Keberadaan jasa pinjaman usaha dirasa dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak. Meski demikian, pada ujungnya tak semua pinjaman yang didapatkan itu sifatnya legal, terdaftar resmi sebagai lembaga keuangan yang aman dan tidak membuat masalah di kemudian hari. 

Sayangnya, fakta di lapangan, masalah yang disebabkan oleh praktik pinjaman ilegal masih banyak kita temukan. Dan kasus itu banyak menjerat perempuan, utamanya kalangan ibu-ibu.

Hal itu menimbulkan keprihatinan tersendiri. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengadakan kegiatan berupa Dialog Literasi dan Inklusi Keuangan bertema 'Meningkatkan Cakap Keuangan Perempuan'.

Baca Juga: Lebih Banyak Generasi Muda Melek Literasi Keuangan, 75 Persen Di Antaranya Punya Investasi

Editor in Chief and Chairman of Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, mengatakan mengenai kegundahan Infobank saat ini, terkait maraknya pinjaman ilegal dikalangan ibu-ibu.

Menurutnya, ibu-ibu cenderung akan melakukan segala hal jika menginginkan sesuatu. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman bank. 

Akan tetapi masalahnya, setelah itu mereka kesulitan membayar angsuran dan akhirnya nama mereka tercatat dalam daftar hitam pinjaman (blacklist). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan membuat mereka lari dan terjebak pada pinjaman ilegal.

Baca Juga: Tips Ajarkan Anak Soal Literasi Keuangan Sejak Dini

"Belilah yang kita perlukan dan sesuai kemampuan. Karena sejatinya fungsi uang itu untuk kebutuhan, sebagai investasi, dan cash flow untuk kita," kata Eko, Jumat(12/5/2023), dalam kegiatan yang berlangsung di pendopo Parasamya, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul itu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi & Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi,  menekankan pentingnya literasi keuangan, agar perempuan tidak tertipu pinjaman ilegal.

"Menjadi perempuan dituntut cerdas mengelola keuangan dengan baik demi masa depan," ujarnya. 

QRIS untuk keamanan dan kepraktisan transaksi

Di kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengulas mengenai produk bank yang bisa diakses oleh perempuan, salah satunya QRIS.

Ia menyatakan, keamanan keuangan perempuan dan pelaku UMKM akan terjamin, jika menyimpan uang di bank. 

"Jangan lupa  selalu datang ke bank, untuk mencatat setiap transaksi dalam buku tabungan," jelasnya. 

Ia menyatakan bahwa menyimpan uang dalam jumlah banyak, di rumah, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Filia menjelaskan, selain tidak aman dan rentan kejahatan, menyimpan uang di rumah juga bisa membuat kondisi fisik uang menjadi rusak. 

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Lana Soelistianingsih, menambahkan, untuk menggenjot kesadaran literasi keuangan, OJK, Bank BI dan LPS terus bersinergi untuk menjaga keuangan negara dan meyakinkan masyarakat bahwa sistem keuangan negara dan perbankan sangat solid.

Perempuan sebagai penggerak ekonomi wilayah

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, menuturkan bahwa perempuan sejatinya memegang peranan yang sangat penting di Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan data, mayoritas pelaku usaha pada 2022 adalah perempuan. Jumlah mereka berada pada angka 43.568 dari total 86.680 pelaku usaha.

"Ini yang mendasari pentingnya kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha perempuan," ungkapnya.

Joko menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan formal, terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Menurutnya, hal ini membutuhkan sinergi antar instansi dan pemegang kepentingan terkait, dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; khususnya bagi perempuan dan pelaku usaha perempuan.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan dan pelaku usaha, diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang sejahtera.