Usai 5 Tahun Dilarang, Kini X Akan Menerima Iklan Politik Berbayar Lagi

Techverse.asia - X milik Elon Musk, media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, akan kembali menerima iklan politik setelah hampir lima tahun melarangnya tayang di platform, tapi iklan itu nantinya akan tayang dengan beberapa peringatan. Dalam postingan blognya, X/Twitter mengatakan bahwa perubahan ini berdasarkan komitmen X Corp terhadap kebebasan berekspresi, sehingga akan mengizinkan iklan politik, dimulai di Amerika Serikat (AS).

X awalnya melarang iklan semacam itu pada 2019 silam di bawah manajemen CEO Twitter saat itu, Jack Dorsey, dan mengklaim pada saat itu bahwa jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli. Dalam pelarangan sebelumnya, perusahaan telah mendefinisikan konten yang dilarang sebagai konten yang merujuk pada kandidat, partai politik, pejabat pemerintah yang dipilih atau ditunjuk, pemilu, referendum, pemungutan suara, undang-undang, peraturan, arahan, atau hasil peradilan.

Larangan ini juga mencakup berbagai konten, termasuk iklan apapun yang meminta suara, permohonan dukungan finansial, dan advokasi yang mendukung atau menentang jenis konten politik apapun yang disebutkan di atas.

Terlebih lagi mengenai iklan yang ditulis perusahaan di postingan blog tersebut, X akan kembali mengizinkan iklan politik sebagai bagian dari upayanya untuk membangun komitmen terhadap kebebasan berekspresi. Padahal kenyataannya, X kemungkinan besar membutuhkan dana iklan yang dihasilkan dari iklan politik, mengingat penjualan iklan X di AS telah turun sebesar 59 persen dari tahun ke tahun.

X menyatakan bahwa mereka akan terus menerapkan kebijakan khusus terhadap iklan politik berbayar di AS, yang mencakup promosi konten palsu atau menyesatkan atau informasi palsu menyesatkan yang bertujuan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu, sambil berupaya menjaga kebebasan dan keterbukaan diskursus politik.

Selain itu, X juga akan menyediakan pusat transparansi periklanan global yang memungkinkan siapapun meninjau postingan politik yang dipromosikan di X dan akan menerapkan proses penyaringan yang ketat untuk memastikan hanya kelompok dan kampanye yang memenuhi syarat yang dapat beriklan.

Pengumuman tersebut juga merujuk pada langkah-langkah lain untuk melindungi wacana di platform tersebut, termasuk Kebijakan Integritas Masyarakat atau Civic Integrity Policy yang dimaksudkan untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan untuk jangka waktu terbatas sebelum dan selama pemilu.

Kendati demikian, X tampaknya melonggarkan cengkeramannya pada apa yang bisa dikatakan, dengan menyatakan bahwa mereka berencana untuk memperbarui kebijakan ini sehingga hanya menangani konten berbahaya, seperti intimidasi atau penipuan pemilih, dan tidak menyensor debat publik.

Selain itu, X menyebutkan bahwa akan menambahkan label yang terlihat secara publik pada setiap postingan yang diidentifikasi berpotensi melanggar Kebijakan Integritas Masyarakat, untuk memungkinkan pengguna X mengetahui kapan jangkauan mereka telah dibatasi.

Saat ini, tidak jelas apakah ada jenis iklan politik apapun yang dilarang di X selama iklan tersebut mematuhi aturan perusahaan. Perubahan kebijakan tersebut dapat berdampak signifikan pada pemilu 2024 mendatang, tak menutup kemungkinan juga kalau iklan politik berbayar di X juga akan sampai di Indonesia, terlebih tahun depan juga akan dilaksanakan pemilihan umum.

X juga mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses membentuk tim yang mengawasi kebijakan keselamatan dan pemilu, untuk fokus memerangi manipulasi, menampilkan akun-akun tidak autentik, dan memantau platform tersebut dengan cermat terhadap ancaman yang muncul.

Keterbukaan terhadap iklan politik juga bisa menjadi keuntungan besar bagi bisnis iklan X, yang telah anjlok 50 persen sejak pengambilalihan Elon Musk yang merogoh kocek sebesar US$44 miliar pada tahun lalu. Meskipun pengiklan konvensional semakin menjauhi platform ini, tim kampanye politik mungkin akan kesulitan untuk menjauhi platform ini menjelang pemilu besar.

Pengumuman X tersebut juga merujuk pada cara-cara moderasi platform lainnya, termasuk fitur pengecekan fakta Community Notes yang bersifat crowd-sourced, yang kini tersedia secara global di 44 negara dan bersifat open source.