Ikuti Jejak Indonesia: Malaysia Mempertimbangkan Rancang UU Agar Google dan Meta Membayar Berita

Uli Febriarni
Rabu 06 September 2023, 15:51 WIB
ilustrasi bendera Malaysia (Sumber : freepik)

ilustrasi bendera Malaysia (Sumber : freepik)

Pemerintah Malaysia kini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menyusun peraturan baru, mirip Publisher Right (Hak Penerbit), yang saat ini masih digodok oleh pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Reuters, peraturan itu nantinya akan menjadikan Alphabet dan Meta bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada media lokal, atas jumlah klik dan penayangan berita.

Berbagai sumber menyebutkan, Komisi Komunikasi dan Multimedia (MCMC) negara tersebut telah melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan, mengenai kemungkinan mereka mematuhi undang-undang yang serupa dengan yang berlaku di Australia.

"Malaysia bermaksud menerapkan peraturan ini, untuk mengatasi masalah kompensasi yang tidak adil bagi platform digital dan media lokal, dengan harapan hal ini akan memungkinkan agensi konten lokal menerima kompensasi yang layak," tulis media itu, dilansir Rabu (6/9/2023).

Baca Juga: Meta Hentikan Facebook News di Inggris, Prancis dan Jerman

Sementara itu, seperti dikatakan di atas, peraturan ini sepertinya akan mirip dengan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights, di Indonesia.

Katadata pernah memberitakan mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Republik Indonesia, yang saat ini berupaya mempercepat penyelesaian regulasi ini.

Penyusunan Publisher Rights kali pertama diumumkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pada pidato peringatan Hari Pers Nasional, Februari 2023. Kala itu, Jokowi menyinggung keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat.

Pasalnya, sekitar 60% belanja iklan masuk ke platform asing seperti Google dan Facebook. Padahal, perusahaan media yang berperan penting dalam memproduksi konten.

"Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang. Larinya pasti ke sana (Google, Facebook, dkk). Dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan kita telah menyulitkan media dalam negeri," kata Jokowi kala itu, dilansir dari CNBC.

Baca Juga: Ini Alasan Google Ubah Logo Android Jadi Lebih Ceria

Baca Juga: Stray: Game Petualangan Kucing di Dunia Cyberpunk yang Akan Difilmkan

Publisher Rights dinilai sebagai kebijakan yang akan menyelamatkan bisnis media. Secara garis besar, Publisher Rights mengharuskan platform seperti Google dan Facebook untuk memberikan kompensasi berupa sejumlah uang bagi perusahaan media.

Pasalnya, selama ini Google dan Facebook semata-mata berperan sebagai wadah distributor berita. Tanpa media yang memproduksi konten berita, maka Google dan Facebook tak punya materi untuk disalurkan ke khalayak.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nezar Patria, menyebutkan sedikitnya ada tiga isu utama yang jadi poin di dalam regulasi itu. Yakni, terkait kerja sama bisnis atau business to business, data, dan algoritma khusus untuk platform digital.

Menurut Nezar, pemerintah mencoba membangun keberlanjutan industri media di tengah disrupsi digital. Oleh karena itu, kerja sama bisnis menjadi hal penting antara industri media dan platform digital.

Kominfo juga menilai, aturan ini bisa mengurangi peredaran berita yang hanya memanfaatkan judul bombastis atau clickbait.

Aturan mirip Publisher Rights sebenarnya sudah diimplementasikan di beberapa negara. Misalnya di Australia melalui 'News Media Bargaining Code' yang mulai berlaku sejak Maret 2021.

Raksasa teknologi yang beroperasi di Australia telah menandatangani lebih dari 30 kesepakatan dengan perusahaan media untuk memberi mereka kompensasi atas konten yang menghasilkan klik dan iklan.

Baca Juga: Google Ubah Logo Android, Bugdroid Jadi 3D dan Font Baru

Baca Juga: ChatGPT Plus Terafiliasi Canva: Kemudahan Mendesain Apapun, Kecuali Mendesain Masa Depanmu

Kemudian, negara lain yang telah menerapkan aturan serupa adalah Kanada. 

Kanada telah mendorong keduanya untuk membayar uang atas penerbitan berita, lewat adanya 'Undang-Undang Berita Online' di negara tersebut. RUU tersebut, yang diperkenalkan pada April 2022, dikenal dengan Bill C-18, mirip dengan undang-undang terobosan yang disahkan di Australia pada 2021.

Undang-undang tersebut disahkan House of Commons Kanada pada Desember. Industri media Kanada menginginkan regulasi yang lebih ketat bagi perusahaan teknologi, untuk mencegah mereka menyingkirkan bisnis berita dari pasar periklanan online. 

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan bahwa berbagai raksasa internet seperti Meta memposting rekor keuntungan setiap tahun. Sementara pada saat yang sama berita independen lokal berjuang di seluruh Kanada.

Follow Berita Techverse.Asia di Google News
Berita Terkait Berita Terkini
Techno17 Juni 2026, 13:23 WIB

Google Resmi Merilis Sistem Operasi Android 17, Lihat Apa Saja yang Baru

Jelajahi fitur-fitur terbaru di Android 17, termasuk multitasking yang lebih cepat, alat pembuatan konten yang lebih baik, dan peningkatan keamanan.
Android 17. (Sumber: Google)
Techno17 Juni 2026, 12:53 WIB

Snap Specs: Kacamata Augmented Reality Seharga Hampir Rp39 Juta

Snap akhirnya meluncurkan kacamata AR yang telah lama ditunggu-tunggu, Specs.
Snap Specs. (Sumber: Snap)
Techno16 Juni 2026, 18:12 WIB

SailPoint Umumkan Integrasi Baru dengan Claude Compliance API

Tujuannya untuk memberikna keamanan identitas tingkat perusahaan bagi platform AI.
SailPoint x Claude. (Sumber: istimewa)
Techno16 Juni 2026, 18:03 WIB

Peringati 2 Dekade ROG, ASUS Meluncurkan Motherboard Crosshair 2006

Desain ini menampilkan warna tembaga yang dominan dengan sentuhan kecil warna biru dan putih.
Motherboard Crosshair 2026. (Sumber: ASUS ROG)
Startup16 Juni 2026, 17:52 WIB

Futurepreneur Lab 2026 Dukung 20 Startup Universitas untuk Dapat Modal

Selain Khong Guan, ada dukungan dari Komdigi, Garuda Spark, dan Taka Lab.
Futurepreneur Lab 2026.
Automotive16 Juni 2026, 17:14 WIB

All New Lexus ES Segera Meluncur di Indonesia pada Juli 2026

Selain tersedia dalam tipe BEV, mobil ini juga akan tersedia dalam model HEV.
Lexus ES. (Sumber: Lexus)
Hobby16 Juni 2026, 16:18 WIB

Cerita Alumni UMY Chairul Mukmin Jadi Pemenang Pertama SUCI 12

Menapaki jalan yang panjang dan enggak mudah di dunia komedi.
Chairul Mukmin juara pertama SUCI 12. (Sumber: UMY)
Lifestyle16 Juni 2026, 16:03 WIB

ASICS x Isa Boulder Hadirkan Siluet Hypersync dengan Sentuhan Khas Bali

Sepatu ini bisa kamu beli secara online atau datang ke Potato Head Bali.
ASICS x Isa Boulder. (Sumber: ist)
Techno16 Juni 2026, 15:16 WIB

Marshall Meluncurkan Headphone Milton ANC, Harganya Rp4 Juta

Perangkat wearable ini menjanjikan daya baterai hingga 80 jam dengan mode ANC non-aktif.
Marshall Milton ANC.
Travel16 Juni 2026, 14:58 WIB

Kerontjong Pesisir 2026 Digelar di Pantai Cangkring Bantul, Ini Daftar Musisinya

Acara ini menggaungkan senandung muda-mudi dan menggeliatkan perekonomian sekitar.
Kerontjong pesisir yang akan digelar di Pantai Cangkring Bantul. (Sumber: istimewa)