iPhone Milik Jurnalis di India Terinfeksi Spyware Pegasus, Apple Menghadapi Tekanan Pemerintah

Techverse.asia - Peringatan Apple pada akhir Oktober lalu bahwa jurnalis dan tokoh oposisi India mungkin menjadi sasaran serangan yang disponsori negara memicu serangan balik yang kuat dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

Para pejabat di India pun secara terbuka meragukan temuan Apple tersebut dan mengumumkan penyelidikan lebih lanjut terhadap keamanan perangkat.

Meskipun Apple berada di bawah pengawasan ketat atas langkah-langkah keamanannya di mata publik, The Washington Post mengatakan para pejabat pemerintah India lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan secara tertutup.

Peringatan yang disampaikan oleh Apple itu pada dasarnya menyasar para jurnalis dan politisi yang mengunggah peringatan tersebut di media sosial memiliki satu kesamaan yaitu mereka semua kritis terhadap pemerintahan Modi.

Tapi tampaknya peringatan dari Apple itu benar adanya setelah Amnesty International memeriksa telepon salah satu jurnalis bernama Anand Mangnale yang sedang menyelidiki sekutu lama Modi, Gautam Adani, dan menemukan bahwa seorang penyerang telah memasang spyware Pegasus di perangkat Apple miliknya.

Meskipun demikian, Apple tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah India harus disalahkan atas serangan tersebut, Pegasus, yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group, sebagian besar dijual kepada pemerintah dan lembaga pemerintah.

Selain itu, pada 2021 lalu, penyelidikan yang dilakukan oleh beberapa publikasi yang mengungkap proyek Pegasus menemukan spyware di ponsel pintar orang-orang yang memiliki sejarah menentang dan mengkritik pemerintahan Modi.

Terkait dengan temuan spyware Pegasus di perangkat Apple milik salah satu jurnalis di India, tapi Pemerintah India tidak pernah mengonfirmasi atau menyangkal penggunaan alat Pegasus.

“Temuan terbaru kami menunjukkan bahwa jurnalis di India semakin menghadapi ancaman pengawasan yang melanggar hukum hanya karena melakukan pekerjaan mereka, di samping alat-alat penindasan lainnya termasuk pemenjaraan berdasarkan UU yang kejam, kampanye kotor, pelecehan, dan intimidasi,” ungkap Donncha Ó Cearbhaill, Kepala Jurnal Lab Keamanan Amnesty International dalam postingan blognya dilihat Techverse.asia, Jumat (29/12/2023).

“Meskipun ada pengungkapan berulang kali, terdapat kurangnya akuntabilitas yang memalukan mengenai penggunaan spyware Pegasus di India yang hanya meningkatkan rasa impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia ini,” sambungnya.

The Washington Post juga secara terpisah melaporkan bahwa Apple menghadapi kecaman dari pejabat senior pemerintahan Modi, yang sebelumnya menuntut Apple melunakkan dampak politik dari peringatan peretasan tersebut.

Pejabat senior tersebut pun memanggil perwakilan Apple di India untuk bersikeras bahwa mereka memberikan penjelasan alternatif, bahkan menerbangkan pakar keamanan Apple untuk bertemu dengan para pemimpin kementerian, tambah laporan itu.

Pakar keamanan Apple diminta untuk memberikan penjelasan alternatif atas peringatan yang dapat mereka sampaikan kepada masyarakat – kemungkinan besar tidak menunjuk pada pemerintah sebagai pelakunya.

Tekanan yang dilakukan para pejabat India untuk mengurangi dampak peringatan tersebut mengganggu para eksekutif Apple di California, Amerika Serikat (AS), namun hanya memberikan hasil yang terbatas.

Meskipun para pejabat Apple di India pada awalnya ikut meragukan peringatan tersebut - dengan mengeluarkan pernyataan yang sebagian menyatakan bahwa ada kemungkinan beberapa pemberitahuan mungkin merupakan peringatan palsu - perusahaan tidak mengeluarkan pernyataan lanjutan yang dapat menenangkan pihak berwenang setelah kunjungan pakar tersebut.

Bagi Apple, mempertahankan komitmennya terhadap keamanan pengguna merupakan prioritas dibandingkan risiko terhadap pertumbuhan bisnisnya di India. Apple, yang membuka dua toko resmi di India pada tahun ini, berencana akan memindahkan 25 persen produksi iPhone dari China ke India pada 2025.

Namun pertarungan tersebut mengungkapkan kesediaan Narendra Modi untuk membalikkan keadaan pada perusahaan teknologi dengan kapitalisasi yang mencapai US$3 triliun itu.