Techverse.asia - CARDS resmi mengumumkan laporan kinerja perusahaan sepanjang tahun 2025, yang mencatat skor 'Rule of 40' sebesar 53,1 persen. Hal ini menandakan bahwa ada kombinasi antara pertumbuhan dan keuntungan yang solid di tengah tantangan industri.
Padahal startup edtech ini sebelumnya diproyeksikan sulit untuk mencapai profitabilitas karena perputaran unit ekonomi yang kecil. Capaian tersebut berkat transformasi model bisnis yang diterapkan dari Software-as-a-Service (SaaS) murni ke Hybrid SaaS-Embedded Finance yang terintegrasi langsung dalam aktivitas keuangan sekolah.
"Cara tersebut memungkinkan kami untuk menjaga misi pendidikan sekaligus membangun margin keuntungan yang sehat," papar CEO CARDS dan pendirinya, Muhammad Arif Mahfudin.
Baca Juga: Amartha Lansir Prosper: Produk Investasi untuk Dukung UMKM
Selama bertahun-tahun, banyak platform edtech mengalami kendala dalam menjual layanan berlangganan ke sekolah akibitas sensitivitas harga dan siklus penjualan yang panjang. Tapi CARDS merespons tantangan ini dengan menyeimbangkan pendapatan transaksi serta berlangganan.
Sepanjang tahun kemarin, pendapatan dari biaya transaksi tumbuh 52,8 persen secara tahunan dan sekarang menyumbang sekitar 40 persen dari total pendapatan bulanan. Model embedded finance atau finansial tertanam memungkinkan sekolah untuk memakai satu sistem terpadu terkait pembayaran dan administrasi.
Itu mulai dari pembayaran SPP hingga transaksi harian siswa, sehingga menghasilkan pendapatan berulang tanpa harus bergantung pada penjualan fitur anyar. Mereka mau membuktikan kalau edtech di Tanah Air enggak harus memilih antara profitabilitas atau misi sosial, keduanya dapat berjalan beriringan.
Baca Juga: Startup Edus.id Beri Pendidikan Seksual untuk Anak-anak
"Namun model bisnis yang digunakan juga harus tepat. Saat ini sekolah tidak cuma butuh sistem akademik dan adminsitrasi, tapi juga sistem operasi keuangan. Untuk itulah finansial tertanam jadi lebih relevan dan berkelanjutan," ujarnya.
Transaksi CARDS juga tercermin dari peningkatan Gross Transaction Volume (GMV) sebesar 94 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini enggak hanya bersumber dari pembayaran SPP saja, melainkan transaksi mikro dengan frekuensi tinggi seperti pembelian di kantin sekolah.
CARDS memiliki fitur Canteen, sistem POS untuk kantin, mencatat pertumbuhan volume transaksi sebesar 64 persen secara tahunan. Ekosistem closed-loop tersebut meningkatkan retensi pemakai lantaran transaksi murid-murid berlangsung setiap hari dalam satu pelantar yang terintegrasi.
CARDS sendiri saat ini lebih fokus kepada pondok pesantren maupun sekolah yang ada di kota tier 2 dan tier 3, alih-alih ikut bersaing di kota-kota besar dengan biaya akuisisi tinggi. Upaya ini menghasilkan efisiensi yang terbilang signifikan, tercermin dari rasio LTV:CAC sebanyak 11 kali.
Baca Juga: Startup Edtech ErudiFi Mengakuisisi Platform Doyobi
Pendekatan itu pun juga membantu startup ini dalam menjaga struktur biayanya tetap ramping. Pada 2025, CARDS mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 33,7 persen secara tahunan dengan Net Profit Margin yang stabil di kisaran 20 persen.
CARDS juga mengadopsi strategi pertumbuhan berbasis kemitraan dengan bank nasional guna memperluas cakupan distribusinya dan meningkatkan kepercayaan sekolah. Pendekatan tersebut berkontribusi terhadap jumlah pertumbuhan mitra sekolah hampir 50 persen menjadi lebih dari 700 sekolah, dan kenaikan jumlah murid per sekolah sekitar 20,7 persen.
"Kami melihat kota atau kabupaten lapis kedua dan ketiga justru punya kebutuhan nyata mengenai digitalisasi, dengan kompetisi yang jauh lebih rasional," tambahnya.
Baca Juga: East Ventures Suntik Dana Ratusan Miliar ke Startup Galaxy Education di Vietnam
Lebih lanjut, kinerja mereka pada tahun lalu membuktikan bahwa model teknologi pendidikan yang menggabungkan solusi manajemen sekolah dan layanan keuangan bisa mencapai skala sekaligus profitabilitas.
"Ke depannya kami menargetkan penggandaan basis murid di tahun ini, memperluas penetrasi di sekolah tier 2 dan tier 3, dan memperkuat kepatuhan regulasi lewat rencana perolehan izin PJP Kategori 1," ujarnya.