Jaga Integritas Pilkada 2024, TikTok Gandeng Bawaslu dan KPU

Techverse.asia - TikTok menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna meneresukan komitmennya dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November besok.

TikTok mengelaborasikan komitmen mereka dengan mengadakan 'Lokakarya #SalingJaga TikTok Indonesia bersama Bawaslu dan KPU' yang mengajak para anggota dari kedua lembaga tersebut memahami berbagai kebijakan TikTok, termasuk bagaimana anggota bisa memanfaatkan platform TikTok untuk melindungi jalannya Pilkada 2024.

Para anggota diajak guna memahami beragam skema pelaporan yang ada di platform, termasuk cara TikTok menegakkan kebijakan terhadap konten yang melanggar aturan Pilkada 2024.

Lokakarya itu telah dilaksanakan secara luring dan during yang diikuti kurang lebih 300 peserta dari kantor Bawaslu dan KPU di 37 Provinsi serta 508 kabupaten atau kota di Indonesia.

"Walaupun TikTok adalah platform hiburan, kami memiliki komitmen untuk melindungi integritas Pilkada 2024 serta turut menjaga keamanan pengguna lewat beragam upaya proaktif yang dampaknya nyata," ungkap Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Firry Wahid lewat keterangan tertulisnya kami kutip, Minggu (27/10/2024).

Upaya yang dimaksud ialah Pusat Panduan Pemilu 2024, laman khusus yang ada di TikTok, menyediakan informasi kredibel dan resmi terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024, yang diluncurkan bersama Bawaslu dan KPU serta telah diakses oleh lebih dari 55 juta pengguna.

"Selain itu, kami juga turut menyediakan kanal pelaporan khusus bagi Bawaslu dan organisasi sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) guna membantu menandai konten yang terduga melanggar peraturan Pemilu dan Panduan Komunitas TikTok untuk ditinjau oleh tim moderasi kami," ujarnya.

Pada Pemilu 2024 yang digelar Februari kemarin, kanal tersebut telah mendukung TikTok dalam menghapus 17.195 video yang melanggar kebijakan informasi, 38.002 video yang melanggar kebijakan sipil dan integritas Pemilu, dan 3.529 video yang melanggar kebijakan media sintetis serta media yang dimanipulasi selama periode 28 November 2023 sampai 15 Februari 2024.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan, kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tak semata jadi tanggung jawab KPU atau lembaga pemerintah lain, namun juga membutuhkan peran masyarakat dan platform digital sebagai salah satu sumber informasi yang hadir secara cepat bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik beragam insiatif yang dilakukan oleh TikTok, utamanya dalam menjaga integritas Pemilu dan Pilkada serta melawan bahaya misinformasi dan disinformasi di ranah digital," katanya.

Di luar kolaborasi dengan pemerintah serta organisasi sipil, TikTok pun terus menggaungkan kampanye #SalingJaga yang mengajak seluruh pihak untuk bersama menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

Kampanye tersebut juga mengingatkan pentingnya bagi warganet guna memegang kendali penuh terhadap informasi yang mereka buat, konsumsi, maupun menyebarkan di ranah daring. Menurut Firry, kolaborasi merupakan kunci melawan penyebaran misinformasi di ruang digital.

"Oleh karena itu, kami mendorong semua pihak untuk #SalingJaga keamanan pengguna dan kebenaran informasi yang ada di ruang digital, untuk bersama-sama menghadirkan pengalaman membuat serta membuat konten yang aman dan positif," ujarnya.

Baru-baru ini, TikTok telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia guna menjaga penyelenggaraan integritas Pilkada 2024 lewat lokakarya TikTok Goes to Campus.

Melibatkan lebih dari 500 mahasiswa dari empat universitas ternama yang ada di Tanah Air, lokakarya tersebut digelar guna mewadahi aspirasi mahasiswa yang ingin berperan aktif dalam memerangi informasi yang menyesatkan alias hoaks terkait dengan Pilkada 2024.