Tidak Ada Peringatan Lebih Dahulu, Twitter Dilaporkan Putus Kontrak Ribuan Kontraktor

Techverse.asia - Twitter dilaporkan menghilangkan sejumlah besar karyawan kontrak pada Sabtu (12/11/2022) waktu setempat, yang terdampak ada sekitar dari 4.400 hingga 5.500 pekerja, menurut Casey Newton dari Platformer. Seperti yang dicatat oleh Platformer dan dikonfirmasi oleh laporan lain dari Axios dan CNBC, sebagian besar karyawan kontrak tidak menerima pemberitahuan bahwa mereka telah diberhentikan dan baru mengetahui setelah kehilangan akses ke email perusahaan dan sistem komunikasi internal.

Pemutusan hubungan kerja mengikuti PHK yang memberhentikan sekitar setengah dari tenaga kerja Twitter dan memangkas 15 persen dari tim keamanannya. Platformer pertama kali melaporkan tentang pemecatan massal pada Sabtu malam, yang mencakup karyawan yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dan global yang bekerja dalam moderasi konten, real estate, pemasaran, teknik, dan departemen lainnya.

Twitter dilaporkan gagal memberi tahu manajer tentang pemutusan hubungan kerja ini juga, yang tidak menyadari rekan mereka telah diberhentikan sampai setelah melihat bahwa akun mereka telah dinonaktifkan di sistem Twitter. Menurut email internal yang dikirim ke kontraktor dan diperoleh oleh Insider, yang menurut Insider tidak diterima oleh kontraktor sampai setelah mereka mengetahui bahwa mereka telah dikunci dari akun mereka, Twitter menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah bagian dari "prioritas ulang dan upaya penghematan". Ini juga memberi tahu karyawan bahwa hari terakhir mereka adalah hari ini, 14 November, tetapi mereka tidak diharapkan untuk melakukan apapun.

Menyusul pengambilalihan Musk, sejumlah eksekutif Twitter telah mengundurkan diri atau dipecat, dan ada kemungkinan lebih banyak karyawan kehilangan pekerjaan karena kebijakan kerja tatap muka baru perusahaan. Sebelumnya Elon Musk juga memecat Parag Agrawal, yang menggantikan Jack Dorsey sebagai CEO Twitter, dan Chief Financial Officer (CFO) Ned Segal. Keduanya berada di gedung pada saat itu dan dikawal oleh keamanan, menurut laporan Reuters.

Tidak hanya itu saja, dia juga memecat Vijaya Gadde, kepala kebijakan perusahaan yang dikritik Musk secara terbuka. Sean Edgett, penasihat umum, juga ikut dipecat, The New York Times melaporkan dan Chief Customer Officer (CCO) Sarah Personette juga dipecat, Insider melaporkan.

Para eksekutif menerima pembayaran besar setelah resmi diberhentikan oleh Musk. Menurut laporan Insider, Agrawal mendapat pesangon sebesar $38,7 juta, Segal mendapat $25,4 juta, Gadde mendapat $12,5 juta, dan Personette, yang kemarin mencuitkan tentang betapa senangnya dia untuk pengambilalihan Musk, mendapat $11,2 juta.

Mega-miliarder itu juga telah mengatakan kepada calon investor dalam kesepakatan Twitter bahwa ia berencana untuk memberhentikan hampir 75 persen staf perusahaan, atau sekitar 5.500 karyawan.

Artinya hanya menyisakan tenaga kerjanya sebanyak 2.000 orang seperti dilaporkan oleh The Washington Post melaporkan, mengutip sumber dan dokumen anonim. Elon Musk, yang mengakuisisi perusahaan, itu dilakukan untuk menurunkan biaya operasional Twitter.

Ajukan Gugatan

Shannon Liss-Riordan, pengacara yang mengajukan gugatan class action di California terhadap Twitter, mengatakan tampaknya beberapa karyawan akan mendapatkan uang pesangon selama dua bulan. Ia mengaku senang bahwa Elon Musk mau mematuhi Undang-Undang Pemberitahuan Penyesuaian dan Pelatihan Ulang Pekerja AS (WARN).

"Sepertinya karyawan mendapatkan pemberitahuan mereka dan setidaknya beberapa akan dibayar hingga 4 Januari. Saya senang Elon Musk belajar sesuatu dari gugatan yang kami ajukan terhadapnya di Tesla dan berusaha untuk mematuhi UU WARN. Kami mengajukan kasus ini terlebih dahulu untuk memastikan pengulangan pelanggaran itu tidak terjadi," kata Liss-Riordan.

Dalam gugatan itu, yang mencari status class action, menuduh bahwa Twitter gagal memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang PHK massal, seperti yang dipersyaratkan di bawah undang-undang federal dan negara bagian. Padahal menurut WARN mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu (biasanya 60 hari) tentang PHK massal atau penutupan pabrik. Undang-Undang WARN California memiliki persyaratan yang sama.

Gugatan itu diajukan di pengadilan distrik federal di San Francisco pada Kamis (3/11/2022) atas nama lima karyawan atau mantan karyawan. Pengaduan tersebut meminta perintah yang mengharuskan Twitter untuk mematuhi undang-undang WARN dan juga untuk memblokir perusahaan dari meminta karyawan untuk menandatangani dokumen yang dapat melepaskan hak mereka untuk berpartisipasi dalam litigasi.

"Penggugat mengajukan tindakan ini untuk memastikan bahwa Twitter mematuhi hukum dan memberikan pemberitahuan yang diperlukan atau pembayaran pesangon sehubungan dengan PHK yang diantisipasi," menurut gugatan itu.