Antaranews memberitakan bahwa, anak-anak muda ahli Informasi dan Teknologi (IT) Indonesia ditantang untuk bisa membereskan 27.000 aplikasi pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa puluhan ribu aplikasi tersebut merupakan karya dari banyak vendor itu.
Luhut meyakini, anak bangsa bisa melakukannya tanpa perlu biaya yang tinggi. Ia mencontohkan aplikasi PeduliLindungi (sekarang SatuSehat) yang sukses dikembangkan saat pandemi lalu.
"Saya diberitahu Pak Anas (Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas) di Indonesia ini banyak anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian, lembaga, pemda dan sebagainya. Ayo Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal semua itu dan saya yakin bisa. Haqqul yaqin karena pengalaman di Covid-19 kemarin," kata dia, kami kutip pada Selasa (21/3/2023).
Luhut juga menekankan, digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju selain dengan hilirisasi, dana desa dan harga komoditas.
Misalnya, kesuksesan e-katalog atau katalog elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Mantan Menko Polhukam itu menyebut, ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp1.600 triliun yang sekitar 90% di antaranya masih dipasok melalui impor.
Pemerintah pun terus mendorong angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia, agar roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.
"Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dolar AS atau Rp1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa," tegasnya.
Dalam catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78% dari komitmen Rp1.001,26 triliun.
Adapun pada 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95% dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.
Luhut menegaskan, efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi diyakini akan mampu mengurangi korupsi serta mendorong inovasi anak bangsa.
Sementara itu dari laman terpisah, Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan, momentum pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup dengan semakin meningkatnya pemanfaatan ekonomi digital.
Oleh karena itu, di masa sekarang, upaya mengakselerasi transformasi digital di bidang ekonomi dapat dijadikan salah satu strategi; dalam memastikan sektor-sektor ekonomi produktif tetap bergerak.
Peluang membangkitkan ekonomi digital melalui pemanfaatkan transformasi digital harus terus digelorakan, lanjut dia. Utamanya dengan memanfaatkan momentum pandemi.
"Karena sejak mewabahnya pandemi Covid-19, terlihat lonjakan penggunaan digitalisasi ekonomi. Penggunaan aplikasi online (belajar, bekerja, konsultasi kesehatan) naik 443%, ritel daring naik 400%," jelas dia.
Bagi Indonesia, pengembangan ekonomi digital menjadi semakin strategis untuk dikembangkan, bila melihat pertumbuhan PDB ekonomi digital Indonesia yang terus bertumbuh.
Akselerasi transformasi digitalisasi ekonomi, utamanya UMKM menjadi sektor yang perlu menjadi prioritas untuk dikembangkan. Sebagai sektor yang menyumbang PDB nasional sebesar 61,7% serta berkontribusi menyediakan 97% lapangan kerja, UMKM Indonesia harus dapat didorong untuk ekspansi ke sektor digital. Sehingga pasarnya jauh lebih luas.
"Kita tentunya berharap target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi digital meningkat delapan kali lipat pada 2030, mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, konstribusinya bagi PDB menjadi semakin signifikan," ujarnya.
