Pegawai Pemerintah dan BUMN di China Dilarang Pakai iPhone Saat Kerja

GSM Arena mengabarkan bahwa pejabat pemerintah China kini dilarang menggunakan iPhone dan perangkat merek asing lainnya di tempat kerja, karena potensi risiko keamanan.

Mengutip laporan Wall Street Journal, larangan ini pada dasarnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar bagi pemerintah China, untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing dan menjaga agar data sensitif tidak bocor.

"Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pemerintah China diinstruksikan untuk tidak menggunakan iPhone mereka untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan dan, juga dilarang membawanya ke tempat kerja," kutip GSM Arena, dilansir Jumat (8//9/2023).

Larangan tersebut kemungkinan akan meluas ke lembaga-lembaga yang didukung pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara, seiring dengan upaya China untuk menjadi mandiri secara teknologi. Demikian diungkap laman Insider.

Kepada Insider, staff pemerintahan China mengatakan, mereka menerima larangan penggunaan iPhone itu sebagai instruksi atasan mereka, dalam beberapa pekan terakhir.

Tidak jelas berapa banyak lembaga pemerintah pusat yang terkena dampaknya saat ini, meskipun Beijing telah membatasi penggunaan iPhone di kalangan pejabat tertentu selama bertahun-tahun, menurut media tersebut.

China adalah salah satu pasar terbesar Apple dan merupakan rumah bagi beberapa pusat manufaktur berskala besar. Bahkan, pada 2022, pasar China menyumbang hampir seperlima dari keseluruhan pendapatan Apple.

Langkah-langkah baru yang diambil pemerintah China, diduga sejumlah media, dapat dipandang sebagai perlawanan terhadap larangan Amerika Serikat terhadap Huawei, ZTE, dan TikTok.

Huawei dan ZTE asal China telah lama tunduk pada pembatasan yang diberlakukan AS. Dan pada November 2022, pemerintahan Biden melarang persetujuan peralatan telekomunikasi baru dari kedua perusahaan karena menimbulkan 'risiko yang tidak dapat diterima' terhadap keamanan nasional AS.

TikTok juga telah dilarang pada perangkat yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga AS, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, Kota New York, Montana, New Jersey, Ohio, Texas, dan Georgia. Pemerintah AS kahawatir TikTok dapat mengakses data pengguna melalui perusahaan induknya di China, Bytedance.

Kedutaan Besar China di Washington DC menolak berkomentar kepada Insider.

Pembatasan ini diperkirakan akan meluas ke organisasi-organisasi lain yang dikendalikan pemerintah di masa depan, karena China bertujuan untuk memblokir teknologi asing.

"China belum memiliki perintah resmi sehingga belum diketahui berapa banyak perusahaan yang akan menerapkan pembatasan iPhone. China memiliki sejumlah besar badan usaha milik negara di bidang pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan, pertambangan, manufaktur, pendidikan, dan pasar investasi. Perangkat asing, secara historis tidak disarankan untuk digunakan di lembaga-lembaga sensitif, namun China kini mengambil sikap yang lebih tegas," tulis MacRumors.

Larangan ini ternyata berdampak pada anjloknya saham Apple, tak lama setelah berita itu naik di banyak media.

CNN mengungkap, saham Apple anjlok 3,6% pada Rabu (6/9/2023), ditutup pada $182,91 di New York. Ini menandai penurunan harian terbesar dalam sebulan. Sebelum Rabu, Apple telah meningkat 46% tahun ini.

Wal Street Journal melaporkan, para atasan juga telah memberi tahu staf tentang larangan tersebut melalui grup obrolan atau pertemuan.

CNN telah menghubungi Kementerian Luar Negeri China dan Apple (AAPL), namun belum menerima tanggapan.

Sebuah sumber yang secara rutin berhubungan dengan badan-badan pemerintah pusat China mengatakan, para pejabat Tiongkok telah mengikuti aturan tidak tertulis untuk menghindari iPhone sejak sebelum pandemi, meskipun tidak ada kebijakan formal.

Sumber tersebut meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitivitas subjek.

Sumber tersebut menambahkan, pejabat pemerintah pusat kini cenderung menggunakan ponsel pintar buatan perusahaan besar dalam negeri, khususnya Huawei.