Pusat Data Nasional di Cikarang Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) mengumumkan, Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan beroperasi pada 2025.

Pemerintah RI memberikan perhatian penuh terhadap faktor keamanan siber dalam membangun PDN tersebut.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo RI, Hokky Situngkir, menjelaskan saat ini perkembangan pembangunan PDN dari sisi masterplan infrastruktur sudah lebih dari 70%, sedangkan aspek desain telah tuntas lebih dari 80%.

Hokky menyatakan, PDN Cikarang akan beroperasi pada awal tahun depan. Adapun mengenai waktu peresmian PDN menurutnya bergantung pada arahan pimpinan. Namun, Dirjen Hokky Situngkir menekankan linimasa penyelesaian PDN tidak terganggu oleh serangan siber ke PDNS 2.

"Peresmian, itu mungkin diumumkan oleh yang lebih tinggi dari kami. Kalau bicara timeline sebelumnya, itu tidak begitu terganggu [ransomware PDNS] sebenarnya. Kan, PDN itu infrastruktur, nanti akan ada isinya, tenant, dan sebagainya. Yang jelas, kita mungkin akan bisa aktif tahun depan," jelasnya, seperti dikutip dari keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Pemerintah hingga kini terus berupaya menyelesaikan proyek strategis PDN di Cikarang, diikuti dengan evaluasi selama penyelesaian pembangunan.

"Kami evaluasi terus-menerus, backup, rancangannya. Intinya sudah bisa aktif tahun depan awal. Infrastruktur desain sudah naik beberapa persen dari sebelumnya," lanjutnya.

Menurut Hokky, insiden ransomware yang terjadi pada PDNS-2 beberapa waktu lalu menjadi pembelajaran penting dalam menjaga keamanan PDN ke depan.

Ia menyatakan, harus diakui bahwa insiden PDNS 2 itu mempengaruhi bagaimana pihaknya memperbaiki proses pembangunan dan sebagainya.

"Tetapi, PDN sendiri, kami kira tidak berhenti ya, masih jalan. Pemerintah kini semakin memperhatikan dari sisi kualitas serta keamanan PDN Cikarang," sebutnya.

Sementara itu melansir dari laman terpisah, Kominfo RI juga bakal memprioritaskan penguatan pilar keamanan digital sebagai bagian dari empat pilar literasi digital, agar masyarakat semakin memahami urgensi menjaga dirinya di ruang siber.

"Keamanan digital ini jadi salah satu pilar yang penting. Karena bayangkan kita sudah ngebut melakukan transformasi digital, sudah bikin sekian ratus industri gim, kita tumbuhkan startup digital, kita petakan UMKM Go Digital. Tahu-tahu ada banyak gangguan data breach, masyarakat tertipu posting KTP di media sosial segala macam. Hal-hal seperti itu membutuhkan perhatian besar di literasi digital," tutur Hokky, dikutip dari laporan Antara.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan indeks literasi digital nasional untuk keamanan digital, karena dalam dua tahun berturut-turut menjadi pilar yang indeksnya paling rendah di antara empat literasi digital yang ada.

Laporan Status Literasi Digital Indonesia 2022 yang dirilis pada 2023 mendapati, indeks keamanan digital masyarakat Indonesia hanya berada di angka 3,12. Dengan indeks pilar digital lainnya yang memiliki capaian lebih tinggi, yaitu budaya digital 3,84, keterampilan digital 3,52 dan etika digital 3,68.

Oleh karena itu, untuk merespons temuan tersebut maka pilar literasi digital dinilai perlu ditingkatkan.

Hokky mengatakan, meski baru menjabat tiga pekan menjadi Dirjen APTIKA dirinya telah meminta penguatan pilar keamanan digital tersebut pada program-program literasi digital terbaru, yang digelar oleh direktorat-direktoratnya.

Terbaru misalnya, pada peresmian program UMKM Go Digital 2024, pihaknya memasukkan materi mengenai keamanan digital yang perlu dipahami oleh pelaku UMKM.

Mengenalkan beragam jenis penipuan, seperti judi online atau modus-modus kejahatan siber yang dapat dialami pengusaha UMKM digital, menjadi bagian dari penguatan pengenalan pilar keamanan digital dalam acara tersebut.