Melihat potensi gangguan besar-besaran yang bisa disebabkan AI generatif, pemerintah Uni Eropa sedang menyusun draf aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Langkah itu diawali dengan bekerja sama dengan Alphabet (GOOGL.O), yang akan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai aturan dasar apa saja yang perlu dipenuhi; agar penggunaan dan pengembangan AI dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.
Mengetahui hal itu, CEO OpenAI, Sam Altman mengatakan kalau mereka mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Eropa, jika merasa tidak dapat mematuhi UU kecerdasan buatan Uni Eropa itu.
Sebagai bagian dari draf, perusahaan yang menggunakan alat AI generatif -seperti ChatGPT- harus mengungkapkan materi berhak cipta yang digunakan untuk mengembangkan sistem mereka. Demikian diberitakan Reuters hari ini, Kamis (25/5/2023).
Tetapi sebelum mempertimbangkan untuk menarik diri, OpenAI akan mencoba terlebih dahulu mematuhi peraturan di Eropa saat ditetapkan.
"Draf Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE saat ini akan mengatur secara berlebihan, tetapi kami telah mendengar bahwa itu akan ditarik kembali. Mereka (komisi) masih membicarakannya," tuturnya.
Anggota parlemen Uni Eropa, mencapai titik temu menyepakati untuk menyusun draf undang-undang tersebut awal bulan ini. Sekarang ini antara perwakilan Parlemen, Dewan dan Komisi berdebat untuk membahas rincian akhir dari RUU tersebut.
"Ada begitu banyak yang bisa mereka lakukan, seperti mengubah definisi sistem AI tujuan umum," kata Altman.
"Tujuan Umum (General Purpose) Sistem AI adalah kategori yang diusulkan oleh anggota parlemen untuk memperhitungkan alat AI dengan lebih dari satu aplikasi; seperti model AI generatif seperti ChatGPT yang didukung Microsoft," jelas dia.
Baca Juga: Sam Altman, CEO OpenAI: ChatGPT Itu Keren, Tapi Mengerikan
Diawali Pakta Sukarela, UE Akan Minta Masukan dari Banyak Pengembang AI
Kepala industri Komisi Eropa (EC), Thierry Breton, mengatakan bahwa mereka juga akan mengakomodasi pula masukan dari perusahaan yang berbasis di Eropa dan kawasan lain, tulis Engadget.
Seperti yang banyak orang ketahui, Uni Eropa memiliki sejarah memberlakukan aturan teknologi yang ketat. Aliansi UE memberi Google kesempatan untuk memberikan masukan atas UU Kecerdasan buatan, sambil menghindari masalah di masa mendatang.
Kedua pihak juga berdiskusi mengenai adanya pakta sukarela. Ini bertujuan untuk menetapkan pedoman sebelum undang-undang resmi seperti Undang-Undang AI yang diusulkan UE, yang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan dan diberlakukan.
"Sundar dan saya setuju bahwa, kami tidak dapat menunggu sampai peraturan AI benar-benar berlaku, dan untuk bekerja sama dengan semua pengembang AI untuk mengembangkan pakta AI secara sukarela menjelang batas waktu hukum," kata Breton dalam sebuah pernyataan.
Dengan menganjurkan pakta sukarela, UE dan Google bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi AI yang berkembang pesat mematuhi prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas. BNN Network menuliskan, upaya kolaboratif ini berupaya untuk memanfaatkan potensi AI sekaligus melindungi dari potensi risiko dan implikasi negatif.
Breton mendorong negara-negara Uni Eropa dan anggota parlemen untuk menyelesaikan secara spesifik, pedoman dan praktik terbaik untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab ini, pada akhir tahun.
Baca Juga: 3 Kesalahan yang Membuat Kita Gagal Berjualan Lewat TikTok
Kepala teknologi Uni Eropa, Margrethe Vestager, mengungkap pula kalau federasi akan bekerja dengan Amerika Serikat dalam menetapkan standar minimum untuk AI. Topik yang menjadi perhatian UE meliputi hak cipta, disinformasi, transparansi, dan tata kelola. Dia berharap pemerintah dan anggota parlemen UE akan menyetujui draf yang disusun sebagai regulasi, akhir 2023.
Penyusunan pakta dan draf regulasi akan pemanfaatan AI itu, seakan menegaskan kembali kekhawatiran tentang potensi AI -yang mengubah cara masyarakat dan bisnis beroperasi- semakin meningkat.
