Techverse.asia - Baru beberapa hari setelah resmi membeli Twitter, Elon Musk langsung membuat gebrakan baru yakni verifikasi berbayar di Twitter. Aturan ini rencananya akan diberlakukan untuk akun Twitter yang sudah terverifikasi atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan akun centang biru.
Akun dengan centang baru bertujuan untuk membedakan akun seseorang (biasanya publik figure) asli atau plasu dan apakah akun Twitter-nya aktif. Sekarang ini langganan opsional untuk akun centang biru yaitu sekitar $4,99 atau Rp77.000 per bulan yang membuka fitur tambahan.
Baca Juga: Elon Musik Resmi Jadi Bos Twitter: 5 Petingginya Langsung Dipecat!
Langganan Twitter Blue (centang biru) diluncurkan secara luas hampir setahun yang lalu sebagai cara untuk melihat artikel bebas iklan dari beberapa penerbit dan membuat penyesuaian lain pada aplikasi, seperti ikon layar beranda dengan warna berbeda. Dalam beberapa kuartal Twitter melaporkan pendapatan sebagai perusahaan publik setelah debut itu, iklan tetap menjadi sebagian besar pendapatannya. Musk ingin meningkatkan langganan menjadi setengah dari pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
Namun, Twitter saat ini berencana untuk membebankan biaya naik menjadi $19,99 atau sekitar Rp300 ribuan untuk langganan Twitter Blue yang baru. Di bawah paket saat ini, pengguna terverifikasi akan memiliki 90 hari untuk berlangganan atau kehilangan tanda centang biru. Karyawan Twitter yang mengerjakan proyek tersebut diberitahu pada Minggu (30/10/2022) bahwa mereka harus memenuhi tenggat waktu 7 November untuk meluncurkan fitur tersebut atau mereka akan dipecat.
Musk telah jelas dalam beberapa bulan menjelang akuisisi bahwa dia ingin mengubah cara Twitter memverifikasi akun dan menangani bot. Di hari itu juga dia mencuitkan "Seluruh proses verifikasi sedang diubah sekarang" tulisnya di akun @elonmusk.
Meskipun dia baru tiga hari menjadi "Chief Twit," Musk telah bergerak cepat untuk membuat perubahan di Twitter, pertama dengan mengubah berandanya untuk pengguna yang keluar. Dengan bantuan insinyur Tesla yang dia bawa ke Twitter sebagai penasihat, dia juga merencanakan PHK massal yang ditujukan untuk manajer menengah dan insinyur yang belum lama ini berkontribusi pada basis kode.
Pemotongan tersebut diharapkan akan dimulai minggu ini dengan manajer sudah membuat daftar karyawan untuk dipotong. Karyawan yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek Musk sejak dia mengambil alih Kamis malam telah bekerja hingga larut malam dan selama akhir pekan.
Elon Musk juga dilaporkan akan membuat dewan moderasi. Sebelumnya, dalam sebuah tweet pada Jumat (28/10/2022), Musk mengatakan dewan moderasi akan memiliki 'sudut pandang yang sangat beragam' dan bahwa 'tidak ada keputusan konten besar atau pemulihan akun yang akan terjadi sebelum dewan itu bersidang.'
Baca Juga: Ramai Fitur Komunitas Twitter, Begini Caranya Kalau Mau Gabung
Beberapa jam kemudian, Elon Musk mengklarifikasi pernyataannya dengan tweet kutipan, menjelaskan bahwa, "Agar sangat jelas, kami belum membuat perubahan apa pun pada kebijakan moderasi konten Twitter," cuitnya.
Bagian dari alasan Musk yang mengaku membeli Twitter bergantung pada menjadikannya platform untuk 'kebebasan berbicara' dan dia mengatakan akan mempertimbangkan untuk membiarkan tokoh kontroversial seperti mantan presiden Donald Trump kembali ke platform.
Tweet itu tidak berisi rincian apapun tentang sudut pandang seperti apa yang ingin dimiliki Musk di dewan, berapa banyak orang yang akan berada di dalamnya, bagaimana mereka akan ditunjuk, atau bagaimana perbedaannya dengan moderasi konten dan tim kebijakan yang sudah ada di perusahaan.
Namun demikian, Musk telah menjelaskan bahwa dia tidak setuju dengan bagaimana sistem moderasi platform yang ada beroperasi; ketika dia mengambil alih perusahaan, dia memecat beberapa eksekutif, termasuk kepala kebijakan Vijaya Gadde, yang keputusannya dia kritik secara terbuka menjelang dia membeli perusahaan itu.
Perusahaan media sosial lain telah mencoba pendekatan yang tampaknya serupa — Meta memiliki dewan pengawasnya, yang dimaksudkan untuk menjadi organisasi independen yang mengatur platform dan keputusan moderasi Facebook. Namun, para kritikus telah mengajukan pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan dewan sebenarnya untuk menegakkan keputusannya.
Ada juga web undang-undang potensial yang dapat menentukan bagaimana perusahaan teknologi dapat memoderasi platform mereka, yang dapat membatasi jenis keputusan moderasi apa yang dapat dibuat oleh Twitter dan platform lain, terlepas dari cita-cita 'kebebasan berbicara' apa yang mereka tuju.
