Meta mengumumkan kebijakan baru mereka, yang akan membatasi rekomendasi konten politik dari akun yang tidak diikuti oleh pengguna, di Instagram dan Threads.

Kabar itu diumumkan oleh Kepala Instagram, Adam Mosseri, yang menurut dia fitur itu bertujuan untuk menjaga kemampuan orang dalam memilih 'untuk berinteraksi dengan konten politik', sambil menghormati selera setiap orang terkait hal tersebut.

"Kebijakan baru itu akan diterapkan dalam beberapa pekan ke depan. Pengguna yang tetap ingin melihat rekomendasi konten bernuansa politik, dapat menonaktifkan fitur pembatasan itu dalam pengaturan akun," ungkap Mosseri, dilansir dari The Verge, Senin (12/2/2024).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Meta, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan berita dan politik, dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, Facebook menemukan kurang dari 3% konten yang dilihat penggunanya di Amerika Serikat berkaitan dengan politik.

Baca Juga: Laptop Axioo Hype Series, Performa Tinggi Harga Kompetitif

Baca Juga: Google Hadirkan Gemini Ultra, Harus Berlangganan untuk Bisa Memakainya

Pembatasan tampilan konten politik berlaku untuk akun publik jika diaktifkan oleh pengguna, dan fitur itu membatasi konten politik untuk ditampilkan di Explore, Reels, In-Feed Recommendations, dan Suggested Users.

Baca Juga: Canva Memperkuat Produk Docs Bertenaga Kecerdasan Buatan

Pembatasan itu tidak akan berlaku apabila konten yang diunggah berasal dari akun yang diikuti pengguna, sehingga akun tersebut masih bisa mengunggah konten politiknya di Feed dan Stories.

Meta menjelaskan, akun profesional di Instagram dapat mengecek kelayakan konten menggunakan fitur Account Status untuk direkomendasikan, apabila sebelumnya mengunggah konten politik.

Pada Account Status, pemilik akun dapat mengedit, menghapus, menahan pengunggahan konten, dan mengajukan peninjauan apabila tidak setuju dengan keputusan Meta.

Engadget mengungkap, Mosseri tidak menjelaskan lebih lanjut. bagaimana Meta akan menentukan apa yang dianggap 'politis.' Namun, juru bicara Meta tersebut mengatakan hal itu akan mencakup topik terkait pemilu dan masalah sosial.

"Definisi kami mengenai konten politik adalah konten yang kemungkinan besar berisi topik terkait pemerintahan atau pemilu; misalnya postingan tentang undang-undang, pemilu, atau topik sosial," imbuh Mosseri, menyadur laman yang sama.

Permasalahan global ini bersifat kompleks dan dinamis, lanjut dia.

"Yang berarti, definisi ini akan terus berkembang seiring dengan upaya Meta untuk terus berinteraksi dengan masyarakat dan komunitas yang menggunakan platform kami, dan pakar eksternal untuk menyempurnakan pendekatan kami," ungkap Mosseri lebih jauh.

Meskipun Meta akan membatasi saran terkait topik ini secara default, mereka yang ingin melihat konten tersebut dapat ikut serta melalui pengaturan Instagram dan Threads.

Perusahaan mengatakan pembaruan tersebut tidak akan memengaruhi cara orang melihat postingan dari akun yang mereka pilih untuk diikuti.

Perubahan ini merupakan cara terbaru Meta, untuk mencegah pengguna Threads mendiskusikan topik yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah.

Baca Juga: G-SHOCK Meluncurkan GMAP2100 Series

Perusahaan memblokir topik yang 'berpotensi sensitif', termasuk vaksin dan istilah terkait Covid, dari hasil pencarian di Threads.

Mosseri juga mengatakan bahwa Meta tidak ingin 'mendorong' pengguna untuk memposting tentang 'politik dan berita buruk' di aplikasi.

Namun perubahan tersebut juga dapat menimbulkan reaksi baru di kalangan pengguna dan pembuat konten. Beberapa di antaranya percaya bahwa Meta secara tidak adil menekan jenis konten tertentu.

Baca Juga: Meta Siapkan Update Software Versi 2.0 untuk Kacamata Pintar Ray-Ban Meta

Baca Juga: OpenAI Susul Meta Melabeli Karya AI