyoroti hal-hal yang dilarang terkait dengan AI, persyaratan utama penggunaan AI berisiko tinggi, dan hukumannya.

Pada akhirnya, UU AI yang disahkan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan hak-hak dasar manusia.

Dalam rilis yang mengumumkan pemungutan suara tersebut, Parlemen Eropa menyebutkan bahwa beberapa contoh AI yang berisiko tinggi, seperti infrastruktur penting, pendidikan dan pelatihan kejuruan, ketenagakerjaan, layanan swasta dan publik yang penting (misalnya layanan kesehatan, perbankan).

Lalu ada juga sistem tertentu dalam penegakan hukum, migrasi dan pengelolaan perbatasan, keadilan dan proses demokrasi (misalnya yang mempengaruhi jalannya pemilihan umum).

RUU tersebut juga menyatakan bahwa pengguna harus diberi tahu saat berinteraksi dengan chatbot, dan UU AI tersebut pun mengharuskan sistem AI yang menghasilkan atau memanipulasi konten teks, gambar, audio, atau video (seperti alat pemalsuan) untuk mengungkapkan bahwa konten tersebut dibuat secara artifisial atau dimanipulasi.

Dewan Uni Eropa diperkirakan akan secara resmi mengadopsi teks tersebut pada akhir April tahun ini. Larangan penggunaan terlarang akan berlaku dalam waktu enam bulan, sementara aturan AI untuk tujuan umum termasuk tata kelola akan berlaku pada awal tahun 2025.

Parlemen Eropa juga mengutip reaksi dari beberapa deputi, termasuk salah satu pelapor Komite Pasar Internal Brando Benifei, yang menggambarkan UU ini sebagai undang-undang mengikat pertama di dunia mengenai kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko, menciptakan peluang, memerangi diskriminasi, dan mewujudkan transparansi.

“Berkat Parlemen (Eropa), praktik AI yang tidak dapat diterima akan dilarang di Eropa dan hak-hak pekerja dan warga negara akan dilindungi,” ucap Benifei. Dia mengatakan bahwa AI Office sekarang akan dibentuk untuk mendukung perusahaan agar mulai mematuhi peraturan sebelum diberlakukan.

Di sisi lain, sebelum UU AI diberlakukan di Uni Eropa, negara Spanyol sudah lebih dahulu membentuk gugus tugas sendiri, untuk mengatur dan mengawasi kecerdasan buatan.

Pada 22 Agustus 2023, Dewan Menteri menyetujui Dekrit Kerajaan yang membentuk badan baru, yang dinamakan The Spanish Agency for the Supervision of Artificial Intelligence atau Badan Pengawasan Kecerdasan Buatan Spanyol (AESIA) itu.

Melansir laman Boston Global Forum, badan ini akan dibentuk atas upaya bersama Kementerian Keuangan dan Kepegawaian Spanyol serta Kementerian Perekonomian dan Transformasi Digital. Badan ini bertugas untuk menjamin, bersama dengan strategi digital nasional, bahwa pengembangan AI di negara tersebut akan: inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat.