Dalam dunia bisnis dan kelas kaum pekerja, tantangan seperti ketiadaan hak kerja, kerentanan berbasis gender, diskriminasi, hingga potensi kasus pelecehan terhadap pekerja, berdampak pada kualitas dan kesejahteraan individu pekerja.

 

Merespon hal tersebut, Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan Fairwork Foundation mengundang perwakilan pemerintah, platform, dan asosiasi pekerja, untuk membuka diskusi lebih lanjut mencari jalan tengah atas permasalahan tersebut. 

 

Diskusi tersebut mengundang Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Yuli Adiratna; Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, Kementerian Perhubungan RI, Eddy Gunawan; Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ismail, MT. Diskusi yang dapat diikuti khalayak luas itu akan dipantik oleh Peneliti Firework Indonesia, Treviliana Eka Putri.

 

Diskusi juga dihadiri oleh perwakilan akademisi dan peneliti dalam bidang ketenagakerjaan dan juga perwakilan kelompok asosiasi pekerja gig di Indonesia.

 

Berlatar Hasil Riset CfDS UGM x Fairwork 

Hasil riset CfDS UGM bersama Fairwork pada dua tahun terakhir, menunjukkan masih rendahnya kelayakan kerja yang diwujudkan oleh platform yang beroperasi di Indonesia. Beberapa aspek tersebut, terutama adalah aspek upah yang layak, jaminan kesehatan, dan status hubungan kemitraan yang seringkali menimbulkan polemik dalam relasi kerja antara pekerja platform dan perusahaan.

 

Ketua Peneliti pada riset Fairwork 2021 dan 2022, Treviliana Eka Putri mengatakan, sebagai bagian dari visi dan misi Fairwork untuk dapat menciptakan masa depan yang lebih adil bagi pekerja.

 

"Diskusi semacam ini menjadi salah satu cara mereka mewujudkan ambisi tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis disampaikan pada Techverse.asia, Senin (7/11/2022).

 

Lewat penelitian bertajuk Standar Kerja Layak pada Ekonomi Platform di Indonesia dan diskusi esok hari, pihaknya mendorong publik untuk turut serta terlibat mendukung prinsip-prinsip kerja yang layak bagi pekerja gig di Indonesia.

 

Peneliti Center for Innovation Innovation Policy and Governance dan Research Associate Fairwork, Nur Huda menyatakan, tidak hanya guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pekerja gig, dari diskusi ini kita turut mencari solusi bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan.

 

"Demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan terwujudnya kualitas pekerja yang lebih baik," tutur Nur Huda.

 

Oleh karena itu, diskusi bersama para stakeholder diharapkan dapat menjadi media untuk saling memberikan dan menerima masukan yang lebih mendalam. Sekaligus menjadi refleksi bersama terkait pelaksanaan ekonomi gig di Indonesia.

 

Diskusi ini, juga diharapkan dapat menjadi gebrakan untuk menyuarakan keadaan serius yang dialami pekerja. Serta bagaimana seharusnya regulasi terkait kelayakan dan kesejahteraan pekerja diciptakan pemerintah bersama industri. 

 

Center for Digital Society (CfDS) UGM adalah pusat studi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

 

Melalui berbagai penelitian dan acara diskusi publik, CfDS berupaya memberikan sarana edukasi kepada masyarakat mengenai literasi dan pemanfaatan teknologi digital.

 

Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) adalah wadah pemikir (think tank) berbasis penelitian yang bercita-cita unggul dalam bidang sains, inovasi, kebijakan, dan tata kelola.

 

CIPG diisi oleh kelompok penasihat berbasis penelitian sejak 2010, dan telah menjadi kelompok penasihat pertama di Indonesia yang berkepentingan membangun kapasitas penelitian Indonesia di berbagai sektor. 

 

Fairwork adalah proyek global yang berbasis di Oxford Internet Institute dan WZB Berlin Social Science Centre.

 

Melalui jaringan peneliti global, Fairwork mengevaluasi kondisi kerja pada platform digital dan memeringkatnya berdasarkan lima prinsip kerja yang adil.

 

Secara global, Fairwork bekerja sama erat dengan pekerja, platform, advokat, dan pembuat kebijakan untuk membayangkan dan membangun masa depan kerja yang lebih adil.