Kisah Perempuan Desa Penyandingan Mendeteksi Ancaman Sebelum Hutan Adat Rusak

Techverse.asia - Bagi perempuan Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, sungai yang tiba-tiba keruh setelah hujan deras bukan sekadar perubahan warna air. Kondisi itu dapat menjadi tanda bahwa sesuatu sedang terjadi di bagian hulu Hutan Adat Ghimbe Pramunan.

“Kalau hujan deras dan sungai tiba-tiba keruh, itu tanda dari hulu ada masalah. Biasanya ibu-ibu yang pertama sadar,” ujar Ani Tasria, Ketua KUPS Perempuan Anak Belai sekaligus Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Ghimbe Pramunan.

Hutan Adat Ghimbe Pramunan memiliki luas sekitar 43,7 hektare. Kawasan ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Desa Penyandingan karena menyimpan sumber air, sungai, air terjun, serta berbagai tanaman seperti menyan, medang, kopi, rotan, bambu, dan pisang.

Namun, hutan tersebut tidak terlepas dari ancaman. Praktik penebangan tanpa izin adat masih terjadi, terutama di sekitar wilayah perbatasan. Aktivitas itu dapat meningkatkan risiko pohon tumbang dan longsor ketika musim hujan.

Menghadapi ancaman tersebut, perempuan desa tidak tinggal diam. Mereka ikut memantau kondisi hutan melalui pengamatan langsung terhadap aliran sungai, perubahan fisik kawasan, tanda-tanda penebangan, serta ketersediaan sumber daya alam.

Para Ibu Menjadi Mata dan Telinga Hutan

Pemantauan dilakukan secara terjadwal melalui jalur-jalur tertentu di dalam dan sekitar hutan adat. Temuan mereka dicatat, kemudian dibahas dalam pertemuan bulanan LPHA sebagai dasar untuk menentukan langkah pencegahan maupun penegakan aturan adat.

Selain mengamati kondisi sungai dan pepohonan, kelompok perempuan juga memantau ketersediaan bambu, rotan, serta tanaman pisang. Tujuannya memastikan pemanfaatan sumber daya tersebut tetap berada dalam batas yang dapat dijaga oleh hutan.

“Hutan ini dari dulu sudah dijaga nenek moyang kami. Ada batasannya, ada aturannya. Tidak boleh rusak,” kata Ani.

LPHA Ghimbe Pramunan memiliki sekitar 39 anggota yang terbagi ke dalam dua kelompok usaha, yaitu KUPS Perempuan Anak Belai dan KUPS Puyang Sure Aek Ghibe Ghimbe Pramunan. Keterlibatan perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan dan pemantauan kawasan.

Penjagaan tersebut berakar pada sistem adat Semende, termasuk konsep tunggu tubang, yang memberikan hak waris atas kekayaan keluarga kepada anak pertama dengan amanah untuk menjaga dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan.

Setelah Hutan Adat Ghimbe Pramunan memperoleh legalitas melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aturan adat diperkuat. Penebangan pohon besar tanpa izin dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga kewajiban menyembelih kerbau sesuai ketentuan adat.

Menjaga Hutan Juga Harus Memberikan Penghidupan

Bagi masyarakat Desa Penyandingan, perlindungan hutan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan memperoleh penghasilan. Karena itu, perempuan desa mulai mencari cara memanfaatkan hasil alam tanpa membuka atau merusak hutan.

Pada 2023, mereka membentuk KUPS Perempuan Anak Belai. Kelompok ini beranggotakan 24 ibu rumah tangga dan 10 perempuan lansia yang memiliki keterampilan mengolah pangan serta membuat anyaman bambu.

Pisang kemudian dipilih sebagai salah satu tanaman strategis untuk dikembangkan di lahan agroforestri dan konservasi. Tanaman tersebut dinilai relatif cepat dipanen, dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk, dan tidak membutuhkan pembukaan hutan.

Hingga kini, kelompok perempuan bersama LPHA Ghimbe Pramunan, pemerintah desa, KPH Wilayah VII Semende, dan dinas terkait telah menanam sekitar 100 pohon pisang pada lahan agroforestri seluas satu hektare. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pendampingan PINUS Sumatera Selatan.

Pisang yang dihasilkan kemudian diolah menjadi keripik bernama Love Bana. Sebelumnya, keripik tersebut hanya dibuat untuk kebutuhan keluarga, tamu, atau kegiatan desa dengan peralatan dan kemasan sederhana.

Pendampingan PINUS Sumatera Selatan membantu kelompok memperbaiki proses produksi dan konsistensi mutu, sekaligus memperkuat kelembagaan, administrasi, pembagian peran, serta pengurusan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.

Penggunaan pisau tradisional yang disebut kuduk dan anak belati tetap dipertahankan sebagai bagian dari pengetahuan dan budaya setempat.

“Kami tidak hanya membantu warga membuat produk jadi, tetapi juga mendampingi prosesnya agar perempuan percaya diri, punya posisi dalam pengambilan keputusan, dan usahanya berkelanjutan,” ujar Direktur PINUS Sumatera Selatan, Yunita Sari.