Saat ini, Korea Selatan menduduki peringkat ke-7 realisasi investasi di Indonesia pada periode Januari-September 2022 yang nilai investasinya mencapai USD1,66 miliar dengan total 4.016 proyek.
Mengetahui itu, Pemerintah Indonesia mengambil kesempatan dengan mengadakan pertemuan dan penandatanganan MoU kerja sama ekonomi digital antara Menko Airlangga dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengungkap, pertemuan antara kedua negara diharapkan dapat mendorong penguatan kerja sama sektor swasta dua negara, dan memberikan wadah pengusaha Indonesia dan Korea Selatan. Untuk dapat berdiskusi dan mengembangkan jaringan usahanya di pasar domestik masing-masing.
Menko Perekonomian juga mendorong dapat ditandatanganinya MoU Ekonomi Digital antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Trade, Industry and Economy (MOTIE) Korea Selatan.
"MoU ini dapat menjadi payung kerja sama di sektor ekonomi digital yang lebih luas dan menjadi landasan pengembangan kerja sama digital ekonomi sektor swasta dua negara," kata dia, dikutip dari laman pemerintah, Selasa (8/11/2022).
Sementara itu terkait pengembangan ekonomi digital, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate pernah mengungkap, bahwa pemerintah bersama ekosistem pendukung telah berusaha maksimal dalam lima tahun terakhir, untuk merealisasikan potensi ekonomi digital Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan sektor e-Commerce menjadi salah satu lifehouse, sekaligus menjadi laboratorium bagi pengembangan ekonomi digital.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, technology company global maupun platform digital yang ada di Indonesia juga bisa melakukan bisnis yang baik. Menurut Johnny, keberadaan infratruktur digital bisa dimanfaatkan dari sisi hilir terutama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis.
Oleh karena itu, Pemerintah membangun infrastruktur digital berupa jaringan backbone fiber optic, jaringan middle-mile seperti microwave link, fiber link, dan satelit serta base transceiver station (BTS).
“Apa yang telah kami lakukan adalah menggelar infrastruktur TIK di seluruh negeri, melalui jaringan telekomunikasi serta menyediakan High Throughput Satellite dengan kapasitas 300 gigabit per detik, yang akan diluncurkan ke orbit tahun depan untuk mendukung kebutuhan digital Indonesia. Kami juga telah membangun setengah juta base transceiver station," jelasnya.
Johnny berharap, upaya itu akan dapat mendorong hilir TIK yakni ekonomi digital akan tumbuh.
Ia menilai, saat ini program pembangunan infrastruktur digital sedang berlangsung dan dilakukan secara multiyear karena ketersediaan dana dan kondisi geografis Indonesia yang tersebar ribuan pulau dengan jarak serta waktu tempuh beragam.
“Dengan transportasi dan sarana logistik yang sangat terbatas di wilayah archipelago, sehingga kita harapkan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Pemerintah membangun infrastruktur TIK di seluruh negeri untuk menutup kesenjangan digital," tuturnya.
Sementara itu kepada platform digital dan pelaku UMKM, ia meminta kedua pihak ini bisa mengambil bagian dalam pengembangan ekonomi digital.
Pengelola platform digital juga perlu memperhatikan keamanan teknologi enkripsi dan manajemen keamanan siber yang tepat.
"Pastikan bahwa teknologi enkripsi adalah versi terbaru dan berfungsi dengan baik di sistem perusahaan. Jadi harus memiliki sistem manajemen yang tepat dan memilih talenta digital yang tepat untuk keamanan siber karena ini sangat penting," imbuhnya.
Menkominfo menjelaskan saat ini, valuasi ekonomi digital Indonesia setara dengan proporsi 40% ekonomi digital kawasan Asia Tenggara.
“Tahun lalu adalah USD17 Miliar dan diproyeksikan mencapai dua kali lipat mencapai USD146 Miliar pada tahun 2025. Dan bisa mencapai USD315 Miliar pada 2030," tambahnya.
Guna mewujudkan proyeksi itu, Johnny mengajak platform digital untuk mendukung pelibatan pelaku UMKM dalam pengembangan ekonomi digital.
"Pastikan untuk mendukung produk UMKM Indonesia dan melakukan substitusi impor," ungkapnya.
Pemerintah juga mengambil kebijakan afirmatif untuk melibatkan pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara. Ini merupakan upaya untuk melindungi pelaku UMKM.
"Setiap negara harus melindungi pelaku UMKM mereka sendiri. Terutama untuk Indonesia yang menyumbang 60% dari PDB Indonesia. Jadi, harap diingat, dan pastikan untuk mendukung UMKM Indonesia," pungkas Johnny.
