Ancaman Deepfake Semakin Mengkhawatirkan Sektor Keuangan Indonesia

Techverse.asia - Indonesia mencatat 274 ribu laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat melebihi Rp6 triliun sepanjang akhir 2024-2025, sebagian besar didorong oleh serangan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menyasar celah di sistem onboarding digital perbankan.

Merespons eskalasi ancaman ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa verifikasi liveness dan deteksi anomali secara real-time kini bukan lagi fitur opsional, melainkan keharusan operasional bagi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia.

“OJK sangat memahami bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan signifikan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih,” ujar Indah Iramadhini, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK.

Dia menyatakan, kerangka pengawasan terus berkembang. Jajarannya mengharapkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan operasional utama, bukan sekadar fitur tambahan opsional.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pelaku industri dalam menyusun panduan regulasi yang ketat namun tetap praktis, sehingga inovasi dapat terus berjalan sambil menjaga integritas sistem keuangan Indonesia,” katanya.

Deepfake, yang merupakan audio, video, dan gambar sintetis yang dihasilkan AI untuk meniru identitas seseorang secara meyakinkan, kini telah bergeser dari ancaman teoritis menjadi instrumen penipuan aktif yang menyasar sistem keuangan Indonesia.

Pesatnya penetrasi perbankan digital, dengan puluhan juta rekening yang dibuka melalui kanal remote onboarding, telah secara signifikan memperluas permukaan serangan. Proses onboarding yang dirancang untuk mendorong inklusi keuangan secara bersamaan membuka celah yang kini dieksploitasi secara sistematis oleh pelaku penipuan.

Sementara itu, sistem berbasis aturan konvensional yang sebelumnya digunakan memang tidak dirancang untuk mendeteksi ancaman semacam ini. Oleh karena itu, bagi perusahaan pembiayaan, teknologi finansial, dan pelantar pembayaran digital, risiko ini menjadi nyata, terukur, dan terus meningkat.

Ada empat pendekatan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Pertama, sinyal regulasi yang semakin tegas.

OJK memaparkan arah kebijakan layanan keuangan berbasis AI, menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, sekaligus mengonfirmasi bahwa panduan tata kelola AI yang lebih konkret sedang dalam pengembangan dengan ancaman deepfake sebagai salah satu prioritas utama.

Kedua, teknologi deteksi yang sudah siap pakai. ADVANCE.AI memaparkan tren terbaru penipuan deepfake di Asia Tenggara sekaligus menampilkan solusi verifikasi identitas yang telah terbukti efektif dalam implementasi end-to-end onboarding di berbagai pasar regional.

Ketiga, koordinasi ekosistem sebagai kunci. Korika telah memetakan lanskap ancaman AI di Indonesia, membahas etika pengembangan AI, dan menilai kesiapan pertahanan siber nasional dengan kesimpulan bahwa tidak ada institusi yang bisa menghadapi ancaman ini sendirian.

Terakhir, bukti dari lapangan. Perwakilan industri perbankan membagikan studi kasus implementasi nyata teknologi pencegahan penipuan, termasuk dampak terukur terhadap operasional dan praktik terbaik yang dapat langsung diadaptasi.

“Kami jadi yang terdepan dalam menghadapi tantangan deepfake di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, dan apa yang kami lihat di Indonesia sejalan dengan pola global, di mana pelaku penipuan bergerak dan beradaptasi lebih cepat dari perkiraan banyak institusi,” ujar Entin Rostini, Government Relations Director, ADVANCE.AI Indonesia.

Menurutnya, teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sudah tersedia dan telah matang. Tantangannya adalah bagaimana menerapkannya dalam skala besar serta mengintegrasikannya ke seluruh proses onboarding dan pemantauan transaksi.

“Kemitraan kami dengan AFTECH mencerminkan keyakinan bahwa perusahaan teknologi, institusi keuangan, dan regulator di Indonesia dapat bersatu sebagai mitra ekosistem untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam infrastruktur keuangan yang tangguh terhadap risiko kecerdasan buatan dan fraud,” imbuhnya.