Masyarakat Indonesia Dijanjikan Tidak Lagi Bingung dengan Banyak Aplikasi Pelayanan

Masyarakat Indonesia dijanjikan bakal mendapatkan pelayanan berbasis digital yang terpadu lintas lembaga. Bahkan aplikasi yang selama ini terpisah, akan dibuat memiliki sistem yang menerapkan interoperabilitas.

Rencana itu dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, dalam keterangan resminya yang diakses Selasa (26/3/2024).

Anas mengatakan, selama ini sebagian layanan publik memang sudah digital, tetapi saling terpisah atau belum ada interoperabilitas, termasuk soal data.

"Puluhan ribu aplikasi layanan pemerintah baik di pusat maupun daerah hadir di masyarakat, dan malah membuat warga bingung dalam mengakses layanan pemerintah," kata dia.

Anas menjelaskan, layanan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pengguna (user centric), melainkan pendekatannya per instansi pemerintah.

Ia mencontohkan, ketika rakyat/masyarakat ingin akses layanan kesehatan misalnya, mereka harus mengunduh dan isi data di aplikasi kesehatan. Lalu ingin akses layanan pendidikan, harus mengunduh lagi aplikasi pendidikan dan mengisi data lagi.

"Kalau butuh akses puluhan layanan, maka harus download juga puluhan aplikasi dan isi data dari awal puluhan kali. Masyarakat kesulitan, padahal Presiden inginnya ini serba mudah dan cepat," tuturnya.

Menurut dia, kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di banyak negara maju, di mana semua layanan sudah terintegrasi. Warga di sejumlah negara maju ketika mereka butuh layanan, dari pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya, langsung menuju ke satu sistem terpadu.

"Kalau kita mengacu ke negara-negara dengan transformasi digital yang kerap dijadikan benchmark, warganya cukup masuk ke satu sistem atau portal untuk semua jenis layanan. Aksesnya single-sign on (SSO), juga satu kali isi data untuk berbagai layanan. Kalau di kita kan belum seperti itu, makanya Presiden Jokowi ingin ini segera beres," kata dia.

Ia menyatakan, saat ini tim digital pemerintah atau GovTech telah terbentuk dengan nama INA Digital. GovTech adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu dan mengeksekusi keterpaduan layanan digital nasional.

Tim GovTech bersama Tim SPBE Nasional dan berbagai kementerian/lembaga, terus membahas perihal rencana ini, karena banyak hal teknis harus dikonsolidasikan.

"Seperti integrasi identitas kependudukan digital, identitas digital terpadu yang memadukan NIK, SIM, NIP kalau warganya ASN, paspor dan sebagainya. Jadi tim koordinasi terus di tingkat teknis, bukan rapat formalitas," lanjut Anas.

Dengan adanya digitalisasi pelayanan terintegrasi lintas lembaga dan aplikasi ini, Indonesia sedang bersiap mengukir sejarah baru sebagai negara dengan layanan digital terpadu, sebagaimana negara-negara maju lainnya.

Aspek regulasi sudah tuntas dengan beberapa Perpres, kata dia.

Sejak Januari 2024 hingga saat ini, tim lintas kementerian/lembaga bekerja dan kolaborasi mewujudkan layanan digital terpadu, dengan interoperabilitas ribuan aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah.

Lebih jauh Anas menjelaskan, dalam tahap awal, terdapat sembilan layanan prioritas yang diintegrasikan, yaitu pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, SIM, izin penyelenggaraan event, pembayaran digital, layanan ASN, dan administrasi kependudukan.

"Sembilan layanan prioritas itu di dalamnya ada beragam turunan, seperti kesehatan ada soal antrean rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, sampai imunisasi. Lalu pendidikan ada program Indonesia Pintar dan beberapa lagi. Targetnya ini beres bulan Mei," ujarnya.

Secara paralel, disiapkan integrasi lainnya, seperti keimigrasian, pertanahan untuk pengurusan sertipikat, lowongan pekerjaan dari berbagai sektor, hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Jadi ketika orang akan melahirkan, tinggal masuk ke sistem, dia tahu dan haknya akan dapat layanan apa saja. Ketika sakit, bagaimana. Ketika masuk kuliah, bagaimana. Semua terintegrasi di satu portal, tidak perlu download ratusan aplikasi, tidak perlu isi data berulang kali," paparnya lagi.

Dalam kesimpulan Anas, nantinya kebijakan layanan terdigitalisasi ini menerapkan konsep terpadu dalam melayani perjalanan hidup manusia, moments of life.

"Seperti di luar negeri, layanan dari lahir sampai tutup usia yang semuanya berbasis digital," ucapnya.