Techverse.asia - Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai teknologi pendukung produktivitas maupun aplikasi percakapan seperti ChatGPT. Di tengah meningkatnya rivalitas global, AI telah menjelma menjadi aset strategis yang diperebutkan berbagai negara karena dinilai mampu menentukan keseimbangan kekuatan ekonomi, militer, hingga geopolitik dunia pada masa depan.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Arie Kusuma Paksi menjelaskan bahwa AI merupakan teknologi yang memiliki dua dimensi sekaligus. Di satu sisi, AI mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan produktivitas. Di sisi lain, teknologi ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem pertahanan, intelijen, serta keamanan siber.
“AI adalah teknologi dua wajah. Negara yang mampu menguasai AI akan memperoleh keunggulan ekonomi sekaligus keunggulan strategis di bidang militer dan intelijen. Karena manfaatnya sangat besar, AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir pada masa lalu, yakni sebagai aset strategis yang harus dikuasai negara,” terangnya.
Menurutnya, perubahan tersebut menjadi alasan mengapa persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi hanya berkutat pada perang dagang, tetapi telah bergeser menjadi kompetisi penguasaan teknologi. Inti persaingan itu, kata Arie, berada pada penguasaan chipset semikonduktor berteknologi tinggi yang menjadi “otak” bagi pengembangan AI modern.
Baca Juga: Palo Alto Networks Ungkap Identitas Mesin Kini Melampaui Jumlah Identitas Manusia
Amerika Serikat terus memperketat pembatasan ekspor chipset canggih kepada Tiongkok, termasuk mendorong pembatasan terhadap penjualan peralatan produksi chip dari perusahaan seperti ASML dan Tokyo Electron. Namun, Arie menilai kebijakan tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan.
“Tekanan Amerika Serikat justru bisa menjadi bumerang. Ketika akses terhadap chip dibatasi, Tiongkok semakin terdorong membangun industri cipnya sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat mempercepat kemandirian teknologi mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arie menjelaskan bahwa penguasaan AI berpotensi mengubah peta kekuatan global. Negara yang memiliki akses terhadap data dalam jumlah besar, infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi, serta sumber daya manusia yang unggul di bidang AI akan memperoleh keuntungan kompetitif yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi.
“Keunggulan AI bersifat akumulatif. Semakin banyak data, kapasitas komputasi, dan peneliti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terus unggul dibandingkan negara lain. Namun, ini masih merupakan proyeksi karena perkembangan AI berlangsung sangat cepat,” katanya.
Baca Juga: TSMC Investasi Sebesar Rp1,645 Triliun di Amerika Serikat untuk Manufaktur Semikonduktor
Menurut Arie, perebutan pengaruh global kini tidak lagi hanya bertumpu pada penguasaan sumber daya alam, tetapi juga bergeser menuju penguasaan infrastruktur digital. Pabrik chipset semikonduktor, pusat data (data center), hingga jaringan kabel internet bawah laut kini menjadi aset strategis yang menentukan posisi tawar suatu negara di panggung internasional.
“Kita melihat dunia mulai terbelah ke dalam blok-blok teknologi. Persaingan ini membuat isu yang sebelumnya murni bisnis berubah menjadi isu keamanan nasional sehingga kerja sama perdagangan internasional pun menjadi semakin kompleks,” jelasnya.
Di tengah perlombaan tersebut, Arie menilai Indonesia saat ini masih lebih banyak berperan sebagai pengguna sekaligus pasar AI dibandingkan sebagai pengembang teknologi. Menurutnya, Indonesia belum memiliki industri semikonduktor maupun kapasitas riset AI yang mampu bersaing di tingkat global.
Baca Juga: Edgnex akan Bangun Pusat Data AI di Jakarta Senilai Rp37 Triliun Lebih
Meski demikian, pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan AI nasional serta berbagai kebijakan pemanfaatan AI untuk mendukung program prioritas periode 2026–2029. Pemerintah juga menargetkan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 12 persen atau setara USD366 miliar pada 2030.
Namun, Arie mengingatkan bahwa target tersebut masih berupa rencana yang harus diwujudkan melalui implementasi nyata.
“Itu masih target dalam dokumen perencanaan. Keberhasilannya harus diukur berdasarkan implementasi dan data yang benar-benar tercapai, bukan hanya berdasarkan target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Baca Juga: SleekFlow Rilis AgentFlow: Kecerdasan Buatan dengan Etika Sebagai Fondasinya
