Elon Musk Dituntut karena Lakukan PHK, Hakim: Gugatan Sebaiknya Dicabut

Techverse.asia - Seorang hakim telah memerintahkan sekelompok karyawan Twitter yang diberhentikan untuk membatalkan gugatan class action mereka terhadap perusahaan, yang menuduh Twitter tidak menindaklanjuti paket pembayaran pesangon yang dijanjikannya, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Bloomberg dan Reuters. Dalam putusan pada Jumat (13/1/2023) lalu, Hakim Distrik Amerika Serikat (AS) James Donato menyatakan bahwa para pekerja harus membuat kasus mereka di arbitrase pribadi, dengan mengutip kontrak kerja yang mereka tandatangani dengan Twitter.

Menurut putusan tersebut, kontrak Twitter “secara tegas” menyatakan bahwa arbitrase tidak wajib, dan juga memberikan opsi bagi karyawan untuk memilih keluar dari prosedur tersebut. Hakim mengatakan karyawan gagal memilih keluar dari arbitrase, yang akan memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah di pengadilan. Kontrak Twitter juga berisi pengabaian class action, catatan putusan.

“Twitter menyediakan salinan perjanjian yang ditandatangani, dan semuanya jelas dan lugas,” tulis surat itu.

Sementara lima karyawan yang "diperintahkan untuk arbitrasi secara individual", hakim akan memutuskan di kemudian hari apa yang harus dilakukan dengan tiga pekerja lain yang bergabung dalam gugatan pada bulan Desember dan menyatakan bahwa mereka memilih keluar dari perjanjian arbitrase.

Kelompok mantan karyawan Twitter pertama kali mengajukan gugatan class action pada November 2022 dan menuduh Twitter tidak memberikan pemberitahuan yang cukup sebelum mereka diberhentikan karena melanggar Undang-Undang Penyesuaian Pekerja dan Pemberitahuan Pelatihan Ulang (WARN), yang mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan waktu 60 hari pemberitahuan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di seluruh perusahaan. Mereka kemudian mengubah pengaduan untuk memasukkan tuduhan bahwa Twitter melanggar kontraknya dengan tidak memberikan pesangon yang harus mereka bayar.

CEO Twitter Elon Musk awalnya menjanjikan tiga bulan uang pesangon ketika dia pertama kali mengambil alih kepemilikan perusahaan, tetapi banyak karyawan yang terpengaruh oleh PHK massal Musk mengatakan mereka hanya menerima gaji satu bulan di samping dua bulan bayaran selama tidak bekerja dan mereka juga menerima sesuai dengan UU WARN. Gugatan tersebut berpendapat bahwa karyawan harus menerima setidaknya dua bulan gaji (seperti kebijakan Twitter sebelum dibeli oleh Musk), bersama dengan gaji tidak bekerja.

Shannon Liss-Riordan, pengacara yang mewakili karyawan Twitter, menanggapi keputusan tersebut dalam sebuah postingan di Twitter. “Kami mengantisipasi ini dan itulah mengapa kami telah mengajukan 500 tuntutan arbitrase individu dan terus bertambah,” tulis Liss-Riordan.

“Ini bukan kemenangan untuk @elonmusk. Twitter masih harus menjawab klaim di pengadilan, di atas pertarungan arbitrase,” cuitnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, pemilik baru Twitter, Elon Musk, telah memulai proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan yang mungkin menyebabkan 3.700 karyawan kehilangan pekerjaan. Sebagai tanggapan atas PHK tersebut, Twitter digugat karena tidak memberikan pemberitahuan yang cukup untuk PHK karena dikatakan melanggar undang-undang federal dan California. Selain itu, pengiklan mulai menghentikan pengeluaran seiring dengan berkembangnya situasi.

Shannon Liss-Riordan, pengacara yang mengajukan gugatan class action di California terhadap Twitter, mengatakan tampaknya beberapa karyawan akan mendapatkan uang pesangon selama dua bulan. Ia mengaku senang bahwa Elon Musk mau mematuhi Undang-Undang Pemberitahuan Penyesuaian dan Pelatihan Ulang Pekerja AS (WARN).

"Sepertinya karyawan mendapatkan pemberitahuan mereka dan setidaknya beberapa akan dibayar hingga 4 Januari. Saya senang Elon Musk belajar sesuatu dari gugatan yang kami ajukan terhadapnya di Tesla dan berusaha untuk mematuhi UU WARN. Kami mengajukan kasus ini terlebih dahulu untuk memastikan pengulangan pelanggaran itu tidak terjadi," kata Liss-Riordan.

Dalam gugatan itu, yang mencari status class action, menuduh bahwa Twitter gagal memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang PHK massal, seperti yang dipersyaratkan di bawah undang-undang federal dan negara bagian. Padahal menurut WARN mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu (biasanya 60 hari) tentang PHK massal atau penutupan pabrik. Undang-Undang WARN California memiliki persyaratan yang sama.

Gugatan itu diajukan di pengadilan distrik federal di San Francisco pada Kamis (3/11/2022) atas nama lima karyawan atau mantan karyawan. Pengaduan tersebut meminta perintah yang mengharuskan Twitter untuk mematuhi undang-undang WARN dan juga untuk memblokir perusahaan dari meminta karyawan untuk menandatangani dokumen yang dapat melepaskan hak mereka untuk berpartisipasi dalam litigasi.

"Penggugat mengajukan tindakan ini untuk memastikan bahwa Twitter mematuhi hukum dan memberikan pemberitahuan yang diperlukan atau pembayaran pesangon sehubungan dengan PHK yang diantisipasi," menurut gugatan itu.