Limbah Nuklir dari Stasiun Nuklir Fukushima Bakal Dibuang ke Samudra Pasifik

Pemerintah Jeoang akan mengumumkan tanggal mereka memulai pembuangan air limbah radioaktif, dari stasiun nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik.

Greenpeace Jepang menilai, pemerintah setempat mengabaikan bukti ilmiah, melanggar hak asasi manusia masyarakat di Jepang dan kawasan Pasifik, tidak mematuhi hukum maritim internasional, mengabaikan kekhawatiran masyarakat dan nelayan.

Pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) –operator pembangkit listrik tenaga nuklir– menyatakan tidak ada alternatif lain selain keputusan untuk melakukan pelepasan dan perlu dilakukan dekomisioning akhir.

Menurut pihak Greenpeace Jepang, ini semakin menyoroti kegagalan rencana dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir yang hancur akibat gempa bumi pada 2011. Dinyatakan, puluhan ribu ton air terkontaminasi akan terus meningkat tanpa adanya solusi yang efektif.

Atas pengumuman pemerintah Jepang ini, Manajer Proyek di Greenpeace Jepang, Hisayo Takada, menyatakan kekecewaan dan kemarahannya.

"Keputusan ini telah diambil, meskipun ada kekhawatiran yang diajukan oleh para nelayan, warga negara, penduduk Fukushima, dan komunitas internasional, khususnya di kawasan Pasifik dan negara-negara tetangga," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (29/8/2023).

Meningkatnya volume dan pelepasan air radioaktif yang tertunda, menunjukkan kegagalan rencana dekomisioning Fukushima Daiichi. Air yang terkontaminasi akan terus terakumulasi selama bertahun-tahun, tanpa tindakan efektif untuk menghentikannya.

Pembangkit listrik tenaga nuklir -yang mengalami pemadaman akibat kecelakaan dan bencana alam, dan terus-menerus membutuhkan tenaga panas sebagai cadangan- tidak dapat menjadi solusi terhadap pemanasan global.

Takada menjelaskan, pencemaran Samudera Pasifik yang disengaja melalui pembuangan limbah radioaktif ini merupakan konsekuensi dari bencana nuklir 2011, dan program pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

"Alih-alih mengakui kelemahan dalam rencana dekomisioning saat ini, krisis nuklir yang sedang berlangsung, dan besarnya jumlah dana publik yang diperlukan, pemerintah Jepang malah berniat untuk memulai kembali lebih banyak reaktor nuklir. Meskipun terdapat bukti adanya gempa bumi besar dan risiko keselamatan," ungkapnya.

"Rencana energi pemerintah saat ini gagal menghasilkan energi terbarukan yang aman dan berkelanjutan, seperti energi angin dan matahari, yang dibutuhkan dalam keadaan darurat iklim," kata Takada.

Pada 8 Juni 2023, terdapat 1.335.381 meter kubik air limbah radioaktif yang disimpan dalam tangki. Namun karena kegagalan teknologi pemrosesan ALPS (Advanced Liquid Processing System), sekitar 70% air ini harus diolah kembali.

"Para ilmuwan telah memperingatkan, risiko radiologi dari pembuangan tersebut belum sepenuhnya dinilai, dan dampak biologis dari tritium, karbon-14, strontium-90 dan yodium-129, yang akan dilepaskan dalam pembuangan tersebut, telah diabaikan," lanjut Takada.

Diketahui, penentangan terhadap pembuangan limbah radioaktif tersebut juga datang dari Asosiasi Laboratorium Kelautan Nasional AS (NAML), yang terdiri dari 100 lembaga ilmu kelautan terkemuka di Amerika Serikat. Mereka menyatakan: usulan pelepasan air yang terkontaminasi ini merupakan masalah lintas batas dan lintas generasi, yang menjadi perhatian bagi kesehatan. ekosistem laut dan mereka yang hidup dan penghidupannya bergantung pada ekosistem tersebut.

Sementara itu diketahui, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang mendukung rencana Jepang untuk melakukan pelepasan ini, telah gagal menyelidiki pengoperasian ALPS. IAEA mengabaikan sepenuhnya puing-puing bahan bakar radioaktif tinggi yang mencair dan terus mencemari air tanah setiap hari (hampir 1000 meter kubik setiap sepuluh hari).

Selain itu, rencana pembuangan tersebut telah gagal melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang komprehensif, sebagaimana disyaratkan oleh kewajiban hukum internasionalnya, mengingat terdapat risiko kerugian lintas batas yang signifikan terhadap negara-negara tetangga.

"IAEA tidak bertugas melindungi lingkungan laut global, namun tidak boleh mendorong suatu negara untuk melanggarnya," tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Takada, mitos yang beredar adalah pelepasan muatan listrik diperlukan untuk dekomisioning. Namun pemerintah Jepang mengakui, terdapat cukup ruang penyimpanan air di Fukushima Daiichi.

Penyimpanan jangka panjang, akan memperlihatkan peta jalan dekomisioning pemerintah yang ada saat ini sebagai sebuah kelemahan, namun hal itulah yang perlu dilakukan.

Spesialis Nuklir Senior di Greenpeace Asia Timur, Shaun Burnie, mengungkap bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi masih berada dalam krisis, menimbulkan bahaya yang unik dan parah, dan tidak ada rencana yang kredibel untuk menonaktifkannya.

Negara-negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, serta Pelapor Khusus PBB, menentang dan mengkritik rencana Jepang.

Dilansir dari laman OHCHR United Nations, pakar hak asasi manusia PBB sejak 2021 telah menyatakan penyesalan mendalam, atas keputusan Jepang yang membuang air terkontaminasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang hancur ke laut.

Mereka mengatakan pembuangan tersebut dapat berdampak pada jutaan nyawa dan mata pencaharian di kawasan Pasifik.

"Pelepasan satu juta ton air yang terkontaminasi ke lingkungan laut, menimbulkan risiko besar terhadap penikmatan hak asasi manusia secara penuh, di dalam dan di luar perbatasan Jepang," kata para ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia.

Mereka juga menilai keputusan pemerintah ini sangat memprihatinkan, mengingat adanya peringatan mengenai dampak pembuangan limbah tersebut terhadap kehidupan banyak orang dan lingkungan secara keseluruhan.

Rencana Jepang juga mengabaikan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 48/13 yang inovatif, yang pada 2021 menetapkan bahwa memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan hak asasi manusia.

Selain itu, Jepang telah gagal mematuhi kewajiban hukumnya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), untuk melindungi lingkungan laut.

"Termasuk persyaratan hukumnya untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang komprehensif terhadap pembuangan ke Samudera Pasifik. Mengingat risiko kerugian lintas batas yang signifikan terhadap negara-negara tetangga," imbuh dia.