Tantangan era siber tak hanya seputar pembangunan infrastruktur yang memadai, namun juga bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk kehidupan serba digital.

Ketua Pandi Institute, Prof. Yudho Giri Sucahyo, menjelaskan bagaimana Pandi Instititute berperan sebagai fasilitator sekaligus pelatihan di bidang siber.

Pandi institute adalah sebuah lembaga pembelajaran, yang didirikan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari hal-hal seputar teknologi, supaya masyarakat mengenal lebih jauh teknologi yang semakin berkembang.

"Kami mendapatkan penerimaan saat ini total dengan 736.000 lebih nama domain dengan pendapatan 50 miliar. Tentu saja dengan jumlah tersebut, harus ada darma bakti kami, yang dilakukan melalui training kepada banyak pihak;seperti guru, Polri, UKM, TNI, dan sebagainya," kata dia, dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada, Senn (3/4/2023).

Yudho mengatakan, Pandi Institute juga punya program namanya Cybertalk dan ini adalah salah satu wujud gotong royong di mana perguruan tinggi bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas teknis untuk berkolaborasi bersama,” tutur Prof. Yudho.

Ia menambahkan, persoalan utama muncul di tahun ini dan tahun berikutnya menjelang pemilihan umum  (Pemilu).

Menurutnya, akan ada banyak ujaran dan berita yang tentu dapat memengaruhi opini masyarakat terhadap pemerintah. Jika tidak dipersiapkan secara matang sejak awal, maka besar kemungkinan akan muncul masalah yang mengancam persatuan nasional.

Deputi V Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Didik Suhardi, menyebutkan perihal adanya satu riset yang membuktikan bahwa, negara kita ini merupakan netizen paling kurang ajar sedunia.

"Pertanyaannya, apakah hal itu mau kita benahi atau kita lestarikan?," ujarnya. 

Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki pengguna internet terbesar, tapi tidak dengan kesiapan masyarakatnya. Ia menjelaskan, perilaku pengguna yang tergambar dari berbagai fenomena di dunia digital cukup mengisyaratkan bahwa, masyarakat belum bisa menerima kebebasan digital dengan baik.

"47% persen keadaban digital kita itu untuk hoaks dan penipuan. Kemudia 27 persen untuk ujaran kebencian, dan 13 persen untuk diskriminasi. Bisa dibayangkan dunia maya kita ini isinya seperti itu," ungkap Didik. 

Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG. menyataka, adanya kemudahan dan kebebasan di ruang digital menimbulkan perilaku dan kebiasaan baru.

Ia membenarkan bahwa jika dinilai dalam kecepatan informasi dan komunikasi, digitalisasi memiliki nilai unggul. Tapi di sisi lain, ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang menghilangkan kedekatan batin dan hubungan antar manusia. Hal inilah yang harus diperkuat, agar perilaku masyarakat di ruang digital juga dapat dibenahi di kemudian hari.

Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) juga pernah mendiskusikan hal ini di kanal Zoom mereka, bersama Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan bahwa menjelang Pemilu ini, media sosial disuguhi berita-berita tentang pencalonan, kampanye, sampai isu penundaan. Namun, rakyat Indonesia banyak yang belum memahami esensi dari Pemilu. Demikian juga tentang bagaimana mencapai demokrasi di tengah pelaksanaan Pemilu 2024, yang akan diwarnai oleh pemilih baru dan erat hubungannya dengan sosial media.

"Lewat platform inilah informasi mengenai Pemilu sampai kampanye akan didistribusikan," ujarnya.

Meski demikian hingga kini belum ada mitigasi risiko-risiko di media sosial, seperti disinformasi dan transparansi. Sehingga dibutuhkan penanganan terkait penangkalan disinformasi.

Nisa menambahkan, tidak dapat disangkal bahwa disinformasi, hoaks, dan polarisasi melalui media sosial akan menjadi tantangan terbesar Indonesia di era Pemilu.
Oleh karena itu, dibutuhkan solusi mengikat untuk mendorong adanya ekosistem digital yang demokratis, yakni literasi digital.

Untuk meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat, diperlukan sistematika pemberantasan konten penyebaran informasi. Selain itu, forum diskusi yang menggaet semua pihak terkait de-bunking dan pre-bunking, kolaborasi dari masyarakat sipil dengan platform media sosial, menganalisis disinformasi di Pemilu 2024, dan sistem pelaporan hoaks yang jelas.