Techverse.asia - Di sektor energi Asia Tenggara, bahan bakar fosil terus mendominasi, mencakup sekitar 83% dari campuran energi wilayah ini dan secara besar-besaran mengungguli kontribusi energi terbarukan sebesar 14,2%. Di antara ini, energi surya tetap belum dimanfaatkan secara optimal.

Meskipun Vietnam telah membuat kemajuan signifikan dengan mencapai bagian yang mengesankan sebesar 20,5% dari energi terbarukan dari sumber surya, Indonesia masih jauh tertinggal (kurang dari satu persen).

Sebagian besar wilayah Indonesia yang terpencil, sekitar 40%, tersebar di pulau-pulau di luar Jawa. Kemungkinan besar, jaringan listrik nasional tidak akan mencapai sebagian besar tempat ini dalam waktu dekat.

Baca Juga: xAI Mengumpulkan 6 Miliar Dolar AS, Siap Melawan ChatGPT dan Lainnya

Hal ini membuat pengembangan infrastruktur menjadi lebih rumit tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas yang dihadapi wilayah ini: memanfaatkan sumber daya terbarukan yang melimpah dengan efektif. Sebuah pembangkit listrik berkapasitas satu gigawatt mampu menghasilkan energi yang cukup untuk memasok listrik sekitar 750 ribu rumah.

Terdapat 1.000 gigawatt dalam satu terawatt, dan peradaban global kita saat ini bergantung pada sekitar 17,7 terawatt daya dari semua sumber energi- minyak, batu bara, gas alam, dan alternatif seperti surya, angin, tenaga air, dan lainnya.

Investor iklim berbasis di Asia Tenggara, Helen Wong, Managing Partner di AC Ventures, membahas pandangan tentang energi surya di Indonesia. Sebagai negara terpadat di Asia Tenggara, Indonesia menyumbang 40% dari konsumsi energi wilayah tersebut.

Prospek regional untuk energi surya sangat menjanjikan. Asia Tenggara memiliki potensi teknis sebesar 17 terawatt - lebih dari 20 kali kapasitas yang diperlukan untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2050 - namun kapasitas energi terbarukan saat ini hanya mencapai 99 gigawatt.

Baca Juga: Telkomsel x Crunchyroll: Hadirkan Paket Bundling untuk Streaming Anime

Dalam situasi ini, peluang-peluang mulai muncul dan investor sudah mulai mengamankan posisi mereka hari ini di sektor energi terbarukan di wilayah ini. Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) meluncurkan Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia (JETP Indonesia) di sela-sela KTT G20 di Bali.

IPG terdiri dari pemerintah Jepang dan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu pemimpin kemitraan ini, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Republik Federal Jerman, Republik Perancis, Norwegia, Republik Italia, Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Diluncurkan pada November 2022, kesepakatan ini bertujuan menghimpun dana awal sebesar US$20 miliar dari pembiayaan publik dan swasta untuk mengurangi emisi sektor energi di Indonesia.

Negara tersebut bertekad untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan secara domestik, dengan target baru-baru ini yang direvisi untuk mencapai 19%-21% energi terbarukan pada 2030. Sebagian besar dari rencana ini melibatkan pensiun dini dari pembangkit listrik batu bara Indonesia, yang saat ini menyumbang sebesar 60% dari campuran energi lokal.

Baca Juga: Pertamina Jajaki Kerja Sama EBT Geothermal dengan Perusahaan Energi di Kenya

Untuk mengatasi kesenjangan produksi yang tak terhindarkan, diperlukan peningkatan investasi energi terbarukan yang agresif, dengan target generasi tahunan sebesar 36 gigawatt hanya dari panel surya fotovoltaik, meningkat tujuh kali lipat dari investasi yang tercatat antara tahun 2018 dan 2021.

Helen menjelaskan bahwa keperluan mendesak untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim sangat jelas, terutama di Asia Tenggara. Melihat Indonesia, secara khusus, sebagian dari masalahnya adalah bahwa secara historis telah terjadi overinvestasi dalam batu bara yang mengakibatkan surplus listrik murah.

"Dalam hal ini, diskusi JETP seharusnya dianggap sebagai dorongan bagi investor iklim global," ungkapnya, Jumat (31/5/2024).

Ia menambahkan, meskipun demikian, kerangka regulasi di Indonesia masih harus berurusan dengan banyak subsidi yang masih diberikan kepada bahan bakar fosil, terutama batu bara yang saat ini membuatnya cukup sulit bagi energi surya untuk bersaing.

"PLN, yang mengelola jaringan, adalah satu-satunya pembeli energi surya, dan saat ini, mereka tidak terlalu antusias untuk benar-benar membeli lebih banyak energi surya," katanya.

Baca Juga: Negaranya Dikritik Terlambat Terapkan Energi Hijau, Menteri Lingkungan Korea Selatan Jelaskan Ini