Pada 23 Maret 2023, sejumlah media memberitakan CEO TikTok Shou Chew menyatakan dengan tegas kepada sidang parlemen Amerika Serikat (AS), bahwa perusahaan TikTok, ByteDance, bukan agen China atau negara lain manapun. 

Sang CEO juga mengatakan, pihaknya juga telah memulai proses menghapus riwayat data pengguna AS yang dilindungi dan disimpan di server non-Oracle. TikTok berharap proses ini akan selesai akhir tahun ini. 

Chew juga menjawab kabar tentang adanya empat mantan karyawan ByteDance menggunakan TikTok untuk mengakses data jurnalis AS.

"Saya mengutuk kesalahan ini dengan sekuat mungkin," tulis Chew dalam keterangnnya, seraya menambahkan informasi, perusahaan sedang melakukan penyelidikan dengan firma hukum luar.

Sementara itu, dalam laporan Forbes diketahui, tiga tahun usai dibanned oleh pemerintah India, TikTok ternyata masih bisa mengakses data pribadi mantan pengguna mereka di negara itu. 

Diketahui, sebelumnya, pemerintah India melarang aplikasi TikTok dan media sosial milik China lainnya karena ketegangan geopolitik.

Informasi mengenai masih bisa diaksesnya data pribadi pengguna India oleh TikTok, berasal dari sumber internal yang dimiliki Forbes. Hal itu terungkap ketika pemerintahan Presiden Joe Biden mengancam akan membanned TikTok, jika pemilik TikTok di China tidak menjual sahamnya.

"Saya rasa [orang India] tidak menyadari berapa banyak data mereka yang terekspos ke China saat ini, bahkan dengan larangan tersebut," kata seorang karyawan TikTok saat ini kepada Forbes, kami lansir Sabtu (25/3/2023).

Menurut karyawan dan tinjauan program TikTok dan ByteDance internal oleh Forbes, hampir semua orang di perusahaan dengan akses dasar ke alat mereka, dapat mengambil dan menganalisis data terperinci tentang pengguna TikTok sebelumnya di India. Sumber lain juga secara independen mengonfirmasi, data orang India telah dapat diakses sejak negara tersebut melarang aplikasi TikTok.

Salah satu alat pemetaan sosial -yang secara bercanda disebut karyawan TikTok sebagai 'NSA-To-Go'-, dapat mengeluarkan daftar koneksi terdekat pengguna publik atau pribadi manapun di TikTok termasuk informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi tentang mereka.

"Staf dapat memasukkan pengidentifikasi unik atau UID TikToker, serangkaian angka yang terkait dengan data yang lebih terperinci tentang orang tersebut. Untuk mengambil nama pengguna TikTok (biasanya nama depan dan belakang) dari ratusan teman dan kenalan, wilayah tempat tinggal mereka; dan bagaimana mereka berbagi konten TikTok dengan kontak telepon dan pengguna di seluruh platform sosial lain," ungkap sumber tersebut.

UID yang sama dapat digunakan di seluruh alat internal TikTok dan ByteDance lain, untuk menemukan lebih banyak informasi tentang orang tersebut; termasuk perilaku pencarian mereka.

Karyawan TikTok menggambarkannya sebagai kunci untuk membangun 'berkas digital' pada setiap pengguna, termasuk mereka yang memiliki akun pribadi.

Tidak ada yang menjelaskan apakah TikTok terus menggunakan data yang dikumpulkannya dari pengguna sebelumnya di India.

Karyawan TikTok juga memberi tahu Forbes, hampir semua orang dengan akses dasar ke alat perusahaan -termasuk karyawan di China- dapat dengan mudah mencari kontak terdekat dan informasi sensitif lainnya tentang pengguna manapun.

"Itu termasuk semua orang mulai dari tokoh masyarakat terkemuka hingga orang kebanyakan. Di tangan yang salah, informasi itu bisa berbahaya," tutur karyawan itu. 

Di luar kasus India, akses seluruh perusahaan ke alat seperti ini bisa sangat bermasalah dalam konteks konflik geopolitik. Meskipun tidak ada contoh yang diketahui dari alat ini atau lainnya di TikTok, yang digunakan untuk melawan musuh asing, informasi semacam itu dapat membahayakan keselamatan tentara dan warga negara.

Mantan penasihat umum Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Glenn Gerstell, menjelaskan ketika sebuah negara otoriter seperti China mampu mengumpulkan banyak informasi tentang warga negara di negara lain, itu akan menimbulkan segala macam tanda bahaya.

Selain kekhawatiran, kondisi itu juga meningkatkan ketegangan dan menempatkan mereka pada posisi yang berpotensi melakukan kerusakan dengan data.

"Dan itu jelas merupakan ancaman," kata Gerstell.

Juru bicara TikTok, Jason Grosse, menjelaskan soal gaduh 'data TikToker India' ini. Menurutnya TikTok terus dengan teguh mematuhi perintah Pemerintah India.

"Semua data pengguna tunduk pada kontrol kebijakan internal kami yang kuat seputar akses, penyimpanan, dan penghapusan," terangnya.

Kilas balik; tujuan pelarangan India atas TikTok pada 2020, tampaknya berfokus untuk mencegah akses publik ke TikTok di negara tersebut. Mengingat, ada banyak kekhawatiran tentang aplikasi itu berpotensi mengirimkan data yang telah dikumpulkan tentang pengguna India, dikirim kembali ke China.

Kala itu, Kepala TikTok di India, Nikhil Gandhi, mengatakan bahwa TikTok tidak membagikan informasi apapun tentang pengguna di India dengan pemerintah asing manapun, termasuk pemerintah China.

Namun, profil pengguna India yang pernah menggunakan TikTok masih bisa ditemukan secara online, meski pemiliknya belum bisa memposting sejak larangan pada 2020.

Perusahaan tidak akan mengatakan berapa banyak akun India yang dapat dilihat di alat internal, tetapi menurut perusahaan analitik data Sensor Tower, TikTok memiliki sekitar 150 juta pengguna aktif bulanan di sana pada saat ditutup.

Data dalam alat khusus ini tampaknya dibekukan pada waktunya untuk pengguna India; untuk negara lain seperti AS, di mana TikTok banyak digunakan saat ini, TikTok diperbarui secara waktu nyata.