Laman Liputan6 memberitakan bahwa laman domain Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan menjadi korban peretasan dan tampil sebagai ruang promosi judi online, Sabtu (26/8/2023).
Kemudian, yang masih ada di ingatan kita adalah laman Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bandung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, hingga laman situs Kementerian Dalam Negeri juga menjadi korban yang sama.
Bahas Judi Online, Menkominfo Temui Polri Pekan Depan
Keterangan resmi pemerintah menyebutkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI), Budi Arie, akan menemui aparat penegak hukum di Kepolisian RI (Polri), untuk berkoordinasi agar penanganan judi online dan pinjaman online (pinjol) tuntas.
Baca Juga: Tatjana Saphira Rilis Single Kemanakah Cinta, Musiknya Mengajak Menari Meski Liriknya Sedih
ilustrasi judi online (Sumber: freepik)
"Tugas kami (Kementerian Kominfo) itu memblokade men-takedown semua situs-situs judi online [dan pinjol ilegal], sedangkan untuk langkah-langkah penegakan hukum itu ranahnya pihak Kepolisian," tuturnya, dikutip Minggu (27/8/2023).
Menurut Budi, konten dan situs judi online yang sebelumnya meretas situs-situs pemerintah dan lembaga pemerintah, kini mulai dibersihkan.
Dalam pernyataan yang ia sampaikan pada Jumat (25/8/2023) itu, Menkominfo menyatakan mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas judi online yang marak beroperasi di Indonesia. Karena merugikan dan meresahkan masyarakat.
Ia mengklaim, sepanjang satu bulan ia menjabat sebagai Menteri Kominfo, sebanyak 42.000 situs judi online telah di-takedown.
Selain persoalan judi online, Budi Arie juga mengingatkan agar masyarakat tidak meminjam dana secara online lewat aplikasi pinjaman ilegal. Secara khusus, Menkominfo meminta ibu-ibu tidak tergiur dengan tawaran kemudahan pengajuan pinjol.
Baca Juga: Deteksi dan Pelestarian Naskah Kuno Lontar Bali Bisa Dilakukan Pakai AI
Baca Juga: Penayangan Dune: Part Two Ditunda, Kabarnya Sampai Maret 2024
Untuk mewaspadai pinjol, Budi menekankan agar masyarakat menerapkan berpikir logis dan mengecek legalitas aplikasi.
"Jadi kalau ada yang menawakan pinjaman secara online pastikan dulu, pinjolnya legal, ada izin OJK tidak? Kemudian logis tidak, tiba-tiba ada yang menawarkan dalam dua menit cair, ini kan tidak logis, pasti ini ada sesuatu," tandasnya.
Jutaan Situs Pemerintahan Disusupi Konten Promo Judi Online
Sementara itu, diperkirakan ada sebanyak hampir empat juta halaman website judi, menumpang di situs-situs pemerintahan.
"ASN dan masyarakat yang mengunjungi situs pemerintah, langsung disuguhi informasi judi," demikian dicuitkan akun X milik Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, 22 Agustus 2023.
akun Ismail Fahmi yang mencuit perihal situs judi online nebeng situs pemerintah
Sementara itu dilansir dari CNN, menurut Ismail, situs-situs semacam ini merupakan hasil peretasan dengan metode deface, dan pengelola situs tidak sadar, tidak sedang merawat situsnya, atau tidak lagi dikontrak untuk mengelola.
Ismail menyebut, masih ada tiga juta situs-situs pemerintahan yang disusupi oleh judi online, meski lebih dari 800.000 situs sudah diblokir oleh pemerintah sejak 2018.
Selain itu, 1,2 juta halaman web judi online juga menyusup ke situs-situs akadamik yang bisa dicari di mesin pencarian Google dengan kata kunci: gacor site:ac.id.
Kerugian Akibat Investasi Bodong Tembus Rp100 Triliun
Kepala Eksekutif Pusat Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkap bahwa masalah kejahatan keuangan siber bukan hanya judi online maupun pinjol, melainkan juga investasi ilegal (bodong).
Ia menyebut, dampak serius investasi ilegal telah merugikan masyarakat Indonesia hingga lebih dari Rp100 triliun.
"Banyak entitas ilegal yang menyamar sebagai legal, menipu banyak orang dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Misalnya, kasus penipuan melalui panggilan telepon atau pesan WhatsApp yang mengaku sebagai perwakilan bank ternama,” katanya.
