Transformasi digital kerap berdampak pada hilangnya pekerjaan. Sehingga, manusia harus berakselerasi agar tidak mudah tergantikan oleh mesin.
Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Semuel Pangerapan, saat berkomentar soal kemungkinan manusia digantikan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence (AI)).
"Ya yang buatnya (AI) manusia, ya bego aja manusianya kalau mau digantikan," ujar dia, seperti dilansir dari LKBN Antara, Sabtu (15/4/2023).
Meski demikian, Semuel juga menyebut tenaga manusia pada dasarnya kecerdasan buatan tetap diperlukan untuk membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya saja yang terlihat saat ini, sistem pembayaran tol dahulu masih harus dijaga oleh pegawai. Kini dengan kemajuan teknologi, pembayaran hanya cukup menggunakan kartu yang terisi saldo elektronik.
Selain itu, menurut Semuel ada nilai positif yang bisa diambil dari AI, mulai dari segi produktivitas hingga menghemat waktu. AI juga bisa dimanfaatkan untuk memerangi hoaks. Contoh nyatanya adalah kerja sama Kominfo dengan BRIN dalam penanganan konten hoaks di dunia digital.
"Kominfo dan Korika BRIN akan menciptakan teknologi kecerdasan artifisial untuk melakukan analisis berita hoaks dan sentimen," jelasnya.
Semuel menjelaskan, Korika akan menghasilkan algoritma yang dibuat melalui teknik Natural Language Processing (NLP) dan Pembelajaran Mesin atau Machine Learning yang akan diberikan kepada Kominfo.
"Hasil yang diharapkan Kominfo dapat memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial dalam menjalankan fungsi pengawasan atas berita hoaks dan sentimen di sosial media," ucapnya.
Melansir website Kominfo, pemerintah akan terus mengembangkan kecerdasan artifisial atau artificial intelegence agar bisa memajukan industri digital. Salah satunya melalui Natural Language Processing Artificial Intelligence (NLP-AI).
Baca Juga: Kemenkes RI: Polusi Udara Picu Penyakit Respirasi yang Membebani BPJS
Baca Juga: Pembaruan Microsoft ke Windows 11: Mudahkan Penggunaan Fitur Berbagi Foto dan Kelola Privasi
Baca Juga: Berkat Blibli Hasanah, Blibli Jadi E-commerce Halal Pertama di Indonesia
Baca Juga: Puasa Dapat Membantu Gula Darah Jadi Lebih Stabil? Begini Penjelasan Pakar
"Kami di pemerintah tugasnya adalah mendorong apa yang diinisiasi dari komunitas, karena (pengembangan NLP AI) ini adalah bagian yang baik," ungkap dia.
"Peran pemerintah saat ini tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong semakin cepat menjadi akselerator untuk pengembangan ekosistem digital nasional, lanjut dia. Oleh karenanya, kemajuan teknologi digital seperti NLP-AI yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah.
"Jadi AI dan NLP ini seharusnya dilihatnya sebagai enabler untuk kemajuan lebih tinggi lagi. Karena mungkin manusia sebagai analitiknya nanti, bukan lagi memori semuanya, umpanya dengan adanya AI," sambung Semuel.
Semuel juga memberikan salah satu keunggulan AI yang dimanfaatkan untuk menerjemahkan bahasa, dari berbagai negara ke dalam Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.
"Misalnya saya lagi ngomong bahasa Indonesia tapi di sana (pengguna lain) earphone-nya sudah ngomong dengan bahasa masing-masing. Jadi yang namanya language barrier itu akan terjadi, kita kemanapun berani, itu mungkin ke depannya fokus ke sini," imbuh dia.
"Ini adalah suatu perubahan yang harus kita sikapi dan harus kita antisipasi bahwa, kita mengimpor knowledge-nya boleh, teknologinya jangan, kita kembangkan sendiri," jelasnya.
Berada di kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tak percaya AI bisa menggantikan peran manusia dalam dunia kerja.
Menurut JK yang lekat dengan dunia bisnis itu, Artificial Intelligence (AI) tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia.
"Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujar dia.
