Wacana ID Digital Muncul Sejak Tahun Lalu, Kominfo Klaim Tidak Akan Ada Kebocoran Data?

Hari ini media sosial diramaikan dengan adanya rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, yang berencana menggantikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi ID Digital.

“Sayonara e-KTP, selamat datang IKD. Rencananya, IKD ini bakal menggantikan 50 juta e-KTP fisik hingga akhir tahun 2023,” demikian bunyi unggahan dalam akun resmi Kominfo, diketahui pada Rabu, 7 Desember 2023.

Unggahan itu ramai dibahas oleh warganet di sejumlah platform media sosial.

Siapa yang baru mengetahui adanya rencana tersebut setelah melihat unggahan akun Kominfo RI? Sebetulnya, rencana pemerintah ingin menerapkan kebijakan kepemilikan ID Digital itu sudah disampaikan sejak tahun lalu, tepatnya 2 Februari 2022.

Kominfo menganggap, layanan digital saat ini telah menjadi salah satu pendorong kemajuan ekosistem digital nasional. Sejalan dengan dinamika ekonomi digital, kini diperlukan identitas digital untuk mendukung pengembangan ekosistem digital Indonesia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan tengah menyiapkan tiga langkah dalam mendukung pengembangan identitas digital Indonesia ke depan.

"Identitas digital menjadi sebuah keniscayaan yang patut untuk direalisasikan. Kominfo melakukan pengembangan melalui kerangka regulasi, membangun ekosistem teknologi, serta penguatan talenta digital," ujar Semual. Kala itu, ia memaparkan hal ini di tengah Webinar Pentingnya Digital Trust dalam Perspektif Outlook Ekonomi Digital Indonesia.

Semuel selanjutnya mengutip International Telecommunication Union (ITU), yang menyatakan sebuah digital identity adalah representasi digital dari suatu entitas, sehingga dapat dibedakan di dalam suatu konteks digital.

"Identitas tersebut dapat digunakan di dalam transaksi. seperti halnya melakukan pembelian barang secara online ataupun membuka akun bank, sehingga diharapkan bisa digunakan ke arah sana," ucapnya, dikutip ulang pada Jumat (8/12/2023).

Semuel memandang identitas digital sangat penting bagi orang Indonesia, agar ke depannya setiap orang yang beraktivitas di ruang digital itu bisa teridentifikasi.

Selanjutnya, pada November 2023, Semuel kembali memaparkan wacana mengenai ID Digital ini ke publik.

Menurutnya, keputusan adanya identitas digital atau ID Digital tertuang dalam perubahan UU ITE kali kedua, yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI.

Dan seperti kita tahu, kini UU ITE telah disahkan.

Ia menjelaskan, penggunaan ID Digital akan mempercepat masyarakat dalam bertransaksi secara online.

"ID Digital bentuknya seperti nomor, algoritma. Ini buat transaksi bahkan buat mendapat akses ke pelayanan pemerintah. ID Digital tersebut akan memvalidasi keakuratan orang yang beraktivitas di ruang digital," tuturnya.

Semuel menambahkan, dengan berlakunya peraturan itu, maka masyarakat tidak boleh memberikan data pribadi sembarangan, agar tidak dipertukarkan secara terbuka.

"Ke depan untuk layanan pemerintah itu wajib supaya mudah masuk ke layanan pemerintah. Tapi itu perlu waktu ya. Saat ini kami baru memperkenalkan," tuturnya.

Pihaknya memastikan, ID Digital akan mempersempit ruang bagi para penjahat siber menjalankan aksinya. Selain karena ID Digital hanya diketahui pemiliknya, ID Digital juga hanya memuat sedikit data pribadi.

"Tidak ada kebocoran, karena gak ada yang tahu identitas kita kalau pakai ID Digital. Data pribadi yang paling lengkap di Indonesia ada di Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi kalau lewat ID Digital ini kita gak perlu semuanya, lebih aman," tandasnya.