Techverse.asia - CEO TikTok Shou Zi Chew diperkirakan akan muncul di hadapan Kongres pada bulan Maret 2023 untuk menghadapi pertanyaan dari anggota parlemen tentang keselamatan dan keamanan pengguna Amerika Serikat (AS) di aplikasi video populer tersebut, seperti yang pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

Komite Energi dan Perdagangan mengonfirmasi sidang tersebut dalam siaran pers kemarin yang mengumumkan bahwa kepala TikTok akan memberikan kesaksian pada tanggal 23 Maret. Chief Operating Officer TikTok Vanessa Pappas telah bersaksi di depan komite kongres baru-baru ini pada September tahun lalu, tetapi sidang yang akan datang ini akan menjadi pertama kalinya seorang chief executive TikTok bakal dibawa ke Capitol Hill untuk diinterogasi.

“Perusahaan teknologi besar semakin menjadi kekuatan destruktif dalam masyarakat Amerika. Komite Energi dan Perdagangan berada di garis depan dalam meminta CEO dari perusahaan tersebut (seperti Facebook, Twitter, hingga Google) untuk menjawab tindakan perusahaan mereka,” kata Ketua Cathy McMorris Rodgers (R-WA) dalam sebuah pernyataan Senin dikutip Techverse.asia, Selasa (31/1/2023).

“Upaya ini akan dilanjutkan dengan TikTok. TikTok milik ByteDance secara sadar memungkinkan Partai Komunis Tiongkok untuk mengakses data pengguna yang ada di Amerika,” tambahnya. 

Baca Juga: CEO TikTok Shou Zi Chew Tegaskan Tidak Akan Berikan Data Apapun Meski Diminta Negara

Juru Bicara TikTok Brooke Oberwetter mengatakan kepada The Verge bahwa perusahaan menyambut kesempatan untuk meluruskan tentang TikTok, ByteDance, dan komitmen perusahaan untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional AS di hadapan Komite DPR untuk Energi dan Perdagangan. “Kami berharap bahwa dengan membagikan rincian rencana komprehensif kami kepada seluruh Komite, Kongres dapat mengambil pendekatan yang lebih deliberatif terhadap masalah yang dihadapi,” ujarnya. 

Pengumuman itu muncul beberapa minggu setelah Partai Republik secara resmi mengambil alih sebagai partai mayoritas di DPR. Mereka telah menyia-nyiakan sedikit waktu untuk meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi milik China yang mempromosikan lebih dari 80 juta pengguna aktif bulanan di AS, mengutip potensi risikonya terhadap keamanan nasional.

TikTok telah terjebak dalam negosiasi selama bertahun-tahun dengan Komite Investasi Asing agar aplikasinya tetap berjalan di AS. Namun, pada bulan Desember 2022, The Wall Street Journal melaporkan bahwa pembicaraan antara aplikasi dan pejabat pemerintah terhenti, menunda kemungkinan kesepakatan.

Menanggapi klaim keamanan Ketua Rodgers, Oberwetter mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak memiliki kendali langsung maupun tidak langsung atas ByteDance atau TikTok. Selain itu, berdasarkan proposal yang telah disusun dengan badan keamanan nasional teratas negara melalui Komisi Investasi Asing di Amerika Seriakt (CFIUS) bahwa pembagian data semacam itu atau bentuk pengaruh asing lainnya atas platform TikTok di Amerika Serikat.

“Itu tidak akan mungkin kami lakukan (membagikan data pribadi pengguna TikTok di AS),” katanya. 

Baca Juga: Dua Karyawan TikTok Terbukti Mengakses Data Dua Jurnalis Secara Ilegal: Langsung Dipecat

Jika pemerintah tidak dapat mencapai kesepakatan dengan TikTok selama beberapa bulan ke depan, anggota parlemen dapat menyiapkan solusinya sendiri. Dominasi TikTok yang tumbuh di ruang teknologi telah lama menjadi masalah bipartisan yang dapat memaksa Partai Republik dan Demokrat untuk bekerja sama selama dua tahun ke depan untuk menyelesaikannya melalui undang-undang.

Baru-baru ini minggu lalu, Rep. Raja Krishnamoorthi (D-IL) menandatangani undang-undang yang diperkenalkan oleh Senator elang China Josh Hawley (R-MO) yang secara efektif akan melarang TikTok secara nasional. Awal bulan ini, Senator Mark Warner (D-VA), ketua Komite Intelijen Senat, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menawarkan RUU untuk melarang "kategori aplikasi" yang lebih luas yang dapat diterapkan ke aplikasi lain yang menimbulkan risiko keamanan. 

Semakin banyak negara bagian dan agen federal telah melarang unduhan TikTok di perangkat pemerintah selama beberapa bulan terakhir, tetapi Kongres belum mencapai kesepakatan tentang larangan apa pun yang akan memengaruhi konsumen. Tetapi laporan baru-baru ini bahwa perusahaan induk TikTok, ByteDance, melacak lokasi jurnalis AS dengan data dari aplikasi telah memberikan amunisi baru kepada anggota parlemen untuk menargetkan perusahaan.

“Orang Amerika berhak mengetahui bagaimana tindakan ini memengaruhi privasi dan keamanan data mereka, serta tindakan apa yang diambil TikTok untuk menjaga keamanan anak-anak kita dari bahaya online dan offline,” kata Rodgers dalam sebuah pernyataan pada Senin (30/1/2023).

“Kami telah memperjelas kekhawatiran kami dengan TikTok. Sekarang saatnya untuk melanjutkan upaya komite untuk meminta pertanggungjawaban Big Tech dengan membawa TikTok ke hadapan komite untuk memberikan jawaban yang lengkap dan jujur kepada masyarakat,” tegasnya.